Kompas.com - 23/07/2022, 09:19 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mengatakan, Hari Anak Nasional (HAN) yang diperingati setiap 23 Juli harus menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan anak.

Puan pun menyoroti pentingnya Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA). Ia menuturkan, aturan hukum tersebut bakal meningkatkan kualitas hidup ibu dan anak.

"RUU KIA bertujuan untuk mewujudkan rasa aman serta tenteram bagi ibu dan anak, termasuk meningkatkan kualitas hidup ibu dan anak yang lebih baik untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin,” kata Puan, dikutip dari siaran pers, Sabtu (23/7/2022).

Baca juga: Wapres Sebut RUU KIA Wujud Komitmen Pemerintah untuk Kebaikan Ibu dan Anak

Puan menyatakan, RUU KIA merupakan upaya DPR merealisasikan ketentuan konstitusi yang mengatur perlindungan dan jaminan hak asasi manusia (HAM), termasuk hak memperoleh kesejahteraan bagi anak.

Politikus PDI-P itu menegaskan, Negara wajib memberi penyelenggaraan kesejahteraan yang baik untuk ibu dan anak.

Ia menyebutkan, RUU KIA akan menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak bagi ibu dan anak.

RUU KIA juga disusun untuk melindungi ibu dan anak dari tindakan kekerasan, penelantaran dan segala tindak diskriminatif serta pelanggaran HAM lainnya.

“Dengan RUU ini, DPR berharap sistem penyelenggaraan kesejahteraan anak akan lebih terarah, terpadu dan berkelanjutan dalam sistem kesejahteraan sosial nasional,” kata Puan.

Puan juga menyoroti pentingnya penyediaan fasilitas kesehatan bagi anak yang diatur dalam RUU KIA.

"Tentunya juga terkait hak mendapatkan ASI, hak mendapat sarana/prasarana penunjang di fasilitas umum seperti tempat bermain, hingga tempat penitipan anak di tempat kerja dan di lokasi penyedia layanan lainnya,” ujar dia.

Baca juga: RUU KIA yang Atur Cuti Melahirkan 6 Bulan Disetujui Jadi Inisiatif DPR

Adapun RUU KIA disetujui sebagai RUU inisiatif DPR RI dalam rapat paripurna, Kamis (30/6/2022).

RUU ini menjadi sorotan masyarakat karena mengatur hak cuti melahirkan selama 6 bulan bagi ibu yang bekerja.

DPR juga mengusulkan cuti ayah selama 40 hari supaya bisa mendampingi istri yang baru melahirkan.

Selanjutnya, ada aturan mengenai penyediaan fasilitas tempat penitipan anak (daycare) di fasilitas umum dan tempat bekerja.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Sebut Pemerintah Segera Umumkan Pelarangan Ekspor Bauksit

Jokowi Sebut Pemerintah Segera Umumkan Pelarangan Ekspor Bauksit

Nasional
Tak Terima Diperintah Sambo, Eks Kabag Gakkum Provos: Walaupun Kombes Butut, Saya Senior!

Tak Terima Diperintah Sambo, Eks Kabag Gakkum Provos: Walaupun Kombes Butut, Saya Senior!

Nasional
Terseret Kasus Sambo, Eks Karo Provos: Yang Paling Berat Beban Anak, Istri, dan Keluarga

Terseret Kasus Sambo, Eks Karo Provos: Yang Paling Berat Beban Anak, Istri, dan Keluarga

Nasional
Elektabilitas Demokrat Meningkat, Ini Kata Syarief Hasan soal Transformasi Partai

Elektabilitas Demokrat Meningkat, Ini Kata Syarief Hasan soal Transformasi Partai

Nasional
Bantah Joman, Projo Tegaskan Relawan Jokowi Solid dan Militan

Bantah Joman, Projo Tegaskan Relawan Jokowi Solid dan Militan

Nasional
PDI-P Nilai Utut Tak Terlibat Gratifikasi, Justru Hendak Bantu Anak Staf Masuk Unila

PDI-P Nilai Utut Tak Terlibat Gratifikasi, Justru Hendak Bantu Anak Staf Masuk Unila

Nasional
Menyelisik Efektivitas Otonomi Daerah, Mardani Ali Sera Usul Jumlah Provinsi Ditambah

Menyelisik Efektivitas Otonomi Daerah, Mardani Ali Sera Usul Jumlah Provinsi Ditambah

Nasional
Deretan Polisi Terjerat Kasus Hukum Namun Tak Kunjung Disidang Etik, dari Irjen Napoleon hingga Irjen Teddy Minahasa

Deretan Polisi Terjerat Kasus Hukum Namun Tak Kunjung Disidang Etik, dari Irjen Napoleon hingga Irjen Teddy Minahasa

Nasional
Komisi X Rapat dengan LLDIKTI, Hasilkan 6 Butir Pandangan Panja Perguruan Tinggi

Komisi X Rapat dengan LLDIKTI, Hasilkan 6 Butir Pandangan Panja Perguruan Tinggi

Nasional
Jokowi: Peningkatan Investasi di 2023 Harus, Tak Bisa Ditawar-tawar Lagi

Jokowi: Peningkatan Investasi di 2023 Harus, Tak Bisa Ditawar-tawar Lagi

Nasional
Benny Ali Ungkap Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal Lancar Cerita Situasi Tembak-Menembak Tak Lama Usai Brigadir J Tewas

Benny Ali Ungkap Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal Lancar Cerita Situasi Tembak-Menembak Tak Lama Usai Brigadir J Tewas

Nasional
Hanya 60 Anggota DPR Hadir Fisik di Pengesahan RKUHP, 237 Hadir Virtual

Hanya 60 Anggota DPR Hadir Fisik di Pengesahan RKUHP, 237 Hadir Virtual

Nasional
Pengamat Sebut Upaya Pengesahan RKUHP Dipaksakan

Pengamat Sebut Upaya Pengesahan RKUHP Dipaksakan

Nasional
Anggota PKS 'Walkout' karena Kecewa Tak Dikasih Waktu 3 Menit Saat Pengesahan RKUHP

Anggota PKS "Walkout" karena Kecewa Tak Dikasih Waktu 3 Menit Saat Pengesahan RKUHP

Nasional
Terjebak Skenario Sambo, Eks Karo Provost: Saya Diprank!

Terjebak Skenario Sambo, Eks Karo Provost: Saya Diprank!

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.