Wapres dan Menkes Beda Sikap soal Masker, Pemerintah Diminta Satu Suara

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diharapkan menghindari pertentangan dalam memberikan informasi terkait situasi pandemi Covid-19 dan sejumlah peraturannya, supaya tidak memicu kesalahpahaman dari masyarakat.

Menurut epidemiolog dari Griffith University, Australia, Dicky Budiman, dalam situasi krisis seperti masa pandemi Covid-19 yang memasuki tahun ketiga, pemerintah berkewajiban menyampaikan pesan yang jelas kepada masyarakat.

"Walaupun saat ini memang ya tahun kedua, tahun ketiga jauh lebih baik komunikasi risikonya dibanding tahun pertama, tapi harus dijaga terus," ujar Dicky saat dihubungi Kompas.com, Senin (4/7/2022).

Dicky menyampaikan hal itu menanggapi perbedaan pernyataan antara Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin soal aturan pelonggaran masker di luar ruangan.

Baca juga: Kini Masker Harus Dipakai Lagi di Ruang Terbuka

Sebab pada Jumat (1/7/2022) pekan lalu Wapres Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah menarik aturan pelonggaran masker di luar ruangan.

Sedangkan pada hari ini, Senin (4/7/2022), Menkes Budi justru menyampaikan tidak ada perubahan terkait aturan pelonggaran masker di luar ruangan.

Segala macam informasi yang disampaikan pemerintah dalam masa pandemi menurut Dicky akan sangat berpengaruh terhadap hal lain.

Dia mencontohkan jika pemerintah menyampaikan informasi yang mendadak berubah, maka juga bisa berimbas kepada keberhasilan program lain dan tingkat kepercayaan masyarakat.

"Karena sekali masyarakat menerima informasi yang terlalu optimis, atau yang hanya positif, yang terbangun bukan kewaspadaan," ujar Dicky.

"Selain mereka menganggap ini selesai, sebagian juga akan juga di sisi lain akan menurun kepercayaannya dan itu berbahaya," lanjut Dicky.

Baca juga: Tak Ada Perubahan Aturan, Menkes Sebut Masker Boleh Dilepas di Luar Ruangan

Dicky juga meminta pemerintah konsisten dalam menyampaikan pesan terkait kondisi dan situasi pandemi Covid-19 sejelas-jelasnya kepada masyarakat supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Selain itu, menurut Dicky tidak boleh ada perbedaan isi dan makna pesan yang disampaikan antarpejabat sehingga membingungkan masyarakat.

"Biasanya kalau negara-negara yang bagus strategi komunikasi risikonya, pejabat yang menyampaikan manut ke yang lebih tinggi," ucap Dicky.

Pada Jumat pekan lalu, Wapres Ma'ruf Amin mengingatkan masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, khsusunya penggunaan masker, hingga angka harian Covid-19 di Tanah Air kembali turun.

"Protokol kesehatan tetap kita ketatkan, masker terutama ya, ada kenaikan terpaksa masker harus dipakai lagi. Jadi kelonggaran itu kita tarik dulu sampai nanti situasinya memungkinkan baru kita buka lagi," kata Ma'ruf di Universitas Nahdlatul Ulama Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Baca juga: Wapres: Pemerintah Tarik Kebijakan Pelonggaran Penggunaan Masker di Luar Ruangan