Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Moeldoko: Harga BBM Mau Dinaikkan Masyarakat Lagi Sulit, kalau Tidak Naik, Negara Kesulitan

Kompas.com - 19/07/2022, 06:08 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, Indonesia sedang menghadapi situasi tidak menguntungkan sebagai imbas dari naiknya harga energi di dunia.

Sebagai dampak lanjutannya, jika harga jual bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia tidak dinaikkan, pemerintah yang mengalami kesulitan karena menanggung beban subsidi yang besar.

"Kita sekarang ini menghadapi situasi yang tidak enak, yakni persoalan energi. Mau (harga BBM) dinaikkan masyarakat lagi sulit," ujar Moeldoko dalam acara "Seminar Kebangsaan: Strategi Pemerintahan Jokowi Menjaga Keamanan Nasional" yang ditayangkan YouTube UKSW Salatiga, Senin (18/7/2022).

"Tidak dinaikkan negara kesulitan. Karena untuk subsidinya (ke harga BBM) itu luar biasa," ujar dia.

Baca juga: Cegah Krisis Pangan, Gobel Minta Gandum Diganti Tepung Berbahan Lokal

Moeldoko menyampaikan, kenaikan harga minyak mentah di dunia berpengaruh kepada APBN Indonesia.

Sebab, berdasarkan perhitungan dalam APBN, dampak kenaikan harga minyak dunia diproyeksikan tidak sampai 70 dollar AS per barrel.

Sementara itu, yang terjadi saat ini harga jual minyak mentah per barrel sudah lebih dari 100 dollar AS.

Dengan demikian, menurut Moeldoko, dana dari APBN yang digunakan untuk menyubsidi BBM agar harga jualnya tetap murah sangat besar.

Moeldoko mengungkapkan, apabila dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia, harga BBM di Indonesia saat ini yang paling murah.

Selain itu, menurut dia, harga sejumlah bahan bakar seperti tabung elpiji 3 kilogram sudah hampir 12 tahun tidak dinaikkan.

"Bayangkan, pemerintah harus menyubsidi (besarnya luar biasa) dan subsidi itu lari kepada orang-orang yang tidak tepat. Karena subsidinya subsidi (terhadap) barang," ujar Moeldoko.

Baca juga: Kecelakaan Maut Libatkan Truk Pengangkut BBM di Transyogi Cibubur, PT Pertamina Minta Maaf

Oleh karena itu, kata dia, saat ini pemerintah sedang memikirkan untuk mengubah skema pemberian subsidi, yakni tidak lagi memberi subsidi ke barang tetapi subsidi dialihkan untuk orang.

"Agar betul-betul address-nya jelas, mereka yang berhak, itu yang seharusnya mendapatkan (subsidi), tetapi justru sekarang, karena subsidinya dalam bentuk barang, orang menengah ikut menikmati subsidi itu dengan tidak malu-malu," ujar Moeldoko.

"Ini persoalan. Kalau kita lihat, orang kaya yang menikmati. Orang menengah menikmati," kata dia.

Sementara itu, sebelumnya, Presiden Joko Widodo kembali menyinggung soal kemampuan APBN dalam menanggung subsidi BBM di Tanah Air.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com