Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Kompas.com - 06/05/2024, 09:43 WIB
Vitorio Mantalean,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan sengketa Pemilu Legislatif 2024 terkait perolehan suara di Provinsi Papua Tengah.

Hakim Enny Nurbaningsih menyoroti Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sebagai termohon tidak membawa bukti formulir C.Hasil Ikat sebagai bagian dari pembuktian.

Padahal, formulir itu merupakan bukti perolehan suara tingkat pertama/TPS di berbagai wilayah di Papua Tengah yang masih menggunakan sistem ikat/noken.

Bukti perolehan suara tingkat TPS itu dianggap penting, karena terdapat perbedaan dengan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan dan kabupaten/kota.

Baca juga: Sidang Sengketa Pileg, PAN Minta PSU di 7 TPS Minahasa

"Ini kan mestinya harus ada hasil secara berjenjang, jadi C.Hasil Ikat, kemudian (formulir) D.Hasil Kecamatan/Distrik, baru Kabupaten. Ini kan mulainya dari D.Hasil Kecamatan dan Kabupaten, C.Hasil Ikatnya ada tidak? Biar bisa kita cocokkan," kata Enny dalam sidang, Senin (6/5/2024).

Anggota KPU RI yang hadir dalam sidang panel 3 itu, Yulianto Sudrajat, menyebut bahwa bukti-bukti formulir C.Hasil Ikat itu masih mereka persiapkan sebagai bukti tambahan.

"Jadi yang dimasukkan ini sama sekali belum ada bukti C.Hasil Ikatnya ya. Ini tolong bisa dilihat penghitungan secara berjenjangnya dari mulai C.Hasil Ikat," jawab Enny.

Baca juga: Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Kemudian, ketua panel hakim Arief Hidayat meminta agar KPU melengkapi bukti tambahan berupa formulir C.Hasil Ikat di Papua Tengah itu pada siang ini juga. Namun, KPU berkeberatan.

"Kayaknya belum bisa (siang ini), Yang Mulia," jawab Yulianto yang menjabat sebagai Koordinator Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik KPU RI tersebut.

Hakim Enny Nurbaningsih juga menyoroti bukti KPU RI terkait dalil para pemohon yang dianggap tidak jelas.

Baca juga: Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Para pemohon di Papua Tengah mendalilkan soal adanya pengambilalihan rekapitulasi penghitungan suara di sejumlah kecamatan oleh KPU Kabupaten Puncak.

KPU RI telah menjawab dalil itu melalui bukti dengan nomor T6, namun dianggap masih belum jelas.

"Itu harus dijelaskan itu kenapa diambil alih. Bukti T6 menjelaskan apa? Karena di situ hanya dinyatakan diambil alih," tegas Enny.

Sebagai informasi, Papua Tengah menjadi provinsi dengan jumlah sengketa Pileg 2025 terbanyak yang diregistrasi di MK, dengan total 26 perkara.

Baca juga: Sidang Sengketa Pileg, Hakim MK Heran Tanda Tangan Surya Paloh Berbeda

Pada Pemilu 2024, sedikitnya tiga perempat dari 8 kabupaten yang ada di Papua Tengah, seluruh TPS-nya masih menggunakan sistem noken/ikat.

Kabupaten-kabupaten yang tercatat TPS-nya menerapkan sistem noken tanpa pengecualian adalah Kabupaten Puncak Jaya, Puncak, Paniai, Intan Jaya, Deiyai, dan Dogiyai.

Pada rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional di kantor KPU RI, Papua Tengah banyak mendapatkan sorotan saksi partai politik karena proses rekapitulasi di tingkat provinsi disebut tak transparan dan banyak keberatan saksi yang tidak diakomodasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pemerintah Diharap Petik Pelajaran Penting dari Insiden Gangguan PDN

Pemerintah Diharap Petik Pelajaran Penting dari Insiden Gangguan PDN

Nasional
IKOHI Luncurkan Film 'Yang Tak Pernah Hilang' Mengenang 2 Aktivis 98

IKOHI Luncurkan Film "Yang Tak Pernah Hilang" Mengenang 2 Aktivis 98

Nasional
Polri Klaim Sudah Pecat Anggota yang Terlibat Judi 'Online'

Polri Klaim Sudah Pecat Anggota yang Terlibat Judi "Online"

Nasional
Pakar Dorong Audit Sistem PDN Kominfo Usai Alami Gangguan

Pakar Dorong Audit Sistem PDN Kominfo Usai Alami Gangguan

Nasional
TNI AU Mengaku Sudah Tindak Prajurit Main Judi “Online”, Ada yang Dipecat

TNI AU Mengaku Sudah Tindak Prajurit Main Judi “Online”, Ada yang Dipecat

Nasional
Gangguan PDN Buat Layanan Imigrasi Terkendala, Sistem Pengadaan Disorot

Gangguan PDN Buat Layanan Imigrasi Terkendala, Sistem Pengadaan Disorot

Nasional
Demokrat Cari Cagub yang Tak Jadikan Jakarta 'Pijakan' Politik

Demokrat Cari Cagub yang Tak Jadikan Jakarta "Pijakan" Politik

Nasional
Layanan Imigrasi Tersendat Imbas Gangguan PDN, Pemerintah Diingatkan Jangan Main-main

Layanan Imigrasi Tersendat Imbas Gangguan PDN, Pemerintah Diingatkan Jangan Main-main

Nasional
Soal Simpang Siur Kasus Vina Cirebon, Menko Polhukam: Dibuktikan dalam Proses Hukum

Soal Simpang Siur Kasus Vina Cirebon, Menko Polhukam: Dibuktikan dalam Proses Hukum

Nasional
Jokowi Pilih 9 Nama Pansel Anggota Kompolnas 2024-2028, Hermawan Sulistyo Jadi Ketua

Jokowi Pilih 9 Nama Pansel Anggota Kompolnas 2024-2028, Hermawan Sulistyo Jadi Ketua

Nasional
Ditanya Apakah Pimpinan KIM dan Prabowo Bahas Pilkada dan Kabinet, PAN: Ringan-ringan Saja

Ditanya Apakah Pimpinan KIM dan Prabowo Bahas Pilkada dan Kabinet, PAN: Ringan-ringan Saja

Nasional
PKB Munculkan Duet Marzuki-Risma pada Pilkada Jatim, PDI-P: Risma Harusnya Gubernur

PKB Munculkan Duet Marzuki-Risma pada Pilkada Jatim, PDI-P: Risma Harusnya Gubernur

Nasional
Polri Klaim Sudah Tangkap 464 Tersangka Judi Online dalam 2 Bulan

Polri Klaim Sudah Tangkap 464 Tersangka Judi Online dalam 2 Bulan

Nasional
Anies Terbuka untuk Bertemu dan Dialog dengan Prabowo

Anies Terbuka untuk Bertemu dan Dialog dengan Prabowo

Nasional
Klaim Tak Minta Jabatan, Sandiaga Usul PPP Dukung Pemerintahan Prabowo

Klaim Tak Minta Jabatan, Sandiaga Usul PPP Dukung Pemerintahan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com