Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Kemungkinan Ganjar Diusung Partai Lain, Sekjen PDI-P: Tugas Parpol Menggembleng, Bukan Membajak

Kompas.com - 10/06/2022, 21:55 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto menjawab pertanyaan soal bagaimana sikap PDI-P jika Gubernur Jawa Tengah sekaligus kader PDI-P Ganjar Pranowo direbut partai lain untuk diusung dalam Pilpres 2024.

"Partai punya tugas untuk menggembleng setiap anggota dan kadernya, bukan membajak kader dari partai lain, dan itulah bagian dari prinsip yang harus dikedepankan," kata Hasto menjawab pertanyaan tersebut saat ditemui di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (10/6/2022).

Baca juga: Soal Rencana Koalisi PKB-PKS, Sekjen PDI-P: Kami Tak Campuri Rumah Tangga Parpol Lain

Hasto mengatakan, PDI-P tak menginginkan adanya salit menyalip antar-partai politik.

Sebaliknya, PDI-P memiliki prinsip kegotongroyongan politik yang perlu dibangun. 
"Menyelesaikan masalah rakyat yang begitu banyak dan (jadi) tanggung jawab kita bersama. Itu yang didorong oleh PDI Perjuangan," kata dia.

Di sisi lain, Hasto kembali menegaskan bahwa soal Pilpres, PDI-P menunggu arahan dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Baca juga: Hasto: Pilpres Urusan Ibu Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri

Sejauh ini, PDI-P belum menunjukkan arah dukungann mereka kepada tokoh yang akan diusung dalam Pilpres 2024.

Kendati demikian, ada dua nama kader yang muncul dalam bursa pencalonan presiden. Keduanya yaitu Ketua DPP PDI-P Puan Maharani dan Ganjar Pranowo.

Nama Ganjar Pranowo sempat disinggung oleh pihak Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa KIB bisa saja mengusung capres dari luar koalisi, salah satunya Ganjar Pranowo.

"Ada yang tanya kalau dari luar (KIB), jangan-jangan ini koalisi untuk pak Ganjar Pranowo (Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah), oh bisa juga, ada lagi yang tanya jangan-jangan ini koalisi untuk Pak Anies (Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta)? Bisa juga, kok semua bisa? Karena kami memang belum membicarakan soal capres dan cawapres," kata Zulkifli dalam acara Silaturahim Nasional KIB, di Hutan Kota Plataran, Senayan, Jakarta, Sabtu (4/6/2022).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Nasional
Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Nasional
Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Nasional
Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Nasional
Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Nasional
Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Nasional
Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com