Kompas.com - 02/07/2022, 01:15 WIB
|

KOMPAS.com – Salah satu kebijakan yang dibuat pemerintah untuk meningkatkan investasi dan menggerakkan ekonomi nasional adalah deregulasi.

Umumnya, deregulasi dilakukan saat sebuah negara pengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Neraca transaksi berjalan pun berubah dari surplus menjadi defisit.

Untuk mengatasi ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan deregulasi yang dapat mendorong investasi.

Lalu, bagaimana deregulasi yang dapat mendorong investasi itu?

Baca juga: Investasi di Karawang 5 Besar Nasional, Diprediksi Terus Tumbuh

Pengertian deregulasi

Deregulasi adalah peniadaan berbagai peraturan perundang-undangan yang dinilai berlebihan, yang dalam hal ini terbukti menghambat atau memperlambat kegiatan ekonomi.

Sebagaimana diketahui, peraturan perundang-undangan yang berlebihan biasanya berkaitan dengan campur tangan pemerintah atau negara.

Beragamnya jenis izin dan banyaknya instansi pemerintahan yang terlibat dalam pemberian izin tentu dapat menghambat kegiatan ekonomi yang membutuhkan izin.

Banyaknya campur tangan pemerintah dalam bentuk regulasi perizinan membuat proses pengeluaran izin terkadang memakan waktu hingga berbulan-bulan.

Akibatnya, muncul kejenuhan bagi investor yang membutuhkan izin, terutama bagi kegiatan ekonomi yang menuntut efisiensi dan kecepatan pelayanan.

Hal inipun menjadi pertimbangan investor ketika hendak menanamkan modalnya di Indonesia.

Atas dasar inilah, muncul kebijakan untuk mendorong penyederhanaan suatu pengaturan, prosedur dan birokrasi. Salah satunya dengan deregulasi.

Pada dasarnya, deregulasi berarti mengurangi campur tangan pemerintah dalam bidang ekonomi.

Meski begitu, ada batas-batas tertentu yang harus dipatuhi sesuai dengan yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Baca juga: Di Hadapan Negara G7, Jokowi Sebut RI Butuh Investasi Besar di Sektor Energi Bersih

Deregulasi yang mendorong investasi

Hingga saat ini, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan terkait deregulasi.

Salah satunya dalam Paket Kebijakan Ekonomi Tahap II yang dikeluarkan pada 29 September 2015.

Dalam kebijakan ini, pemerintah berfokus pada upaya meningkatkan investasi dengan cara melakukan deregulasi dan debirokratisasi peraturan.

Tujuannya adalah untuk mempermudah investasi, baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA).

Untuk menarik penanaman modal ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa pemberian layanan cepat berbentuk pemberian izin investasi dalam waktu tiga jam di kawasan industri.

Dengan mengantongi izin tersebut, investor sudah bisa langsung melakukan kegiatan investasi di kawasan industri.

Tak selesai dengan Paket Kebijakan Ekonomi Tahap I hingga XVI, pemerintah kembali mengeluarkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-undang ini merupakan omnibus law yang mengatur perubahan peraturan di berbagai sektor.

Adanya UU Cipta Kerja diharapkan dapat memperbaiki iklim investasi dan mewujudkan kepastian hukum. Dengan begitu, perkembangan ekonomi pun diharap menjadi lebih baik.

Secara umum, tujuan utama dari UU Cipta Kerja adalah mendorong investasi, mempercepat transformasi ekonomi, menyelaraskan kebijakan pusat-daerah, memberi kemudahan berusaha, mengatasi masalah regulasi yang tumpang tindih, serta untuk menghilangkan ego sektoral.

 

Referensi:

  • Taufiqurrahman, Mhd. 2022. Hukum Administrasi Negara di Indonesia. Malang: Literasi Nusantara
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ditjen Imigrasi Siapkan Implementasi Paspor Berlaku 10 Tahun

Ditjen Imigrasi Siapkan Implementasi Paspor Berlaku 10 Tahun

Nasional
Branding Lipstik Elite Politik

Branding Lipstik Elite Politik

Nasional
Mahfud MD Harap TGIPF Bisa Ungkap Akar Masalah Persepakbolaan di Indonesia

Mahfud MD Harap TGIPF Bisa Ungkap Akar Masalah Persepakbolaan di Indonesia

Nasional
Deretan Pasukan Elite Andalan TNI dengan Segala Kemampuan Khususnya

Deretan Pasukan Elite Andalan TNI dengan Segala Kemampuan Khususnya

Nasional
Catatan KontraS untuk HUT Ke-77 TNI: 61 Kekerasan Aparat dalam Setahun Terakhir

Catatan KontraS untuk HUT Ke-77 TNI: 61 Kekerasan Aparat dalam Setahun Terakhir

Nasional
Disentil PDI-P, PSI Tak Merasa Perlu Bicara ke Megawati soal Deklarasi Capres Ganjar

Disentil PDI-P, PSI Tak Merasa Perlu Bicara ke Megawati soal Deklarasi Capres Ganjar

Nasional
Sejarah Panjang Berdirinya TNI yang Kini Berusia 77 Tahun

Sejarah Panjang Berdirinya TNI yang Kini Berusia 77 Tahun

Nasional
Lika-liku Ganjar Pranowo Menuju Pilpres: Bernanung di PDI-P, Sempat Dijagokan Nasdem, Kini Didukung PSI

Lika-liku Ganjar Pranowo Menuju Pilpres: Bernanung di PDI-P, Sempat Dijagokan Nasdem, Kini Didukung PSI

Nasional
Istana: Perlu Penegakan Sanksi untuk Pihak yang Menyampaikan Laporan Asal-asalan

Istana: Perlu Penegakan Sanksi untuk Pihak yang Menyampaikan Laporan Asal-asalan

Nasional
Deklarasi Anies Capres dan Etika Politik Nasdem di Kabinet Jokowi

Deklarasi Anies Capres dan Etika Politik Nasdem di Kabinet Jokowi

Nasional
Mengenang 96 Tahun Frans Seda, Jembatan Indonesia dari Timur Indonesia

Mengenang 96 Tahun Frans Seda, Jembatan Indonesia dari Timur Indonesia

Nasional
Selangkah Lagi Perkara Ferdy Sambo dkk Diadili

Selangkah Lagi Perkara Ferdy Sambo dkk Diadili

Nasional
Eks Hakim Agung Harap Jaksa Hati-hati Susun Dakwaan Ferdy Sambo dkk

Eks Hakim Agung Harap Jaksa Hati-hati Susun Dakwaan Ferdy Sambo dkk

Nasional
Jokowi Pimpin Upacara HUT ke-77 TNI di Istana Merdeka Pagi ini

Jokowi Pimpin Upacara HUT ke-77 TNI di Istana Merdeka Pagi ini

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pangkogabwilhan II Meninggal Dunia | KPK Belum Akan Jemput Paksa Lukas Enembe

[POPULER NASIONAL] Pangkogabwilhan II Meninggal Dunia | KPK Belum Akan Jemput Paksa Lukas Enembe

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.