Kompas.com - 16/06/2022, 19:14 WIB
Penulis Irfan Kamil
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.comOmbudsman Republik Indonesia menerima sebanyak 375 laporan masyarakat terkait proses seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) tahun anggaran (TA) 2021 melalui posko pengaduan yang dibuka sejak Juli 2021-Maret 2022.

Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng mengatakan, tingginya laporan itu menunjukkan belum memadainya respons panitia seleksi nasional (panselnas) dan panitia seleksi daerah (panselda) dalam mengindikasikan pengaduan dari masyarakat.

“Problem penyelenggaraan seleksi CASN umumnya berkaitan dengan kurangnya kualitas SDM (sumber daya manusia) panselda kabupaten atau kota dan minimnya pengawasan," ujar Robert dalam acara "Update Publik Seleksi CASN 2021-2022: Evaluasi dan Perbaikan ke Depan" di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Kamis (16/6/2022).

Baca juga: Menpan RB: PNS yang Terlibat Kecurangan Seleksi CASN Akan Dipecat

"Selain itu, juga kurangnya pemetaan atas potensi pengaduan lantaran kebutuhan formasi jabatan CASN yang banyak jumlahnya pada instansi Kemendikbudristek (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi),” ucapnya.

Robert menyampaikan, pansel tingkat kabupaten dan kota menjadi instansi yang paling banyak dilaporkan dengan jumlah pengaduan 155 laporan atau setara dengan 41 persen disusul Kemdikbudristek sebanyak 120 laporan atau 32 persen.

Ia mengatakan, setidaknya ada tiga dugaan maladministrasi terbanyak yang diterima posko pengaduan Ombudsman seperti penyimpangan prosedur sebanyak 255 laporan, tidak kompeten 39 laporan, dan tidak patut 31 laporan.

Penyimpangan prosedur, lanjut Robert, disebabkan oleh ketidaksesuaian antara aturan dan implementasinya. Selain itu, petugas helpdesk juga tidak berperan secara maksimal dalam menjelaskan dan menjawab pertanyaan peserta seleksi terkait kelengkapan syarat pendaftaran.

Robert menyebutkan, ada lima substansi laporan yang diterima Ombudsman, seperti tidak memperoleh afirmasi dengan 82 laporan, linearitas ijazah 65 laporan, dokumen atau berkas tidak lengkap 61 laporan, ketidakjelasan informasi 39 laporan, dan kekosongan formasi atau formasi tidak terisi 22 laporan.

Hingga saat ini, lanjut dia, progres penyelesaian laporan pada posko pengaduan Ombudsman sebanyak 345 laporan atau 92 persen dinyatakan selesai atau ditutup, dan 31 laporan 8 persen masih dalam proses penyelesaian laporan.

Lebih lanjut, Robert juga menyampaikan saran perbaikan. Di antaranya, yakni memastikan formasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) mempertimbangkan prioritas kebutuhan setiap instansi.

Baca juga: Kecurangan Seleksi CASN 2021, 359 Peserta Didiskualifikasi, 9 PNS Tersangka

Menpan RB juga diminta menetapkan standarisasi kualifikasi pendidikan di setiap formasi, menetapkan standarisasi perangkat dan fasilitas ujian, melakukan coaching clinic terhadap verifikator dan petugas pengelola pengaduan dan menetapkan standarisasi perangkat dan fasilitas ujian.

Selain itu, kata Robert, Ombudsman juga memberikan saran agar menyusun regulasi terhadap formasi yang ditinggalkan peserta setelah keluar penetapan nomor induk pegawai (NIP).

"Hal ini, bertujuan agar kebutuhan pemenuhan SDM CASN tetap terpenuhi dan sesuai perencanaan. Kemudian masing-masing instansi menyusun dan menetapkan standarisasi sanksi terhadap peserta yang mengundurkan diri," ucapnya

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Paket Diduga Bom Meledak di Asrama Polisi Sukoharjo, Densus 88 Bergerak

Paket Diduga Bom Meledak di Asrama Polisi Sukoharjo, Densus 88 Bergerak

Nasional
Pengacara Pastikan Lukas Enembe Tak Penuhi Panggilan KPK Besok

Pengacara Pastikan Lukas Enembe Tak Penuhi Panggilan KPK Besok

Nasional
Musra II Relawan di Makassar, Jokowi Dicurigai Jadi Capres Paling Unggul Lagi

Musra II Relawan di Makassar, Jokowi Dicurigai Jadi Capres Paling Unggul Lagi

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Bertolak ke Jepang Hadiri Pemakaman Kenegaraan Shinzo Abe

Wapres Ma'ruf Amin Bertolak ke Jepang Hadiri Pemakaman Kenegaraan Shinzo Abe

Nasional
Pengacara Ungkap Tito Karnavian dan Bahlil Lahadlia Pernah Temui Lukas Enembe, Minta Paulus Waterpau jadi Wagub Papua

Pengacara Ungkap Tito Karnavian dan Bahlil Lahadlia Pernah Temui Lukas Enembe, Minta Paulus Waterpau jadi Wagub Papua

Nasional
BIN Bantah Terlibat Kriminalisasi Lukas Enembe

BIN Bantah Terlibat Kriminalisasi Lukas Enembe

Nasional
PKB Tunggu Siapa Capres yang Ingin Diusung PDI-P di Pilpres 2024

PKB Tunggu Siapa Capres yang Ingin Diusung PDI-P di Pilpres 2024

Nasional
Akal-akalan Lukas Enembe, Izin Berobat demi Judi di Luar Negeri

Akal-akalan Lukas Enembe, Izin Berobat demi Judi di Luar Negeri

Nasional
Nasdem-PKS-Demokrat Tak Kunjung Berkoalisi, Anies Dinilai Tak Cukup jadi Perekat

Nasdem-PKS-Demokrat Tak Kunjung Berkoalisi, Anies Dinilai Tak Cukup jadi Perekat

Nasional
Pengamat: Anies Lengser Oktober 2022, Mengusungnya Jadi Capres Bakal Tambah PR Parpol

Pengamat: Anies Lengser Oktober 2022, Mengusungnya Jadi Capres Bakal Tambah PR Parpol

Nasional
Jejak 'Private Jet' yang 3 Kali Dipakai Lukas Enembe ke Luar Negeri

Jejak "Private Jet" yang 3 Kali Dipakai Lukas Enembe ke Luar Negeri

Nasional
Pengacara Duga Penetapan Tersangka Lukas Enembe Tak Lepas dari Agenda Politik Tito Karnavian dan Budi Gunawan

Pengacara Duga Penetapan Tersangka Lukas Enembe Tak Lepas dari Agenda Politik Tito Karnavian dan Budi Gunawan

Nasional
Soal Dewan Kolonel Puan Maharani, PDI-P: Hanya 'Kongkow'

Soal Dewan Kolonel Puan Maharani, PDI-P: Hanya "Kongkow"

Nasional
Puan Bicara 'Sinyal' Koalisi PDI-P dengan PKB

Puan Bicara "Sinyal" Koalisi PDI-P dengan PKB

Nasional
Cak Imin Kenang Sering Dibantu Taufiq Kiemas: Bayar Kuliah hingga Lamar Istri

Cak Imin Kenang Sering Dibantu Taufiq Kiemas: Bayar Kuliah hingga Lamar Istri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.