Kompas.com - 17/10/2019, 19:12 WIB
Presiden Joko Widodo (kanan) berjalan bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) usai melakukan pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10/2019). Pertemuan itu membahas berbagai gagasan untuk kemajuan bangsa seperti pemindahan ibu kota, isu-isu ekonomi hingga pertahanan negara. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/wsj. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayPresiden Joko Widodo (kanan) berjalan bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) usai melakukan pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10/2019). Pertemuan itu membahas berbagai gagasan untuk kemajuan bangsa seperti pemindahan ibu kota, isu-isu ekonomi hingga pertahanan negara. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/wsj.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Paramater Politik Indonesia (PPI) menunjukkan mayoritas responden tidak setuju jika Partai Gerindra bergabung dengan koalisi parpol pendukung Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Mayoritas responden juga menyatakan tidak setuju jika partai pimpinan Prabowo Subianto mendapatkan posisi menteri dalam kabinet Presiden Jokowi.

Ketika ditanya soal wacana bergabungnya Gerindra dengan koalisi pendukung pemerintah dan mendapatkan jabatan menteri di kabinet Joko Widodo, sebanyak 40,5 persen responden menyatakan tidak setuju.

Sedangkan 32,5 persen responden menjawab setuju dan sisanya tidak menjawab.

Baca juga: Survei PPI: Mayoritas Responden Anggap UU KPK Hasil Revisi Lemahkan Pemberantasan Korupsi

"Data survei menunjukkan bahwa ketika menyikapi agresivitas Prabowo yang terlihat ingin berkoalisi dengan Joko Widodo, hanya 32,5 persen masyarakat yang setuju," ujar Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno saat memaparkan hasil survei di kantornya, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (17/9/2019).

"Sementara yang tidak setuju 40,5 persen," ucapnya.

Menurut Adi, responden yang menyatakan tidak setuju jika Gerindra berkoalisi merupakan kelompok masyarakat yang belum mampu menerima kekalahan Prabowo saat Pilpres 2019 karena menganggap kubu Jokowi curang.

Selain itu, publik juga berharap dengan tidak berkoalisi, Gerindra akan menjadi penyeimbang di luar pemerintah atau opisisi.

Sementara, publik yang setuju beranggapan bahwa pilpres sudah usai sehingga tidak perlu melanjutkan perselisihan.

Di sisi lain, bergabungnya Gerindra dinilai dapat menguatkan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dalam membangun bangsa.

Baca juga: Survei PPI: Mayoritas Responden Ingin Presiden Jokowi Terbitkan Perppu KPK

"Mayoritas responden memang tak mau Prabowo menjadi bagian dari Pemerintahan Jokowi. Mereka menginginkan Prabowo harus tetap berada di luar kekuasaan sebagai oposisi," kata Adi.

Adapun survei Parameter Politik Indonesia melibatkan 1.000 responden dan dilakukan pada 5 hingga 12 Oktober 2019.

Metode survei menggunakan stratified multistage random sampling dngan margin of error sebesar ± 3,1 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen. Pengumpulan data dilakukan dengan metode face to face interview menggunakan kuisioner.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menteri PPPA: Perempuan dan Laki-laki Harus Miliki Akses yang Sama

Menteri PPPA: Perempuan dan Laki-laki Harus Miliki Akses yang Sama

Nasional
Kartini dan Mimpi Ajarkan Kesetaraan ke Anak-anaknya...

Kartini dan Mimpi Ajarkan Kesetaraan ke Anak-anaknya...

Nasional
UPDATE 23 April: Bertambah 4 Orang, Kini ada 83 WNI Terjangkit Covid-19 di India

UPDATE 23 April: Bertambah 4 Orang, Kini ada 83 WNI Terjangkit Covid-19 di India

Nasional
Ada Temuan Kemagnetan Tinggi di Perairan Utara Bali, Kapuspen: Semoga Itu Titik Terang Pencarian KRI Nanggala-402

Ada Temuan Kemagnetan Tinggi di Perairan Utara Bali, Kapuspen: Semoga Itu Titik Terang Pencarian KRI Nanggala-402

Nasional
AHY: Walaupun Semakin Banyak yang Divaksin, Kita Masih Harus Kerja Keras

AHY: Walaupun Semakin Banyak yang Divaksin, Kita Masih Harus Kerja Keras

Nasional
Dilema Kartini, Perempuan yang Menuntut Pendidikan Setara dan Pentingnya Peran Ibu

Dilema Kartini, Perempuan yang Menuntut Pendidikan Setara dan Pentingnya Peran Ibu

Nasional
Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Perketat Kedatangan WN India ke Indonesia

Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Perketat Kedatangan WN India ke Indonesia

Nasional
Fraksi PPP Pertanyakan Adanya Larangan Mudik tetapi WN India Diperbolehkan Masuk Indonesia

Fraksi PPP Pertanyakan Adanya Larangan Mudik tetapi WN India Diperbolehkan Masuk Indonesia

Nasional
Kemenkes: 132 WN India Masuk Indonesia dengan Pesawat Carter

Kemenkes: 132 WN India Masuk Indonesia dengan Pesawat Carter

Nasional
Pimpinan Komisi IX: Pemerintah Harus Larang Perjalanan dari India ke Indonesia untuk Antisipasi Penyebaran Covid-19

Pimpinan Komisi IX: Pemerintah Harus Larang Perjalanan dari India ke Indonesia untuk Antisipasi Penyebaran Covid-19

Nasional
Komisi IX Usulkan 127 WN India Diisolasi di Pulau, seperti Saat ABK di Pulau Sebaru

Komisi IX Usulkan 127 WN India Diisolasi di Pulau, seperti Saat ABK di Pulau Sebaru

Nasional
Pertemuan Demokrat dan PKS, Demokrasi dan Penegakan Hukum Jadi Pembahasan

Pertemuan Demokrat dan PKS, Demokrasi dan Penegakan Hukum Jadi Pembahasan

Nasional
Pimpinan Komisi IX Minta Kemenlu Pemerintah Serius Tangani 127 WN India yang Masuk

Pimpinan Komisi IX Minta Kemenlu Pemerintah Serius Tangani 127 WN India yang Masuk

Nasional
UPDATE: Total 4.345 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 16 di 6 Negara

UPDATE: Total 4.345 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 16 di 6 Negara

Nasional
Kemenkes Usulkan Larangan Sementara WN India Masuk ke Indonesia

Kemenkes Usulkan Larangan Sementara WN India Masuk ke Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X