Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei PPI: Elektabilitas Ridwan Kamil Melonjak, Biasanya 7 Besar, Kini 4 Besar

Kompas.com - 12/07/2022, 20:54 WIB
Singgih Wiryono,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berada di posisi keempat dalam survei elektabilitas calon presiden dalam pemilihan presiden 2024 mendatang.

Elektabilitas tersebut dipaparkan dalam hasil survei Parameter Politik Indonesia dalam konferensi pers virtual, Selasa (12/7/2022) untuk basis pertanyaan terbuka "siapakah tokoh nasional yang dipilih menjadi presiden republik Indonesia?"

Sebanyak 7,9 persen responden disebut memilih sosok nomor satu di Jawa Barat itu.

Baca juga: Survei PPI: 35 Persen Responden Tamatan Perguruan Tinggi Memilih Anies

Ridwan Kamil berada di bawah tiga tokoh lainnya yaitu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan pemilih 25,4 persen, Prabowo Subianto 19,0 persen dan Anies Baswedan 17,8 persen.

Direktur Eksekutif PPI Ade Prayitno mengatakan, elektabilitas Ridwan Kamil melonjak berdasarkan hasil survei ini.

Ade menerangkan, biasanya Ridwan Kamil berada di 6-7 besar, tetapi dalam survei kali ini,  dia berada di 4 besar.

Elektabilitas Ridwan Kamil yang melonjak itu, kata Ade, tidak terlepas pada peristiwa sosial politik sepanjang survei digelar.

"Sosok Ridwan Kamil yang mengalami peningkatan popularitas dan akseptabilitas yang cukup signifikan tidak terlepas dari pemberitaan yang masif dan menyedot simpati publik," ujar Ade.

Baca juga: Survei PPI: Elektabilitas Ganjar Tertinggi, Disusul Prabowo dan Anies

Ade mengatakan, akseptabilitas atau tingkat kesukaan responden terhadap Ridwan Kamil menjadi yang tertinggi dengan angka 82,6 persen.

Sedangkan tiga besar dalam elektabilitas masih dipegang oleh tiga tokoh yaitu Gubernur Jawa Barat Ganjar Pranowo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswdan.

Metode survei dilakukan dengan telepolling menggunakan kuisioner yang dilakukan oleh enumerator terlatih sebagai akibat dari kondisi Covid-19 yang mulai meningkat di beberapa daerah.

Baca juga: Survei PPI: Mayoritas Responden Tak Setuju Gerindra Masuk Kabinet Jokowi

Survei tersebut melibatkan 1.200 responden pada penduduk yang berusia 17 tahun atau sudah menikah yang merupakan penduduk yang memiliki hak pilih.

Waktu survei dilakukan pada 15-29 Juni 2022 dengan tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error 2,9 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com