Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Deretan Kepala Daerah yang Namanya Laris Manis di Bursa Calon Presiden 2024

Kompas.com - 15/07/2022, 19:49 WIB
Fitria Chusna Farisa

Editor

Menurut Direktur Eksekutif Indopol Survey, Ratno Sulistiyanto, elektabilitas Prabowo turun signifikan dibandingkan survei-survei sebelumnya.

Survei elektabilitas capres yang dirilis Indopol pada November 2021 menempatkan Prabowo di urutan teratas dengan perolehan angka 15,85 persen.

Ratno mengatakan, peran Prabowo di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf menjadi salah satu penyebab merosotnya elektabilitas Menteri Pertahanan itu.

"Kenapa? Karena kita tahu para pendukung Prabowo jelas berseberangan dengan pendukung Jokowi," kata Ratno dalam tayangan YouTube Indopol Survey, Jumat (15/7/2022).

Selanjutnya, kata Ratno, pemilih Prabowo di Pemilu 2019 kini beralih mendukung Anies Baswedan atau Ridwan Kamil.

Baca juga: Survei Indopol: PDI-P Urutan Pertama Berpotensi Dipilih pada Pemilu 2024

Berbeda dari survei Indopol, hasil jajak pendapat Lembaga Survei Nasional (LSN) yang dirilis 15 Juli 2022 menunjukkan bahwa Prabowo menang jika pilpres digelar hari ini.

Menurut temuan LSN, Prabowo menempati urutan pertama bursa pilpres dengan perolehan angka 29,5 persen.

Di urutan kedua ada Ganjar Pranowo dengan 20,9 persen, dan Anies Baswedan yang mengantongi 18,5 persen suara.

Papan tengah dan bawah

Selain Ganjar dan Anies, sosok kepala daerah lain yang namanya wara-wiri di bursa pilpres ialah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Namun, tak seperti Ganjar dan Anies, nama Ridwan Kamil umumnya berada di papan tengah, sedangkan Khofifah di urutan bawah.

Kembali merujuk survei Indopol, Emil, begitu sapaan akrab Ridwan Kamil, berada di urutan 4 tokoh survei capres dengan elektabilitas 10,98 persen.

Di urutan kelima ada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY (3,01 persen), Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa (2,76 persen), Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno (2,20 persen), dan di posisi 8 ada Ketua DPR RI Puan Maharani (1,63 persen).

Baca juga: Saling Salip Elektabilitas Ganjar, Prabowo, dan Anies Menuju Pilpres 2024

Kemudian, di papan bawah ada nama Khofifah dengan elektabilitas 1,38 persen. Menyusul selanjutnya Menko Polhukam Mahfud MD (1,22 persen), Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (0,81 persen), dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (0,57 persen).

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar ParawansaKOMPAS.COM/GHINAN SALMAN Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa

Serupa dengan survei Indopol, jajak pendapat LSN juga menempatkan Ridwan Kamil di urutan 4 bursa pilpres dengan elektabilitas 7,6 persen.

Lalu ada Sandiaga Uno (4,2 persen), Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (2,6 persen), AHY (2,5 pesen), dan Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko (2,4 persen).

Dalam survei ini, Khofifah justru tak masuk daftar 16 nama tokoh dengan elektabilitas tertinggi di bursa pilpres.

Kendati demikian, hingga kini belum ada satu pun kepala daerah yang mendeklarasikan diri maju sebagai calon presiden 2024. Spekulasi pun masih terus berkembang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Geng Motor Nekat Masuk 'Kandang Tentara' di Halim, Kena Gebuk Tentara Lalu Diringkus Polisi

Geng Motor Nekat Masuk 'Kandang Tentara' di Halim, Kena Gebuk Tentara Lalu Diringkus Polisi

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com