Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 19/07/2022, 06:08 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, Indonesia sedang menghadapi situasi tidak menguntungkan sebagai imbas dari naiknya harga energi di dunia.

Sebagai dampak lanjutannya, jika harga jual bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia tidak dinaikkan, pemerintah yang mengalami kesulitan karena menanggung beban subsidi yang besar.

"Kita sekarang ini menghadapi situasi yang tidak enak, yakni persoalan energi. Mau (harga BBM) dinaikkan masyarakat lagi sulit," ujar Moeldoko dalam acara "Seminar Kebangsaan: Strategi Pemerintahan Jokowi Menjaga Keamanan Nasional" yang ditayangkan YouTube UKSW Salatiga, Senin (18/7/2022).

"Tidak dinaikkan negara kesulitan. Karena untuk subsidinya (ke harga BBM) itu luar biasa," ujar dia.

Baca juga: Cegah Krisis Pangan, Gobel Minta Gandum Diganti Tepung Berbahan Lokal

Moeldoko menyampaikan, kenaikan harga minyak mentah di dunia berpengaruh kepada APBN Indonesia.

Sebab, berdasarkan perhitungan dalam APBN, dampak kenaikan harga minyak dunia diproyeksikan tidak sampai 70 dollar AS per barrel.

Sementara itu, yang terjadi saat ini harga jual minyak mentah per barrel sudah lebih dari 100 dollar AS.

Dengan demikian, menurut Moeldoko, dana dari APBN yang digunakan untuk menyubsidi BBM agar harga jualnya tetap murah sangat besar.

Moeldoko mengungkapkan, apabila dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia, harga BBM di Indonesia saat ini yang paling murah.

Selain itu, menurut dia, harga sejumlah bahan bakar seperti tabung elpiji 3 kilogram sudah hampir 12 tahun tidak dinaikkan.

"Bayangkan, pemerintah harus menyubsidi (besarnya luar biasa) dan subsidi itu lari kepada orang-orang yang tidak tepat. Karena subsidinya subsidi (terhadap) barang," ujar Moeldoko.

Baca juga: Kecelakaan Maut Libatkan Truk Pengangkut BBM di Transyogi Cibubur, PT Pertamina Minta Maaf

Oleh karena itu, kata dia, saat ini pemerintah sedang memikirkan untuk mengubah skema pemberian subsidi, yakni tidak lagi memberi subsidi ke barang tetapi subsidi dialihkan untuk orang.

"Agar betul-betul address-nya jelas, mereka yang berhak, itu yang seharusnya mendapatkan (subsidi), tetapi justru sekarang, karena subsidinya dalam bentuk barang, orang menengah ikut menikmati subsidi itu dengan tidak malu-malu," ujar Moeldoko.

"Ini persoalan. Kalau kita lihat, orang kaya yang menikmati. Orang menengah menikmati," kata dia.

Sementara itu, sebelumnya, Presiden Joko Widodo kembali menyinggung soal kemampuan APBN dalam menanggung subsidi BBM di Tanah Air.

Jokowi pun memberikan gambaran jika APBN tidak mampu lagi menanggung subsidi tersebut. Menurut dia, kenaikan harga BBM kemungkinan dapat terjadi sebagaimana kondisi di sejumlah negara.

"(Harga bensin) kita masih Rp7.650, karena apa ? disubsidi oleh APBN. Jangan tepuk tangan dulu, ini kita masih kuat dan kita berdoa supaya APBN tetap masih kuat memberi subsidi," ujar Jokowi di tengah-tengah sambutannya dalam rangka Hari Keluarga Nasional 2022 yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, pada 7 Juli lalu.

"Kalau (APBN) sudah tidak kuat mau gimana lagi? Ya kan? Kalau BBM naik, ada yang setuju?," kata dia.

Baca juga: Menilik Harga BBM di Filipina, Malaysia, Thailand, dan Singapura

Menurut Jokowi, kenaikan harga jual minyak dunia ini dipengaruhi oleh perang Ukraina-Rusia dan kondisi pandemi.

Dia mengungkapkan, saat masih normal, harga minyak dunia 60 dollar AS per barrel.

Sementara itu, saat ini harganya naik menjadi 110-120 dollar AS per barrel.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sanksi Pidana Pungli dalam Pembuatan Dokumen Kependudukan

Sanksi Pidana Pungli dalam Pembuatan Dokumen Kependudukan

Nasional
Aturan KTP-el untuk Warga Negara Asing

Aturan KTP-el untuk Warga Negara Asing

Nasional
Tanggal 11 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 11 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Muhaimin Usul Hapus Jabatan Gubernur karena Biaya Politik Tinggi, Ketua Komisi II: Dari Mananya?

Muhaimin Usul Hapus Jabatan Gubernur karena Biaya Politik Tinggi, Ketua Komisi II: Dari Mananya?

Nasional
GKI Sidoarjo Sediakan Tempat Istirahat dan 'Nobar' Puncak Resepsi Satu Abad NU

GKI Sidoarjo Sediakan Tempat Istirahat dan "Nobar" Puncak Resepsi Satu Abad NU

Nasional
KPK Koordinasi dengan Komnas HAM, Pastikan Pemenuhan Hak Lukas Enembe

KPK Koordinasi dengan Komnas HAM, Pastikan Pemenuhan Hak Lukas Enembe

Nasional
Dengarkan Tuntutan Jaksa, Surya Darmadi: Saya Gila, Saya Setengah Gila

Dengarkan Tuntutan Jaksa, Surya Darmadi: Saya Gila, Saya Setengah Gila

Nasional
Dewan Pers: Presiden Jokowi Berkomitmen Terbitkan Perpres 'Media Sustainability'

Dewan Pers: Presiden Jokowi Berkomitmen Terbitkan Perpres "Media Sustainability"

Nasional
Ketua Komisi II: Belum Ada Kondisi yang Haruskan Menunda Pemilu

Ketua Komisi II: Belum Ada Kondisi yang Haruskan Menunda Pemilu

Nasional
Dituntut Seumur Hidup, Surya Darmadi: Kalau Megakoruptor, Saya Enggak Pulang dari Taiwan

Dituntut Seumur Hidup, Surya Darmadi: Kalau Megakoruptor, Saya Enggak Pulang dari Taiwan

Nasional
UPDATE 6 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 169 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.731.304

UPDATE 6 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 169 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.731.304

Nasional
Skema Power Wheeling RUU EBET Tuai Kritik, Komisi VII Sebut Punya Jalan Tengahnya

Skema Power Wheeling RUU EBET Tuai Kritik, Komisi VII Sebut Punya Jalan Tengahnya

Nasional
Saat Muhammadiyah Siapkan 2.000 Nasi Bungkus, 3.000 Bakso, dan Layanan Gratis untuk Satu Abad NU

Saat Muhammadiyah Siapkan 2.000 Nasi Bungkus, 3.000 Bakso, dan Layanan Gratis untuk Satu Abad NU

Nasional
Alat Pendeteksi Tsunami Disebut Mati, Wapres: Penting untuk Diperbaiki

Alat Pendeteksi Tsunami Disebut Mati, Wapres: Penting untuk Diperbaiki

Nasional
Komisi II Heran Muhaimin Ingin Hapus Jabatan Gubernur tapi PKB Setuju 4 Provinsi Baru Papua

Komisi II Heran Muhaimin Ingin Hapus Jabatan Gubernur tapi PKB Setuju 4 Provinsi Baru Papua

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.