Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres dan Menkes Beda Sikap soal Masker, Pemerintah Diminta Satu Suara

Kompas.com - 04/07/2022, 19:44 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diharapkan menghindari pertentangan dalam memberikan informasi terkait situasi pandemi Covid-19 dan sejumlah peraturannya, supaya tidak memicu kesalahpahaman dari masyarakat.

Menurut epidemiolog dari Griffith University, Australia, Dicky Budiman, dalam situasi krisis seperti masa pandemi Covid-19 yang memasuki tahun ketiga, pemerintah berkewajiban menyampaikan pesan yang jelas kepada masyarakat.

"Walaupun saat ini memang ya tahun kedua, tahun ketiga jauh lebih baik komunikasi risikonya dibanding tahun pertama, tapi harus dijaga terus," ujar Dicky saat dihubungi Kompas.com, Senin (4/7/2022).

Dicky menyampaikan hal itu menanggapi perbedaan pernyataan antara Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin soal aturan pelonggaran masker di luar ruangan.

Baca juga: Kini Masker Harus Dipakai Lagi di Ruang Terbuka

Sebab pada Jumat (1/7/2022) pekan lalu Wapres Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah menarik aturan pelonggaran masker di luar ruangan.

Sedangkan pada hari ini, Senin (4/7/2022), Menkes Budi justru menyampaikan tidak ada perubahan terkait aturan pelonggaran masker di luar ruangan.

Segala macam informasi yang disampaikan pemerintah dalam masa pandemi menurut Dicky akan sangat berpengaruh terhadap hal lain.

Dia mencontohkan jika pemerintah menyampaikan informasi yang mendadak berubah, maka juga bisa berimbas kepada keberhasilan program lain dan tingkat kepercayaan masyarakat.

"Karena sekali masyarakat menerima informasi yang terlalu optimis, atau yang hanya positif, yang terbangun bukan kewaspadaan," ujar Dicky.

"Selain mereka menganggap ini selesai, sebagian juga akan juga di sisi lain akan menurun kepercayaannya dan itu berbahaya," lanjut Dicky.

Baca juga: Tak Ada Perubahan Aturan, Menkes Sebut Masker Boleh Dilepas di Luar Ruangan

Dicky juga meminta pemerintah konsisten dalam menyampaikan pesan terkait kondisi dan situasi pandemi Covid-19 sejelas-jelasnya kepada masyarakat supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Selain itu, menurut Dicky tidak boleh ada perbedaan isi dan makna pesan yang disampaikan antarpejabat sehingga membingungkan masyarakat.

"Biasanya kalau negara-negara yang bagus strategi komunikasi risikonya, pejabat yang menyampaikan manut ke yang lebih tinggi," ucap Dicky.

Pada Jumat pekan lalu, Wapres Ma'ruf Amin mengingatkan masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, khsusunya penggunaan masker, hingga angka harian Covid-19 di Tanah Air kembali turun.

"Protokol kesehatan tetap kita ketatkan, masker terutama ya, ada kenaikan terpaksa masker harus dipakai lagi. Jadi kelonggaran itu kita tarik dulu sampai nanti situasinya memungkinkan baru kita buka lagi," kata Ma'ruf di Universitas Nahdlatul Ulama Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Baca juga: Wapres: Pemerintah Tarik Kebijakan Pelonggaran Penggunaan Masker di Luar Ruangan

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com