Polemik RKUHP dan Problem Pembahasan yang Terkesan Tertutup

Secara terpisah, pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai seharusnya DPR dan pemerintah bersikap terbuka dalam pembahasan RKUHP.

Menurut Abdul, jika RKUHP disahkan kelak maka akan berdampak kepada semua kalangan masyarakat.

Selain itu, kata Abdul, dengan pembahasan RKUHP yang terbuka diharapkan semua masyarakat Indonesia memahami perbuatan-perbuatan yang dapat digolongkan sebagai perbuatan pidana, sehingga ketika diterapkan dapat mencegah terjadinya kejahatan.

"Meskipun kita sangat mendorong dan mendukung pengesahan RKUHP menjadi undang-undang buatan Indonesia asli, tetapi tetap proses demokratis dalam penyusunannya merupakan hal penting, yang jika dikesampingkan akan menjadi alasan yang kuat untuk membatalkan baik proses maupun substansinya sebuah undang-undang," ucap Abdul.

Terima masukan masyarakat

Secara terpisah, Kepala Bagian Humas Kementerian Hukum dan HAM, Tubagus Erif Faturahman mengatakan, masih dalam tahap penyusunan dan penyempurnaan oleh pemerintah dan DPR.

"Untuk draf terbaru, kami belum dapat mempublikasikannya karena sifatnya masih dalam taraf penyusunan dan penyempurnaan. Draf baru bisa kami sampaikan apabila pemerintah dan DPR telah bersepakat," ujar Erif kepada Kompas.com, Senin (20/6/2022).

"Untuk draf RUU KUHP, yang bisa kami sampaikan kepada publik adalah draf RUU KUHP tahun 2019 yang batal disahkan," ucapnya.

Kendati demikian, Erif mengatakan, pemerintah menyambut baik segala kritik dan masukan yang berkembang terkait RUU KUHP yang sekarang masih dalam tahap perbaikan. Ia memastikan, sosialisasi dan pelibatan publik terus dilakukan pemerintah ke berbagai pihak demi lahirnya RKUHP yang terbaik.

Baca juga: Penerapan Hukum yang Hidup pada RKUHP Dinilai Dapat Memunculkan Tindakan Kriminalisasi

Dalam rangka penyempurnaan draf RUU KUHP tersebut, pemerintah juga terus menerima masukan dari beragam pihak, khususnya elemen sipil," ucap Erif.

Sedangkan Anggota Komisi III DPR Arsul Sani meminta agar semua pihak tidak menuduh pemerintah dan DPR bersikap tertutup karena belum juga membuka draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Arsul menyatakan, draf RKUHP masih berada di tangan pemerintah yang tengah melakukan penyempurnaan dan perbaikan atas draf RKUHP tahun 2019 lalu yang hampir disahkan.

"Jadi kalau belum apa-apa kemudian pemerintah terutama dan DPR dituduh tidak terbuka, ya karena memang belum siap gitu lho," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (20/6/2022).

Arsul menuturkan, draf akan dibuka ke publik setelah pemerintah menyerahkan draf tersebut ke DPR karena RKUHP adalah RUU usul inisiatif pemerintah.

"Begitu pemerintah sudah menyampaikan, misal Menkumham mewakili Presiden menyampaikan kepada pimpinan DPR, itu pasti akan terbuka drafnya," kata politikus PPP itu.

Lebih lanjut, Arsul menyatakan, pihaknya akan mempertimbangkan aspirasi publik yang meminta agar draf RKUHP kembali dibahas oleh DPR dan pemerintah meski berstatus carry over. Namun, ia menegaskan, DPR tidak akan melakukan pembahasan RKUHP dari awal.

"Kita akan lihat, ini dari sisi DPR, apakah input-input, masukan, kritikan dari berbagai elemen masayrakat sipil dan akademisi yang disampaikan dalam proses sosialisasi yang 12 kali itu sudah tercover atau belum," kata Arsul.

(Penulis : Vitorio Mantalean | Editor : Diamanty Meiliana)