Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 19/06/2022, 11:08 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan revisi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) terkait Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri akan ditindaklanjuti.

Sigit menjelaskan revisi itu dilakukan salah satunya untuk peninjauan kembali (PK) terhadap hasil sidang kode etik AKBP Raden Brotoseno.

“Dalam waktu dekat tentunya kita akan menindaklanjuti. Nanti secara khusus Kadiv Propam Polri (Irjen Ferdy Sambo) yang akan sampaikan,” ujar Sigit saat ditemui di Lapangan Bhayangkara, Mabes Polri, Jakarta, Minggu (19/6/2022).

Baca juga: Buntut Kasus AKBP Brotoseno, Revisi Perpol tentang Sidang Kode Etik Tambahkan Ketentuan Peninjauan Kembali

Adapun AKBP Brotoseno merupakan polisi yang dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi. Namun, saat itu, Polri belum memberhentikan mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.

Sigit menekankan Polri berkomitmen untuk menindaklanjuti revisi Perpol tersebut.

“Komitmen Polri untuk menindaklanjuti. Buat apa kita buat revisi Perpol kalau tidak kita lanjuti,” tuturnya.

“Dalam waktu dekat, tunggu saja. Nanti akan disampaikan khusus oleh Kadiv Humas dan Kadiv Propam,” imbuh Sigit.

Saat ditemui terpisah, Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyebut Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo yang akan memberi penjelasan mengenai PK sidang etik Brotoseno.

“Itu nanti akan secara cepat disampaikan Kadiv Propam,” kata Dedi di Mabes Polri.

Untuk diketahui, Kapolri resmi mengundangkan revisi aturan terkait kode etik dan profesi Polri pada 15 Juni 2022.

Revisi itu diundangkan dalam Perpol Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

"Ya sudah diumumkan dalam lembar negaranya 15 Juni," ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi, Jumat (17/6/2022).

Dilihat dalam Perpol Nomor 7 Tahun 2022, ada poin baru tentang Komisi Kode Etik Polri Peninjauan Kembali (KKEP PK).

Pada Bab VI, diatur tentang KKEP PK mulai Pasal 83 sampai Pasal 91. Dengan adanya KKEP PK, Kapori berwenang melakukan peninjauan kembali atas putusan KKEP atau putusan KKEP Banding yang telah final dan mengikat.

Baca juga: Kompolnas Harap Putusan AKBP Brotoseno Segera Ditinjau Ulang

Dalam Pasal 83 Ayat (2) disebutkan, bahwa KKEP PK dapat dilakukan dengan sejumlah syarat. Pertama, apabila dalam putusan KKEP atau KKEP Banding terdapat suatu kekeliruan.

Kedua, apabila ditemukan alat bukti yang belum diperiksa pada saat sidang KKEP atau KKEP Banding.

Selanjutnya, Pasal 83 Ayat (3) diatur bahwa Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dapat dilakukan paling lama 3 tahun sejak putusan KKEP atau putusan KKEP Banding.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Update 8 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 263 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.731.959

Update 8 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 263 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.731.959

Nasional
KPK: Buron Kasus E-KTP Paulus Tannos Kantongi Paspor Baru dari Negara Lain

KPK: Buron Kasus E-KTP Paulus Tannos Kantongi Paspor Baru dari Negara Lain

Nasional
Sidang DKPP soal Kecurangan Pemilu Mendadak Ditunda saat Hendak Putar Video Bukti

Sidang DKPP soal Kecurangan Pemilu Mendadak Ditunda saat Hendak Putar Video Bukti

Nasional
Ridwan Kamil Nilai Istrinya Punya Kapasitas Jadi Pemimpin Bandung

Ridwan Kamil Nilai Istrinya Punya Kapasitas Jadi Pemimpin Bandung

Nasional
Dukung Richard Eliezer, Ikatan Alumni FH Trisakti Ajukan 'Amicus Curiae' ke PN Jakarta Selatan

Dukung Richard Eliezer, Ikatan Alumni FH Trisakti Ajukan "Amicus Curiae" ke PN Jakarta Selatan

Nasional
Hasil Musra Jateng, Ganjar Jadi Capres Sekaligus Cawapres Paling Diinginkan

Hasil Musra Jateng, Ganjar Jadi Capres Sekaligus Cawapres Paling Diinginkan

Nasional
Tiga Saksi Kecurangan Pemilu Urung Bicara di Sidang DKPP, Ditunda Pekan Depan

Tiga Saksi Kecurangan Pemilu Urung Bicara di Sidang DKPP, Ditunda Pekan Depan

Nasional
KPK Periksa Tukang Cukur Lukas, Dalami Perintah Berangkat ke Singapura dan Aliran Dana

KPK Periksa Tukang Cukur Lukas, Dalami Perintah Berangkat ke Singapura dan Aliran Dana

Nasional
Panglima TNI: Dari Awal Kami Larang Susi Air Mendarat di Bandara Paro, Ternyata Mereka Memaksa

Panglima TNI: Dari Awal Kami Larang Susi Air Mendarat di Bandara Paro, Ternyata Mereka Memaksa

Nasional
Geledah Rumah Pejabat dan Kantor Dinas PUPR Papua, KPK Amankan CCTV

Geledah Rumah Pejabat dan Kantor Dinas PUPR Papua, KPK Amankan CCTV

Nasional
Polri Koordinasi dengan Pemerintah Selandia Baru Terkait Penyelamatan Pilot Susi Air di Papua

Polri Koordinasi dengan Pemerintah Selandia Baru Terkait Penyelamatan Pilot Susi Air di Papua

Nasional
Gerindra Ingin Belajar dari Golkar, PDI-P dan PKB agar Menang Pemilu 2024

Gerindra Ingin Belajar dari Golkar, PDI-P dan PKB agar Menang Pemilu 2024

Nasional
Pesawat Susi Air Dibakar di Nduga, Kapolri: Semua Penumpang Sudah Bisa Dievakuasi

Pesawat Susi Air Dibakar di Nduga, Kapolri: Semua Penumpang Sudah Bisa Dievakuasi

Nasional
Dorong MK Pertimbangkan Pandangan DPR, Sufmi Dasco: Banyak Rakyat Ingin Sistem Pemilu Terbuka

Dorong MK Pertimbangkan Pandangan DPR, Sufmi Dasco: Banyak Rakyat Ingin Sistem Pemilu Terbuka

Nasional
DPR Perpanjang Pembahasan RUU Hukum Acara Perdata dan RUU Narkotika

DPR Perpanjang Pembahasan RUU Hukum Acara Perdata dan RUU Narkotika

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.