Kompas.com - 01/08/2022, 15:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Satu lagi partai politik pendatang baru bakal meramaikan panggung Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Partai Negeri Daulat Indonesia atau Partai Pandai mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilu 2024 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Senin (1/8/2022).

Partai tersebut merupakan besutan pengacara Farhat Abbas bersama rekan sesama advokatnya, Elza Syarief.

Baca juga: Partai Pandai Besutan Farhat Abbas Daftar Jadi Calon Peserta Pemilu 2024

Namun demikian, untuk dapat berpartisipasi sebagai peserta pemilu, Partai Pandai harus memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan.

Setelah mendaftar, dokumen kelengkapan Partai Pandai akan diverifikasi oleh KPU. Proses verifikasi berlangsung sekitar 4 bulan.

Jika memenuhi syarat, Partai Pandai dan parpol lain yang lolos akan ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu pada 14 Desember 2022.

Untuk mengenal lebih jauh, berikut sekilas tentang Partai Pandai.

Profil Partai Pandai

Partai Pandai didirikan sekitar akhir 2020 oleh Farhat Abbas yang kini menjabat sebagai ketua umum.

Dikutip dari laman resmi Partai Pandai, Farhat Abbas pernah beberapa kali mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI, namun belum pernah lolos.

Baca juga: Administrasi Partai Pandai Belum Lengkap, Farhat Abbas: Semoga KPU Tak Cari-cari Kesalahan

Tahun 2009 dia mencalonkan diri sebagai caleg PDI Perjuangan. Lalu, pada Pemilu 2014 dia maju dari Partai Demokrat, dan Pemilu 2019 mencalonkan diri dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Tahun 2013, Farhat Abbas menjadi calon independen Bupati Kolaka, Sulawesi Tenggara. Namun, dia kalah suara.

Dalam mendirikan Partai Pandai, Farhat Abbas menggandeng rekan sesama advokatnya, Elza Syarief, yang kini menjadi wakil ketua umum.

Dokter Lois Owien juga sedianya didaulat sebagai wakil ketua umum sekaligus sekretaris jenderal Partai Pandai. Namun, Lois yang sempat disorot sosoknya saat awal pandemi Covid-19 ini meninggal dunia pada 6 Juni 2022.

Partai Pandai memiliki slogan "Ojo Adigang, Adigung, Adiguna". Dalam istilah Jawa, adigang adigung adiguna berarti nasihat untuk tidak menjadi manusia sombong dan tetap rendah hati.

Target 10 persen suara

Farhat Abbas menargetkan Partai Pandai bisa mengantongi 7-10 persen suara pemilih seandainya lolos sebagai peserta Pemilu 2024.

Namun demikian, dia tak menyangkal bahwa partainya akan melalui jalan yang berat sebagai partai politik baru.

"Ya kan partai yang ada di Parlemen sekarang kan mereka ada anggaran partai dari perhitungan suara. Kalau partai-partai baru sangat berat, apalagi mereka harus membangun kantor," kata Farhat di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta, Senin (1/8/2022).

Baca juga: Hari Pertama, 9 Parpol Akan Daftar sebagai Calon Peserta Pemilu 2024 ke KPU

Farhat mengaku, partainya serius untuk menjadi peserta Pemilu 2024. Oleh karenanya, dia berharap KPU tak mencari-cari kesalahan partainya dalam proses verifikasi peserta pemilu.

Namun, Farhat mengakui masih ada kekurangan administrasi yang harus dilengkapi partainya dalam proses pendaftaran. Kekurangan itu merupakan struktur Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Pandai tingkat kabupaten/kota.

"Ada waktu 14 hari untuk melengkapinya," ujarnya.

Farhat pun berharap, Pemilu 2024 menjadi pesta demokrasi yang betul-betul diperuntukkan bagi rakyat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perkara Lukas Enembe, Demokrat: Pemberantasan Korupsi Tunduk Hukum Negara Bukan Parpol

Perkara Lukas Enembe, Demokrat: Pemberantasan Korupsi Tunduk Hukum Negara Bukan Parpol

Nasional
Tok, Komisi III DPR Pilih Johanis Tanak Gantikan Lili Pintauli di KPK

Tok, Komisi III DPR Pilih Johanis Tanak Gantikan Lili Pintauli di KPK

Nasional
Deretan Kebijakan Kontroversial Mendikbud Ristek Nadiem Makarim

Deretan Kebijakan Kontroversial Mendikbud Ristek Nadiem Makarim

Nasional
Hal-hal Memberatkan dalam Vonis Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto

Hal-hal Memberatkan dalam Vonis Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto

Nasional
Ralat, Polri Sebut AKBP Raindra Ajukan Banding atas Sanksi Demosi 4 Tahun

Ralat, Polri Sebut AKBP Raindra Ajukan Banding atas Sanksi Demosi 4 Tahun

Nasional
Sekjen Ungkap Kesalahan Fatal Pamdal yang Bikin IPW Merasa Tak Boleh Masuk ke DPR

Sekjen Ungkap Kesalahan Fatal Pamdal yang Bikin IPW Merasa Tak Boleh Masuk ke DPR

Nasional
Berkas Kasus Brigadir J Lengkap, Mahfud: Mari Kawal sampai Akhir

Berkas Kasus Brigadir J Lengkap, Mahfud: Mari Kawal sampai Akhir

Nasional
Capim KPK Noman Wara: Korupsi Tak Hanya Rugikan Pelaku, tapi Juga Keluarga

Capim KPK Noman Wara: Korupsi Tak Hanya Rugikan Pelaku, tapi Juga Keluarga

Nasional
Detik-detik Pelanggaran HAM Berat di Paniai: Oknum TNI Tembak Warga dan Tikam dari Dekat

Detik-detik Pelanggaran HAM Berat di Paniai: Oknum TNI Tembak Warga dan Tikam dari Dekat

Nasional
Gerindra Legawa bila Anies Berpaling ke Parpol Lain pada Pilpres 2024

Gerindra Legawa bila Anies Berpaling ke Parpol Lain pada Pilpres 2024

Nasional
'Fit and Proper Test' Capim KPK di Komisi III, Sejumlah Fraksi Lakukan Rotasi

"Fit and Proper Test" Capim KPK di Komisi III, Sejumlah Fraksi Lakukan Rotasi

Nasional
Pengacara Bharada E dan Deolipa Ribut di PN Jakarta Selatan Saat Tentukan Jadwal Sidang

Pengacara Bharada E dan Deolipa Ribut di PN Jakarta Selatan Saat Tentukan Jadwal Sidang

Nasional
Ditanya soal Tak Ada Jalan Nasional di Halmahera Barat, Jokowi: dari Sabang-Merauke Semuanya Butuh

Ditanya soal Tak Ada Jalan Nasional di Halmahera Barat, Jokowi: dari Sabang-Merauke Semuanya Butuh

Nasional
Komisi III Harap Capim KPK Pengganti Lili Pintauli Bisa Diumumkan Hari Ini

Komisi III Harap Capim KPK Pengganti Lili Pintauli Bisa Diumumkan Hari Ini

Nasional
BPOM Sebut Izin Penggunaan Darurat Vaksin Merah Putih Keluar Awal Oktober

BPOM Sebut Izin Penggunaan Darurat Vaksin Merah Putih Keluar Awal Oktober

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.