Kompas.com - 05/07/2022, 12:46 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Muncul petisi di situs change.org yang menyerukan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR RI segera membuka draf terbaru Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

Petisi ini diinisiasi oleh Aliansi Nasional Reformasi KUHP. Petisi sudah ditandatangani oleh 2.846 orang dari target 5.000 orang.

"Presiden Joko Widodo pada September 2019 menginstruksikan penundaan pengesahan RKUHP dan menarik draft RKUHP dari DPR untuk dilakukan pendalaman materi oleh pemerintah. Akan tetapi, sejak September 2019 hingga pertengahan Mei 2022 tidak ada naskah terbaru RKUHP yang dibuka ke publik," tulis Aliansi Nasional Reformasi KUHP seperti dilihat di situs change.org/BukaNaskahRKUHP, Selasa (5/7/2022) pagi.

Baca juga: Sejarah KUHP dan Perjalanan Menuju KUHP Baru

Aliansi itu mengatakan, hingga 25 Mei 2022, pemerintah dan DPR kembali membahas draf RKUHP dengan menginformasikan matriks berisi 14 isu krusial RUU KUHP tanpa membuka draf terbarunya secara keseluruhan.

Maka dari itu, Aliansi Nasional Reformasi KUHP menyerukan kepada pemerintah untuk segera membuka draf terbaru RKUHP kepada publik.

"Berdasarkan draf RKUHP September 2019, Aliansi Nasional Reformasi KUHP menilai masih banyak catatan kritis yang perlu ditinjau dan dibahas bersama secara substansial. Untuk itu, kami kembali menyerukan kepada pemerintah dan DPR agar tidak langsung mengesahkan RKUHP karena publik berhak memastikan perubahan substansi tersebut," tuturnya.

Baca juga: Belum Buka Draf RUU KUHP, Wamenkumham: Kita Tak Mau yang Terjadi dalam RUU Cipta Kerja Terulang

Lebih jauh, Aliansi Nasional Reformasi KUHP mengingatkan bahwa mereka pernah menekankan proses penyusunan RKUHP harus dilakukan secara transparan dan inklusif sebelum pengesahan RKUHP menjadi UU.

Pembahasan substansial yang dimaksud adalah, antara lain pembahasan 24 poin masalah dalam DIM yang pernah Aliansi Nasional Reformasi KUHP kirimkan dari draf RKUHP versi September 2019, bukan hanya terbatas pada 14 poin isu krusial berdasarkan versi pemerintah.

"Sebagai otoritas publik, pemerintah dan DPR berkewajiban untuk menjamin setiap penyusunan peraturan dan kebijakan publik dilakukan secara transparan, khususnya RKUHP yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat luas," kata dia.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sosok Benny Mamoto, Ketua Kompolnas yang Disorot karena Sebut Tak Ada yang Janggal di Kasus Brigadir J

Sosok Benny Mamoto, Ketua Kompolnas yang Disorot karena Sebut Tak Ada yang Janggal di Kasus Brigadir J

Nasional
Bawaslu di 7 Provinsi Dipastikan Tanpa Perempuan

Bawaslu di 7 Provinsi Dipastikan Tanpa Perempuan

Nasional
Pemerintah Diminta Optimalkan Pelayanan Kesehatan Hadapi DBD

Pemerintah Diminta Optimalkan Pelayanan Kesehatan Hadapi DBD

Nasional
Epidemiolog: Terlalu Dini Subvarian Omicron BA.4.6 Bisa Ciptakan Gelombang Baru Covid-19

Epidemiolog: Terlalu Dini Subvarian Omicron BA.4.6 Bisa Ciptakan Gelombang Baru Covid-19

Nasional
Moeldoko: Percepatan Pembahasan RUU PPRT Penting untuk Lindungi Pekerja Rumah Tangga

Moeldoko: Percepatan Pembahasan RUU PPRT Penting untuk Lindungi Pekerja Rumah Tangga

Nasional
Ferdy Sambo Tersangka Kasus Tewasnya Brigadir J, Anggota DPR: Tuntaskan Kasus sampai ke Akarnya

Ferdy Sambo Tersangka Kasus Tewasnya Brigadir J, Anggota DPR: Tuntaskan Kasus sampai ke Akarnya

Nasional
Kasus Brigadir J Ranah Polri, Anggota DPR Minta Jangan Ada Pejabat Lain yang Lampaui Kewenangannya

Kasus Brigadir J Ranah Polri, Anggota DPR Minta Jangan Ada Pejabat Lain yang Lampaui Kewenangannya

Nasional
Muncul Subvarian Omicron BA.4.6, Penularannya 53 Persen Lebih Cepat dari BA.2.75 di Asia

Muncul Subvarian Omicron BA.4.6, Penularannya 53 Persen Lebih Cepat dari BA.2.75 di Asia

Nasional
Wakil Ketua Komisi VI DPR Dukung Keputusan Pembuatan Pabrik Minyak Goreng di Aceh

Wakil Ketua Komisi VI DPR Dukung Keputusan Pembuatan Pabrik Minyak Goreng di Aceh

Nasional
Pemerintah Bentuk Gugus Tugas Percepatan RUU Perlindungan PRT yang Mandek Hampir 20 Tahun

Pemerintah Bentuk Gugus Tugas Percepatan RUU Perlindungan PRT yang Mandek Hampir 20 Tahun

Nasional
150 Orang Lulus Wawancara Anggota Bawaslu Tingkat Provinsi, Keterwakilan Perempuan Hanya 19 Persen

150 Orang Lulus Wawancara Anggota Bawaslu Tingkat Provinsi, Keterwakilan Perempuan Hanya 19 Persen

Nasional
KPK Akan Panggil Oknum Dandim yang Diduga Bantu Bupati Mamberamo Tengah Kabur

KPK Akan Panggil Oknum Dandim yang Diduga Bantu Bupati Mamberamo Tengah Kabur

Nasional
Istri Ferdy Sambo Masih Enggan Berikan Keterangan kepada LPSK

Istri Ferdy Sambo Masih Enggan Berikan Keterangan kepada LPSK

Nasional
TNI AD Harap Anggota NII yang Masih Aktif Kembali ke Pangkuan NKRI

TNI AD Harap Anggota NII yang Masih Aktif Kembali ke Pangkuan NKRI

Nasional
Cak Imin Minta Pemerintah Optimalkan Faskes untuk Atasi Kasus DBD yang Meningkat

Cak Imin Minta Pemerintah Optimalkan Faskes untuk Atasi Kasus DBD yang Meningkat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.