Survei Litbang "Kompas": Kinerja Pemerintahan Jokowi-Maruf di Bidang Penegakan Hukum Berada di Titik Kritis

Kasus ini tentu berdampak langsung pada masyarakat. Hal ini mengingat dampaknya pada kelangkaan minyak goreng pada periode April sampai Mei lalu.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Publik Bersedia Kembali Pakai Masker Jika Covid-19 Meningkat

Rendahnya tingkat kepuasan terhadap pemberantasan korupsi ini justru dijawab dengan munculnya keputusan yang memantik kontroversi.

Sebut saja kasus yang menjerat AKBP Raden Brotoseno yang tak dipecat dari kepolisian walau pernah mendekam di penjara akibat kasus korupsi.

Untungnya, Polri kemudian segera meninjau kembali keputusan tersebut setelah disorot publik.

Aspek lain yang juga mengalami penurunan apresiasi secara drastis adalah penuntasan kasus hukum. Pada survei kali ini, aspek tersebut mengalami penurunan sebesar 12 persen.

Jadi alarm pemerintah 

Meskipun sedikit lebih baik dibandingkan titik terendahnya pada Januari 2020, anjloknya kepuasan publik ini tetap harus menjadi alarm bagi pemerintah.

Ketidakpuasan soal penuntasan kasus hukum ini juga dibarengi dengan menurunnya rasa keadilan di tengah masyarakat.

Hal ini tercermin dari menurunnya tingkat kepuasan publik pada aspek jaminan perlakuan yang sama oleh aparat hukum kepada semua warga.

Baca juga: Survei Litbang Kompas Soekarno Jadi Sosok Paling Idola Masyarakat

Selama enam bulan terakhir, kinerja pada aspek ini mengalami penurunan tingkat kepuasan sebesar 7 poin dari 62 persen menjadi 55 persen.

Rendahnya kepuasan masyarakat ini bisa jadi imbas dari aparat penegak hukum yang dinilai lamban dalam menyelesaikan kasus hukum.

Hingga kini, tagar “No Viral No Justice” atau “Percuma Lapor Polisi”, yang sempat ramai setahun silam, masih saja digunakan dalam unggahan di berbagai kanal media sosial.

Artinya, asumsi bahwa kejahatan tak ditindak sebelum viral di media sosial masih melekat di benak masyarkat.

Sebagai informasi, survei ini digelar pada 26 Mei sampai dengan 4 Juni 2022 dengan 1.200 responden yang dipilih secara acak dengan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi di Indonesia.

Metode ini berada pada tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error ± 2,8 persen dalam kondisi penarikan sampel sederhana.