Wapres dan Menkes Beda Sikap soal Masker, Pemerintah Diminta Satu Suara

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diharapkan menghindari pertentangan dalam memberikan informasi terkait situasi pandemi Covid-19 dan sejumlah peraturannya, supaya tidak memicu kesalahpahaman dari masyarakat.

Menurut epidemiolog dari Griffith University, Australia, Dicky Budiman, dalam situasi krisis seperti masa pandemi Covid-19 yang memasuki tahun ketiga, pemerintah berkewajiban menyampaikan pesan yang jelas kepada masyarakat.

"Walaupun saat ini memang ya tahun kedua, tahun ketiga jauh lebih baik komunikasi risikonya dibanding tahun pertama, tapi harus dijaga terus," ujar Dicky saat dihubungi Kompas.com, Senin (4/7/2022).

Dicky menyampaikan hal itu menanggapi perbedaan pernyataan antara Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin soal aturan pelonggaran masker di luar ruangan.

Sebab pada Jumat (1/7/2022) pekan lalu Wapres Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah menarik aturan pelonggaran masker di luar ruangan.

Sedangkan pada hari ini, Senin (4/7/2022), Menkes Budi justru menyampaikan tidak ada perubahan terkait aturan pelonggaran masker di luar ruangan.

Segala macam informasi yang disampaikan pemerintah dalam masa pandemi menurut Dicky akan sangat berpengaruh terhadap hal lain.

Dia mencontohkan jika pemerintah menyampaikan informasi yang mendadak berubah, maka juga bisa berimbas kepada keberhasilan program lain dan tingkat kepercayaan masyarakat.

"Karena sekali masyarakat menerima informasi yang terlalu optimis, atau yang hanya positif, yang terbangun bukan kewaspadaan," ujar Dicky.

"Selain mereka menganggap ini selesai, sebagian juga akan juga di sisi lain akan menurun kepercayaannya dan itu berbahaya," lanjut Dicky.

Dicky juga meminta pemerintah konsisten dalam menyampaikan pesan terkait kondisi dan situasi pandemi Covid-19 sejelas-jelasnya kepada masyarakat supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Selain itu, menurut Dicky tidak boleh ada perbedaan isi dan makna pesan yang disampaikan antarpejabat sehingga membingungkan masyarakat.

"Biasanya kalau negara-negara yang bagus strategi komunikasi risikonya, pejabat yang menyampaikan manut ke yang lebih tinggi," ucap Dicky.

Pada Jumat pekan lalu, Wapres Ma'ruf Amin mengingatkan masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, khsusunya penggunaan masker, hingga angka harian Covid-19 di Tanah Air kembali turun.

"Protokol kesehatan tetap kita ketatkan, masker terutama ya, ada kenaikan terpaksa masker harus dipakai lagi. Jadi kelonggaran itu kita tarik dulu sampai nanti situasinya memungkinkan baru kita buka lagi," kata Ma'ruf di Universitas Nahdlatul Ulama Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Menurut Ma'ruf, dengan kenaikan kasus Covid-19 saat ini, pemerintah masih menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sesuai situasi pandemi Covid-19 di masing-masing wilayah.

Ia mengatakan, pembatasan kegiatan masyarakat yang akan diterapkan oleh pemerintah pun disesuaikan dengan tingkat PPKM di daerah tersebut.

"Kita berusaha supaya jangan sampai bisa terjadi kenaikan yang sampai levelnya menjadi naik. Karena kita tidak ingin mengurangi mobilitas masyarakat, sebab itu berpengaruh pada perkembangan ekonomi kita yang sudah baik," kata dia.

Selain itu, Ma'ruf menyebut pemerintah akan kembali menggencarkan vaksinasi demi mencegah lonjakan kasus Covid-19.

"Mungkin ada sudah mulai melemah, ya kita vaksinasi kembali supaya memiliki kekebalan," ujar Ma'ruf.

Sedangkan pada hari ini, Senin (4/7/2022), Menkes Budi Gunadi justru menyatakan aturan pelonggaran masker di luar ruangan masih tetap.

Budi mengatakan, hingga kini pemerintah belum mengubah kebijakan pelonggaran penggunaan masker di luar ruangan seperti yang sempat disampaikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"Belum ada perubahan dari kebijakan mengenai masker dari yang terakhir disampaikan pemerintah. Jadi, di luar (ruangan) diizinkan untuk tidak menggunakan masker," kata Budi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (4/7/2022).

Akan tetapi, Budi mengingatkan bahwa masyarakat yang berada di dalam ruangan diimbau untuk tetap mengenakan masker.

Untuk keadaan tertentu, masyarakat yang berada di luar ruangan juga diminta tetap menggunakan masker.

"Misalnya kerumunannya sangat padat sekali, kemudian banyak yang batuk-batuk dekat kita, atau diri kita sendiri merasa tidak sehat, sebaiknya tetap saja menggunakan masker," ujar Budi.

Seiring dengan terus meningkatnya kasus Covid-19 dalam beberapa waktu terakhir, masyarakat diminta untuk kembali mengenakan masker meski sedang berada di luar ruangan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 17 Mei 2022 lalu memang mengumumkan pelonggaran aturan memakai masker untuk masyarakat dilakukan dengan syarat.

Syarat yang dimaksud dalam pelonggaran itu menurut Jokowi adalah jika masyarakat sedang beraktivitas di tempat atau area terbuka yang tidak ada orang, maka diperbolehkan tidak memakai masker.

Akan tetapi, untuk kegiatan di ruangan tertutup dan di alat transportasi, Jokowi menegaskan bahwa masyarakat tetap harus memakai masker.

Selain itu, Presiden menekankan, pemakaian masker tetap disarankan kepada masyarakat lanjut usia (lansia), penderita komorbid (penyakit bawaan), serta kepada mereka yang mengalami gejala batuk dan pilek.

Di sisi lain, dalam 24 jam terakhir tercatat ada penambahan 1.434 kasus Covid-19. Hal itu membuat total kasus konfirmasi Covid-19 di Tanah Air berjumlah 6.095.351 orang.

Menurut data Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, penambahan tertinggi ada di DKI Jakarta dengan 737 kasus, Jawa Barat 255 kasus, dan Banten 179 kasus.

Kemudian, pasien Covid-19 yang dinyatakan sembuh bertambah 1.868, sehingga jumlahnya menjadi 5.922.117 kasus. Ada penambahan 9 kasus kematian akibat Covid-19. Dengan demikian, pasien Covid-19 meninggal dunia jadi 156.758 orang.

Selain itu, capaian vaksinasi Covid-19 dosis pertama hingga hari ini mencapai 201.589.600 orang atau 96,79 persen.

Sementara untuk dosis kedua, vaksinasi sudah mencapai 81,2 persen atau sebanyak 169.168.497 orang.

Untuk dosis ketiga tercatat 51.112.102 orang sudah divaksinasi atau sebesar 24,54 persen.

Pemerintah telah menetapkan sasaran vaksinasi sebanyak 208.265.720 orang.

(Penulis : Ardito Ramadhan, Adhyasta Dirgantara, Singgih Wiryono | Editor : Icha Rastika, Diamanty Meiliana)