Yenny Wahid Ungkap Lagi Sejarah Konflik PKB Gus Dur Vs Muhaimin

JAKARTA, KOMPAS.com - Zannuba Ariffah Chafsoh Rahman atau yang lebih dikenal dengan Yenny Wahid mengatakan, pernyataannya yang kembali memantik perselisihan dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dimaksudkan untuk mengingatkan kembali soal sejarah konflik internal di partai itu.

Sebab menurut Yenny saat ini ada upaya buat menghilangkan sejarah perseteruan internal PKB oleh kepengurusan yang saat ini dipimpin oleh Cak Imin, sapaan Muhaimin.

"Pertanyaan bahwa sebetulnya ini apa? Saya sebetulnya hanya ingin meluruskan sejarah. Di mana saat ini seolah-olah ada upaya untuk menghapuskan sejarah PKB," kata Yenny usai melepas Timnas Panjat Tebing di Bandara Soekarno-Hatta, Minggu (26/6/2022) pekan lalu, seperti dikutip dari Kompas TV.

Menurut Yenny, ayahnya yakni mendiang Abdurrahman Wahid atau biasa disapa Gus Dur, pernah terlibat perseteruan dengan Cak Imin pada 2008 silam.

Baca juga: Cak Imin Vs Yenny Wahid: Penyebab Konflik hingga Dampaknya untuk PKB

Perseteruan internal PKB itu akhirnya membuat Gus Dur yang merupakan salah satu pendiri PKB dan beberapa pengurus lain terdepak dari partai itu.

"Seolah-olah Gus Dur masih berada bersama PKB. Banyak masyarakat yang tidak memahami bahwa Gus Dur, lewat Muktamar Ancol yang diadakan oleh Cak Imin, Gus Dur sebagai pendiri PKB dikeluarkan dari PKB," ujar Yenny yang merupakan putri kedua Gus Dur.

Saling serang pernyataan kedua tokoh itu melalui media sosial bermula dari pernyataan Yenny yang menyatakan dia bukan bagian dari PKB yang kini dipimpin oleh Muhaimin.

"Saya PKB Gus Dur, bukan PKB Cak Imin," kata Yenny usai menghadiri acara di Kampus IPDN, Jatinangor, Jawa Barat, Rabu (22/6/2022), seperti dikutip Kompas TV, Kamis (23/6/2022).

Yenny juga menyinggung elektabilitas Muhaimin yang berada di papan bawah.

Yenny mengimbau politikus yang elektabilitasnya rendah sebaiknya tidak memaksakan diri untuk maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Kita mengimbau politisi yang surveinya enggak terlalu ngangkat enggak usah terlalu ngotot (maju pada pilpres)," ujarnya.

Baca juga: Respons Yenny Wahid yang Sentil Cak Imin, Waketum PKB: Kami Solid, Tak Ada Kubu

Selain itu, Yenny juga menyinggung hubungan yang tidak harmonis antara Cak Imin dengan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf.

Menurut Yenny, seharusnya pimpinan PKB tak boleh berseberangan dengan warga Nahdliyin.

"Saya rasa yang paling utama, Ketua Umum PKB itu tidak boleh kemudian mengambil posisi berseberangan dengan NU, kasihan umat di bawah," ujar Yenny.

Setelah itu, Muhaimin menanggapi pernyataan Yenny melalui cuitan Twitter.

"Yenny itu bukan PKB," kata Muhaimin melalui akun Twitter resminya, @cakimiNOW, Rabu (23/6/2022).

Muhaimin juga menyinggung soal upaya Yenny yang berupaya mendirikan partai baru, tetapi tidak lolos menjadi peserta Pemilu.

Baca juga: PKB Nilai Beda Pandangannya dengan PBNU Tak Pengaruhi Partai Lain untuk Berkoalisi

"Bikin partai sendiri aja gagal lolos. Beberapa kali pemilu nyerang PKB nggak ngaruh, PKB malah naik terus suaranya," tulis Muhaimin.

"Jadi ngapain ikut-ikut ngatur PKB, hidupin aja partaimu yang gagal itu. PKB sudah aman nyaman kok," lanjut Muhaimin yang merupakan keponakan Gus Dur.

Pembelajaran

Menurut Yenny, salah satu alasan mengapa dia mengungkit lagi perselisihan internal PKB pada 2008 silam sebagai pembelajaran bagi para politikus.

"Gunanya untuk melakukan pendidikan politik, agar dalam berpolitik itu para politisi mengedepankan etika moral," ucap Yenny.

Baca juga: Elite PKB-Gerindra Bertemu, Bahas Prabowo-Muhaimin hingga Lokasi Deklarasi Koalisi

Selain itu, kata Yenny, ada upaya untuk mencoba menghapus intrik di dalam tubuh PKB yang terjadi 18 tahun silam dari sejarah partai.

"Ada etika dan ada moral. Kalau terhadap pendiri partai saja diperlakukan seperti itu tentu kita khawatir bagaimana nanti memperlakukan rakyat. Bagaimana bisa mendengarkan suara hati aspirasi masyarakat, memperjuangkan kepentingan mereka," ucap Yenny.

Resah

Yenny mengatakan, sikap Muhaimin yang seolah menjaga jarak dengan PBNU juga membuat resah konstituen PKB yang sebagian besar adalah warga Nahdliyin.

