Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW: Ada Pesantren Fiktif Terima Dana Bantuan

Kompas.com - 16/06/2022, 18:39 WIB
Mutia Fauzia,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesian Corruption Watch (ICW) mengungkapkan, terdapat pesantren yang datanya tidak terdaftar di Kementerian Agama (Kemenag) namun menjadi penerima bahkan telah mencairkan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) utuk Pondok Pesantren.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan, keberadaan pondok pesantren fiktif tersebut menjadi alarm bagi Kemenag. Menurut Kurnia, sudah seharusnya proses pencairan dana bantuan pesantren melalui proses verifikasi agar lebih tepat sasaran.

Hal itu ia ungkapkan ketika mengajukan laporan mengenai dugaan penyelewengan dana BOP untuk Pondok Pesantren kepada Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenag.

Baca juga: Kemenag Pastikan Tindak Oknum Pemotong Dana Bantuan Pesantren

"Bersama dengan rekan-rekan di daerah memverifikasi langsung, yang kami temukan bahkan ada yang sampai pesantrennya tidak ada. Ada pesantren fiktif. Dan itu sudah disampaikan kepada publik dan stakeholder di Kemenag," ujar Kurnia saat ditemui di kantor Itjen Kemenag di Jakarta, Kamis (16/6/2022).

Berdasarkan dokumen laporan disebutkan, dari pemantauan lapangan yang dilakukan ICW, misalnya tiga dari 23 pesantren di wilayah Aceh tidak dapat ditemukan keberadaannya.

Secara lebih spesifik, satu pesantren tidak mencantumkan alamat lengkap, sedangkan dua lainnya tidak ditemukan.

Keberadaan pesantren yang tidak dapat ditemukan kemudian diperkuat dengan keterangan warga setempat yang menyatakan tidak ada pesantren di sekitar wilayahnya.

Selain itu di Jawa Tengah, terdapat sejumlah pondok pesantren penerima BOP namun tidak aktif pada 2020.

Untuk pencairan tahap I, ICW menemukan 59 pondok pesantren yang tersebar di berbagai kabupaten di Jawa Tengah yang menerima BOP namun sudah berstatus tidak aktif. Pada pencairan tahap II juga ditemukan 32 pesantren yang menerima BOP namun sudah tidak aktif pada tahun 2020.

Tak hanya itu di Jawa Tengah juga ditemukan puluhan penerima BOP ganda baik pencairan tahap I maupun tahap II.

"Akibatnya, diperkirakan terjadi lebih bayar mencapai Rp 1.780.000.000," begitu bunyi laporan tersebut.

Baca juga: Ungkap Modus Pemotongan Dana Bantuan Pesantren, ICW: Beralasan Untuk Bantuan Pembangunan Masjid

Untuk diketahui, Kemenag mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2,5 triliun untuk program BOP yang ditujukan kepada lembaga pendidikan Islam, termasuk pondok pesantren.

Adapun berdasarkan pemantauan ICW di lima provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, terdapat dugaan penyelewengan realisasi bantuan tersebut.

"Itu sudah banyak kami temukan hal seperti itu dan tidak menutup kemungkinan banyak penemuannya. Apalagi kalau diselenggarakan proses investigasi lebih lanjut di seluruh provinsi di Indonesia dan itu menjadi domain dari Irjen Kemenag dan itu kami meminta kepada mereka agar membuka dokumen hasil evaluasi yang sudah atau yang diberikan kepada Menteri Agama," ucap Kurnia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hujan Kritik ke DPR dalam Sepekan karena Pembahasan 3 Aturan: RUU MK, Penyiaran, dan Kementerian

Hujan Kritik ke DPR dalam Sepekan karena Pembahasan 3 Aturan: RUU MK, Penyiaran, dan Kementerian

Nasional
Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

Nasional
Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Nasional
Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Nasional
Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Nasional
Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com