Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jejak Kerenggangan Megawati-SBY dan Peluang Koalisi PDI-P dengan Demokrat di 2024

Kompas.com - 15/07/2022, 06:30 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kerenggangan hubungan dua elite partai politik tanah air, Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), seolah sudah menjadi rahasia umum.

Memang, keduanya tak pernah secara gamblang mengakui perseteruan ini. Namun, lebih dari satu dekade, Megawati dan SBY menampakkan gelagat disharmoni.

Jejak pertengkaran dua mantan presiden RI ini pun dinilai berpotensi menghambat kerja sama PDI Perjuangan dan Demokrat di Pemilu 2024.

Meski, dalam waktu dekat PDI-P disebut akan bersilaturahmi ke seluruh pimpinan partai politik, tak terkecuali Demokrat.

Baca juga: Megawati Disebut Tugaskan Puan Temui Semua Ketum Partai, Termasuk PKS dan Demokrat

Lantas, mungkinkah partai banteng dan partai bintang mercy itu bersatu di pemilu mendatang?

Pasang surut hubungan

Keretakan hubungan Megawati dan SBY bermula dari Pemilu 2004. Ketika itu, keduanya sama-sama mencalonkan diri sebagai presiden.

Sebelum melenggang ke pilpres, SBY mendapat kepercayaan dari Megawati untuk menjabat Menteri Koordiantor Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam).

Jabatan tersebut SBY emban sejak Kabinet Gotong Royong dibentuk Megawati bersama Hamzah Haz, 10 Agustus 2001.

Baca juga: Soal Kerja Sama dengan PDI-P, Demokrat: AHY dan Mbak Puan Pernah Bertemu pada 2020

Kala itu, sejumlah elite PDI-P mempertanyakan keputusan Megawati yang menunjuk SBY sebagai menterinya.

Sebab, SBY dianggap terlibat dalam tragedi Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli (Kuda Tuli) yang memporak-porandakan kantor DPP PDI, atau PDI-P di era Orde Baru.

Keberadaan SBY di kabinet juga dipersoalkan lantaran dia merupakan menantu Sarwo Edhie Wibowo, sosok yang dianggap berseberangan dengan Presiden Soekarno di era Orde Lama.

Namun, Megawati tetap menunjuk SBY jadi pembantunya di kabinet kala itu.

Belum genap 3 tahun menjabat, SBY mundur pada 11 Maret 2004, sekitar sebulan sebelum pemilu presiden digelar.

Selain mempersiapkan diri untuk pencalonan, kala itu berembus pula isu bahwa SBY merasa dizalimi oleh Megawati.

Akhirnya, pada Pilpres 5 April 2004, SBY yang berpasangan dengan Jusuf Kalla (JK) berhadapan dengan Megawati yang mencalonkan diri bersama Hasyim Muzadi.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com