Sikap berseberangan antara Cak Imin dan Yahya Staquf, kata Yenny, membuat bingung massa pemilih di tingkat akar rumput.

"Terutama di bawah, di tingkat akar rumput, pasti konstituen akan gelisah. orang NU banyak yang gelisah. Saya menyuarakan kegelisahan ini dengan mengimbau para politisi yang dari NU kebetulan berada di partai-partai sudah seharusnya dong mengambil sikap untuk menjaga hubungan yang baik dengan NU, bukan malah melecehkan," ucap Yenny.

Baca juga: Ditanya Kans PDI-P Merapat Ke PKB-Gerindra, Puan: Mungkin Saja

2 Kubu

Perselisihan antara kubu Gus Dur dan Cak Imin di PKB dimulai selepas Muktamar 2005.

Saat itu Muhaimin terpilih menjadi Ketua Umum PKB melalui Muktamar. Sedangkan Gus Dur ditetapkan menjadi Ketua Dewan Syura PKB.

Lantas pada Maret 2008 muncul kabar ada upaya untuk melengserkan Gus Dur dari posisi Ketua Dewan Syura PKB. Caranya melalui Muktamar Luar Biasa.

Dalam rapat rutin gabungan DPP PKB pada 26 Maret 2008 diputuskan mencopot Muhaimin dari posisi Ketua Umum Dewan Tanfidz PKB.

Dari 30 orang yang hadir, 20 orang memilih opsi agar Muhaimin mundur, 5 orang mendukung agar digelar MLB, 3 suara menolak MLB, dan 2 abstain. Dalam pemungutan suara itu, Gus Dur, Muhaimin dan Machfud MD tidak mendapat hak suara.

Baca juga: Ada Wacana Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, DPC Gerindra dan PKB Salatiga Bertemu

Muhaimin mengajukan gugatan kepada Gus Dur ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas keputusan pemecatannya. Selain itu, Sekretaris Jenderal PKB yang saat itu dijabat Lukman Edy juga menggugat Gus Dur karena dipecat dengan alasan rangkap jabatan.

PKB pimpinan KH Abdurrahman Wahid menggelar Muktamar Luar Biasa (MLB) di Ponpes Al-Asshriyyah, Parung, Kabupaten Bogor, pada 30 April sampai 1 Mei 2008.

MLB itu menghasilkan keputusan Gus Dur sebagai Ketua Umum Dewan Syuro PKB. Ali Masykur Musa menggantikan Muhaimin sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz, dan Yenny Wahid tetap sebagai Sekjen.

Muhaimin tak mau kalah dengan menggelar MLB di di Hotel Mercure Ancol pada 2 sampai 4 Mei 2008. MLB itu menghasilkan keputusan Muhaimin sebagai Ketua Umum PKB.

Baca juga: Ketegangan Hubungan PKB dengan PBNU Dinilai Bikin Partai Pikir-pikir untuk Koalisi

Sementara KH Aziz Mansyur menjabat sebagai Ketua Dewan Syuro, dan Lukman Edy sebagai Sekjen.

Meski terpecah, tetapi PKB lolos sebagai salah satu partai peserta Pemilu 2009.

Proses pendaftaran calon anggota legislatif (caleg) kedua kubu pun terpisah. PKB Gus Dur menggelar pendaftaran caleg di kantor DPP PKB di Kalibata, Jakarta Selatan.

Sedangkan PKB Muhaimin menggelar pendaftaran caleg di kantor Lembaga Pemenangan Pemilu PKB.

Bahkan ada kejadian menarik saat pengambilan nomor urut parpol pada 9 Juli 2008 di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU). Saat itu Yenny dan Muhaimin berebut kertas nomor urut, tetapi kemudian mengangkat kertas nomor urut dengan angka 13 secara bersama-sama.

Pada Mei 2008, Muhaimin memecat Yenny Wahid dari posisi Sekjen PKB. Alasannya adalah Yenny terbukti indisipliner dan mengancam keutuhan partai.

Baca juga: PKB Klaim Bentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dengan Gerindra, Peresmiannya Tinggal Tunggu Waktu

Kedua kubu lantas saling menggugat ke pengadilan. Namun pada 19 Juli 2008, Mahkamah Agung memutuskan menolak permohonan kasasi PKB Gus Dur.

Dalam putusan kasasi bernomor 441/kasus kasasi/Pdt/2008 itu, MA memutuskan struktur kepengurusan PKB kembali ke hasil Muktamar Semarang 2005. Gus Dur tetap sebagai Ketua Umum Dewan Syura, dan Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz.

Akan tetapi, PKB kubu Gus Dur akhirnya tersingkir.

Akibat konflik internal itu, perolehan suara PKB pada Pemilu 2009 sempat anjlok. Yakni dengan hanya meraih 5,14 juta suara dan 28 kursi di DPR.

Sedangkan pada Pemilu 2004, PKB meraih 11,99 juta suara dengan 52 kursi di DPR.

Yenny kemudian membentuk Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB), gabungan dari Partai Kedaulatan Bangsa dan Partai Indonesia Baru.

Partai itu dideklarasikan pada 12 Juli 2012 dan Yenny ditetapkan sebagai ketua umum. Akan tetapi, partai pimpinan Yenny itu gagal lolos sebagai peserta pemilu 2014.