Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasto: Pilpres Urusan Ibu Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri

Kompas.com - 10/06/2022, 17:33 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto meminta kader partainya menunggu arahan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengenai calon presiden (calon presiden) maupun calon wakil presiden (cawapres) untuk Pemilu 2024.

Hasto mengatakan, penentuan capres-cawapres seperti ini sudah terbukti melahirkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mampu memimpin dua periode. PDI-P menjadi partai pengusung Jokowi pada Pilpres 2014 dan 2019.

"Jadi urusan pilpres ini ibu ketua umum mandatnya terbukti 2014, 2019 lahirnya kepemimpinan Pak Jokowi yang mampu membawa kemajuan Indonesia raya," kata Hasto saat membuka acara pelatihan kader perempuan PDI-P di Sekolah Partai, Jakarta, Jumat (10/6/2022).

Baca juga: Ungkap Skala Prioritas PDI-P untuk Pemilu, Hasto: Manuver Kita Manuver Kerakyatan

Dia menambahkan, kepemimpinan Presiden Jokowi juga harus dilanjutkan.

Sehingga, PDI-P tengah menyiapkan pemimpin yang berkesinambungan melalui proses kaderisasi.

"Dalam koridor strategis yang berkesinambungan sejak zaman Bung Karno, Bu Mega sampai sekarang, dan ke depan, itulah cara PDIP mempersiapkan pemimpin melalui proses kaderisasi," tuturnya.

Oleh karena itu, Hasto juga mengatakan bahwa yang paling penting dalam memilih pemimpin adalah bukan hanya masalah elektoral atau keterpilihan.

Tetapi, pemimpin itu juga harus bisa menyelesaikan persoalan bangsa.

Baca juga: PDI-P Optimistis Menang Pemilu 3 Kali Berturut-turut

Hasto menilai, akan lebih baik jika calon pemimpin memikirkan persoalan bangsa daripada elektoral atau keterpilihan.

Sebagai catatan, Hasto mengaitkan bahwa saat ini di Indonesia menghadapi persoalan mengenai pendidikan tinggi.

"Mari kita lihat masalah bangsa ini. Hari ini di sosmed beredar apa yang disebut sebagai world university rankings. Ranking universitas kita Gajah Mada itu berada pada tingkat 224 di dunia," ujar Hasto.

"Daripada sibuk-sibuk manuver politik mendingan kita tingkatkan pendidikan kita. Masa kita kalah dengan National University of Singapore posisi 11, Nanyang posisi 17, posisi 70, 123, 129 itu dari Malaysia," pungkasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Aspri Wamenkumham dan Pengacara Turut Dicegah Bepergian ke Luar Negeri

Aspri Wamenkumham dan Pengacara Turut Dicegah Bepergian ke Luar Negeri

Nasional
TKN Prabowo-Gibran: 82,9 Juta Warga Baru Dapat Makan Siang-Susu Gratis pada 2029

TKN Prabowo-Gibran: 82,9 Juta Warga Baru Dapat Makan Siang-Susu Gratis pada 2029

Nasional
Bahlil: Pembangunan IKN Sudah Diatur UU, Siapa Pun Wajib Laksanakan

Bahlil: Pembangunan IKN Sudah Diatur UU, Siapa Pun Wajib Laksanakan

Nasional
Bawaslu Panggil 2 Kubu Apdesi Telusuri Dugaan Dukungan untuk Prabowo-Gibran

Bawaslu Panggil 2 Kubu Apdesi Telusuri Dugaan Dukungan untuk Prabowo-Gibran

Nasional
Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden Lewat Usul DPRD

Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden Lewat Usul DPRD

Nasional
PDI-P Yakin Ganjar-Mahfud Raup 60 Persen Suara di Kaltim

PDI-P Yakin Ganjar-Mahfud Raup 60 Persen Suara di Kaltim

Nasional
Terima Suap Rp 11 Miliar, Sekretaris MA Hasbi Hasan Pengaruhi Hakim Agung Ubah Putusan

Terima Suap Rp 11 Miliar, Sekretaris MA Hasbi Hasan Pengaruhi Hakim Agung Ubah Putusan

Nasional
Bawaslu Ingatkan Capres-Cawapres Tak Boleh Gunakan Lokasi CFD buat Kampanye Politik

Bawaslu Ingatkan Capres-Cawapres Tak Boleh Gunakan Lokasi CFD buat Kampanye Politik

Nasional
Wamenkumham Didesak Mundur karena Berstatus Tersangka Korupsi

Wamenkumham Didesak Mundur karena Berstatus Tersangka Korupsi

Nasional
Soal Polemik Debat Cawapres, Bawaslu: Mau Didampingi Capres Apa Tidak, Terserah…

Soal Polemik Debat Cawapres, Bawaslu: Mau Didampingi Capres Apa Tidak, Terserah…

Nasional
KPK Periksa Asisten Pribadi Wamenkumham dan Seorang Pengacara

KPK Periksa Asisten Pribadi Wamenkumham dan Seorang Pengacara

Nasional
Ingatkan Masyarakat, Cak Imin Sebut Bansos Kesepakatan Pemerintah dan DPR, Bukan dari Paslon Tertentu

Ingatkan Masyarakat, Cak Imin Sebut Bansos Kesepakatan Pemerintah dan DPR, Bukan dari Paslon Tertentu

Nasional
Moeldoko Sebut Agus Rahardjo Punya Motif Politik Ungkap Dugaan Intervensi Kasus E-KTP

Moeldoko Sebut Agus Rahardjo Punya Motif Politik Ungkap Dugaan Intervensi Kasus E-KTP

Nasional
Bahlil Ungkap Banyak Investor Mulai Ragukan IKN karena Ada Capres yang Kritik

Bahlil Ungkap Banyak Investor Mulai Ragukan IKN karena Ada Capres yang Kritik

Nasional
Soal Netralitas Pemilu, Polri: Kalau Ada Personel Tak Sesuai Ketentuan, Laporkan

Soal Netralitas Pemilu, Polri: Kalau Ada Personel Tak Sesuai Ketentuan, Laporkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com