Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Disarankan Sediakan Vaksin Cacar Monyet untuk Antisipasi

Kompas.com - 27/07/2022, 10:47 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diharapkan tetap menyediakan vaksin sebagai langkah antisipasi masuknya penyakit cacar monyet (monkeypox) ke Indonesia.

"Tidak mesti banyak. Potensinya tidak sebesar waktu Covid. Namun, masalah lain karena keterbatasan dan bisa berebut juga. Karena rata-rata vaksinasi untuk monkeypox ini ada yang dua kali suntik," kata epidemiolog dari Griffith University, Australia, Dicky Budiman, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (26/7/2022).

Dicky mengatakan, vaksin buat menghadapi cacar monyet sebenarnya sudah tersedia dan sama dengan penyakit smallpox.

Baca juga: Antisipasi Penularan Cacar Monyet, Pemerintah Tunjuk 2 Laboratorium Deteksi

Akan tetapi, karena jumlahnya yang terbatas maka ada baiknya pemerintah bersiap untuk menyediakan vaksin cacar monyet itu.

"Namun ketersediaan yang relatif terbatas. Ini karena memang enggak banyak kasusnya. Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia harus menyiapkan," ujar Dicky.

Dicky menganjurkan supaya pemerintah juga turut memikirkan soal wacana vaksinasi cacar monyet, walau belum ada kasus yang terdeteksi di Indonesia.

Baca juga: Beda dengan Covid-19, Menkes Budi Sebut Cacar Monyet Baru Bisa Menular Setelah Gejala Muncul

Siapkan laboratorium

Pemerintah menyiapkan dua laboratorium, di Jakarta dan Bogor, untuk mendukung antisipasi penularan serta melakukan uji sampel penyakit cacar monyet (monkeypox).

"Pemerintah telah mempersiapkan komponen yang diperlukan dalam usaha deteksi awal penyakit cacar monyet," ujar Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Penyakit Kuku dan Mulut (PMK) Wiku Adisasmito dalam keterangan pers secara daring pada Selasa (26/7/2022).

"Seperti penunjukan dua laboratorium untuk uji sampel, yakni Laboratorium Pusat Studi Satwa Primata di Bogor dan Laboratorium Penelitian Penyakit Infensi Prof. dr. Sri Oemijati di Jakarta," jelas Wiku.

Baca juga: Cacar Monyet Jadi Darurat Global, Puan Minta Pemerintah Masifkan Sosialisasi

Selain itu, pemerintah juga memperluas sosialisasi mengenai penyakit cacar monyet untuk meningkatkan pemahaman masyaakat tentang penyakit tersebut.

Khususnya, mengenai bagaimana penyakit ini dapat menular, risiko kondisi yang dapat tertular dan cara terhindar dari penyakit cacar monyet.

"Masyarakat juga selalu diimbau untuk menerapkam pola hidup bersih dan sehat sebagai upaya perlindungan mandiri terhadap potensi penularan penyakit itu," tambah Wiku.

Secara terpisah, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa hasil pemeriksaan laboratorium terhadap spesimen dari sembilan pasien dengan status suspek cacar monyet di Indonesia semuanya negatif.

Baca juga: Bagaimana Risiko Terinfeksi Cacar Monyet Saat Melakukan Perjalanan Internasional? Ini Kata Epidemiolog

Tidak ada yang terkonfirmasi positif mengidap penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus tersebut.

"Sampai saat ini sudah ada suspeknya sekitar sembilan pasien, tersebar di seluruh Indonesia, tetapi kita sudah tes di Jakarta dan semuanya menunjukkan hasil negatif," kata Budi selepas Peluncuran Platform SatuSehat di Hotel Raflles Jakarta, Selasa (26/7/2022).

Menurut Budi, virus penyebab penyakit cacar monyet lebih mudah dikenali dibandingkan virus corona tipe SARS-CoV-2 penyebab Covid-19.

"Karena virus monkeypox (cacar monyet) lebih besar (ukurannya) dibandingkan SARS-CoV-2," kata dia.

"Selain itu, gejala bisa dilihat dari yang timbul di permukaan kulit, seperti lesi (bintik kecil berisi cairan) di tangan maupun wajah, perubahan warna kulit menjadi kemerahan, hingga pembengkakan di area selangkangan," ujar dia.

Baca juga: Anggota DPR Minta Pemerintah Antisipasi Cacar Monyet Sebelum Merebak

Budi juga mengatakan bahwa penyakit cacar monyet umumnya dialami oleh kelompok masyarakat tertentu, termasuk di antaranya kelompok pria penyuka sesama jenis.

"Memang penularannya relatif tinggi, sama seperti HIV/AIDS," kata dia.

(Penulis Dian Erika Nugraheny | Editor Bagus Santosa, Icha Rastika)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com