Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Sebut AHY Tak Harus Jadi Capres atau Cawapres, Menyesuaikan Kesepakatan Koalisi

Kompas.com - 07/07/2022, 08:30 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, partainya akan mengusung calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang berpeluang paling besar menang atau dipilih oleh rakyat di Pemilu 2024.

Menurut dia, Demokrat tidak mengharuskan ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), untuk diusung sebagai capres atau cawapres.

"Kami tidak mensyaratkan harus ketum ataupun kader kami," kata Herzaky kepada Kompas.com, Rabu (6/7/2022).

Baca juga: Harga Mati Usung AHY Dinilai Jadi Penyebab Demokrat Ditolak Golkar hingga PDI-P untuk Koalisi

Herzaky bilang, memang di internal Demokrat, para kader ingin AHY menjadi capres di 2024. Aspirasi itu pun diapresiasi oleh AHY.

Namun, putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut telah mengatakan bahwa pencapresan 2024 akan fokus memperjuangkan rakyat.

Oleh karenanya, nama capres dan cawapres akan didiskusikan Demokrat dengan partai koalisi. Nama itu tidak harus AHY, bahkan memungkinkan di luar kader Demokrat.

"Capres dan cawapres yang akan Demokrat usung bakal menyesuaikan kesepakatan di koalisi yang nantinya ada kami di dalamnya," tutur Herzaky.

Herzaky mengatakan, partainya hingga kini masih terus aktif membuka komunikasi dengan seluruh parpol.

Bahkan, beberapa sudah menjalin komunikasi intens dengan partai berlambang bintang mercy tersebut.

"Sudah ada perwakilan dari kami yang mengemban amanah bertemu secara intens dengan perwakilan beberapa parpol itu, untuk mengarah kepada mutual trust dan kesepakatan koalisi," ucap Herzaky.

Baca juga: Jalan Terjal Demokrat Cari Kawan buat Pilpres 2024...

Beberapa partai yang menjalin komunikasi intens itu di antaranya Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), serta partai-partai politik lain.

Kendati demikian, Herzaky belum bisa memastikan kapan koalisi partainya dideklarasikan. Hingga kini, komunikasi terus dibangun untuk mendalami kesamaan visi, misi, dan platform.

"Di koalisi apa pun yang nantinya ada Demokrat di dalamnya, kami memfokuskan pada kesamaan visi, misi, platform, memperjuangkan perubahan dan perbaikan untuk rakyat," kata Herzaky.

Nantinya, AHY sendiri yang akan memimpin keputusan pembentukan koalisi.

"Karena kewenangan untuk memutuskan koalisi ada di Majelis Tinggi Partai (MTP), di mana Ketum AHY secara ex officio dalam jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat juga adalah Wakil Ketua MTP," lanjutnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com