Ombudsman Terima 375 Aduan Terkait Seleksi CASN 2021

Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng mengatakan, tingginya laporan itu menunjukkan belum memadainya respons panitia seleksi nasional (panselnas) dan panitia seleksi daerah (panselda) dalam mengindikasikan pengaduan dari masyarakat.

“Problem penyelenggaraan seleksi CASN umumnya berkaitan dengan kurangnya kualitas SDM (sumber daya manusia) panselda kabupaten atau kota dan minimnya pengawasan," ujar Robert dalam acara "Update Publik Seleksi CASN 2021-2022: Evaluasi dan Perbaikan ke Depan" di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Kamis (16/6/2022).

"Selain itu, juga kurangnya pemetaan atas potensi pengaduan lantaran kebutuhan formasi jabatan CASN yang banyak jumlahnya pada instansi Kemendikbudristek (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi),” ucapnya.

Robert menyampaikan, pansel tingkat kabupaten dan kota menjadi instansi yang paling banyak dilaporkan dengan jumlah pengaduan 155 laporan atau setara dengan 41 persen disusul Kemdikbudristek sebanyak 120 laporan atau 32 persen.

Ia mengatakan, setidaknya ada tiga dugaan maladministrasi terbanyak yang diterima posko pengaduan Ombudsman seperti penyimpangan prosedur sebanyak 255 laporan, tidak kompeten 39 laporan, dan tidak patut 31 laporan.

Penyimpangan prosedur, lanjut Robert, disebabkan oleh ketidaksesuaian antara aturan dan implementasinya. Selain itu, petugas helpdesk juga tidak berperan secara maksimal dalam menjelaskan dan menjawab pertanyaan peserta seleksi terkait kelengkapan syarat pendaftaran.

Robert menyebutkan, ada lima substansi laporan yang diterima Ombudsman, seperti tidak memperoleh afirmasi dengan 82 laporan, linearitas ijazah 65 laporan, dokumen atau berkas tidak lengkap 61 laporan, ketidakjelasan informasi 39 laporan, dan kekosongan formasi atau formasi tidak terisi 22 laporan.

Hingga saat ini, lanjut dia, progres penyelesaian laporan pada posko pengaduan Ombudsman sebanyak 345 laporan atau 92 persen dinyatakan selesai atau ditutup, dan 31 laporan 8 persen masih dalam proses penyelesaian laporan.

Lebih lanjut, Robert juga menyampaikan saran perbaikan. Di antaranya, yakni memastikan formasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) mempertimbangkan prioritas kebutuhan setiap instansi.

Menpan RB juga diminta menetapkan standarisasi kualifikasi pendidikan di setiap formasi, menetapkan standarisasi perangkat dan fasilitas ujian, melakukan coaching clinic terhadap verifikator dan petugas pengelola pengaduan dan menetapkan standarisasi perangkat dan fasilitas ujian.

Selain itu, kata Robert, Ombudsman juga memberikan saran agar menyusun regulasi terhadap formasi yang ditinggalkan peserta setelah keluar penetapan nomor induk pegawai (NIP).

"Hal ini, bertujuan agar kebutuhan pemenuhan SDM CASN tetap terpenuhi dan sesuai perencanaan. Kemudian masing-masing instansi menyusun dan menetapkan standarisasi sanksi terhadap peserta yang mengundurkan diri," ucapnya