Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pelarian Bupati Mamberamo Tengah dan Dugaan Bocornya Informasi di Internal KPK

Kompas.com - 19/07/2022, 14:42 WIB
Syakirun Ni'am,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bupati Mamberamo Tengah, Papua Ricky Ham Pagawak (RHP) menambah daftar pencarian orang (DPO) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) era kepemimpinan Firli Bahuri.

Ricky disebut kabur ke Papua Nugini sekitar Kamis 14 Juli pekan lalu.

KPK telah menetapkan status kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek pembangunan di Mamberamo Tengah naik ke tahap sidik pada 7 Juni.

Plt Juru Bicara KPK Ali FIkri menyebut penyidik telah mengantongi alat bukti yang cukup dan berbagai keterangan.

Baca juga: KPK Cekal Bupati Mamberamo Tengah dan 3 Orang Lainnya Terkait Dugaan Kasus Suap

 

Kendati demikian, lembaga antirasuah itu urung mengumumkan tersangka dalam perkara ini.

“Setelah mengumpulkan berbagai bahan keterangan kemudian KPK menemukan bukti permulaan yang cukup maka saat ini telah meningkatkan ke proses penyidikan,” kata Ali saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (7/6/2022).

Dalam perkara ini, komisi antirasuah menelusuri dugaan aliran uang untuk mendapatkan proyek pekerjaan di Mamberamo Tengah.

KPK memanggil pimpinan dua perusahaan konstruksi.

Baca juga: Profil Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak yang Kini Jadi Buron KPK

Mereka adalah Direktur Utama PT Bumi Abadi Perkasa Jusie Andra Pribadi Pampang dan Direktur Utama PT Bina Karya Raya Simon Pampang. Simon juga diketahui merupakan Komisaris Utama PT Bumi Abadi Perkasa.

Selain mengorek keterangan dari para saksi, KPK juga menggeledah tiga lokasi di Jayapura. Tim KPK  kemudian mengamankan sejumlah barang bukti seperti dokumen proyek, catatan transaksi uang, dan alat elektronik.

Proses penyidikan terus berjalan. Pada pekan pertama bulan Juli KPK kemudian melakukan upaya paksa. 

Tim penyidik menggeledah tiga lokasi yakni di Jakarta Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

"Adapun lokasi yang dimaksud adalah rumah kediaman dan apartemen dari pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini,” ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Kamis (7/7/2022).

Di saat KPK terus melakukan penyidikan, di Papua muncul gerakan yang mengatasnamakan Masyarakat Peduli RHP. Ratusan orang turun ke jalan karena status hukum yang menjerat Ricky pada Sabtu (9/7/2022).

Demonstrasi digelar di ibu kota Kabupaten Mamberamo Tengah, Distrik Kogama. Beberapa ruas jalan ditutup, gedung perkantoran hingga Polres Mamberamo Tengah dipalang.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com