Mendagri Ungkap Anggaran Kesehatan dan Pendidikan Selama Ini Hanya untuk Di-"mark up"

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta para penjabat (Pj) kepala daerah yang telah dilantik agar serius dalam mengurus pendidikan dan kesehatan di wilayah masing-masing.

Hal itu ia ungkapkan ketika memberi pengarahan terhadap 5 Pj Gubernur dan 43 Pj Bupati/Wali Kota di kantor Kemendagri, Kamis (16/6/2022).

Menurutnya, 2 hal itu sangat penting sebagai investasi sumber daya manusia di era bonus demografi kelak.

"Maka dari itu pendidikan anggarannya 20 persen, kesehatan anggarannya 10 persen minimal. Itu sudah didengungkan dan disampaikan berkali-kali," kata Tito kepada mereka.

Baca juga: Diduga Mark Up, Kejari Nias Selatan Panggil Kadis Kesehatan Terkait Pembangunan RSUD Senilai Rp 48,5 Miliar

Alokasi dana minimal tersebut merupakan amanat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Akan tetapi, menurut Tito, fakta lapangan berbicara lain.

"Yang saya temukan di lapangan, betul (anggaran pendidikan) dianggarkan ada yang 25 persen, kesehatan 15 persen, tapi ujung-ujungnya beli peralatan-peralatan yang ujungnya hanya untuk di-mark up, tidak terpakai," ungkapnya.

"Barangnya ada di dalam gudang, belum kompatibel atau belum cocok dipake di daerah itu tapi dibeli, tujuannya hanya untuk itu tadi, buat proyek saja dan ujung-ujungnya di-mark up, duitnya diambil," tambah Tito.

Baca juga: Pejabat Dinkes Banten Didakwa Korupsi Masker Rp 1,6 M, Mark Up Harga Jadi Rp 220.000 Per Buah

Ia melanjutkan, temuan tersebut sejalan dengan fakta lapangan di berbagai daerah di mana banyak anak muda masih tidak memiliki akses terhadap sekolah.

Selain itu, angka stunting di beberapa wilayah juga masih mencemaskan karena kekurangan gizi pada 1.000 hari pertama masa pertumbuhan anak sejak kandungan.

"Oleh karena itu, tolong dipelototi betul mata anggaran pendidikan agar program itu, uang yang dialokasikan utk pendidikan, betul-betul tepat sasaran untuk menyelesaikan masalah pendidikan di daerah itu, terutama akses pendidikan," ungkap Tito.