Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Retno dan Menlu Saudi Bahas Dampak Perang Ukraina terhadap Krisis Pangan dan Energi

Kompas.com - 07/06/2022, 14:51 WIB
Mutia Fauzia,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri RI (Menlu RI) Retno Marsudi dan Menlu Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al-Saud membahas dampak perang Rusia dan Ukraina terhadap krisis pangan dan energi yang menimpa dunia.

Hal tersebut diungkapkan oleh Retno saat menggelar konferensi pers bersama usai pertemuan dengan Menlu Saudi di Jakarta, Selasa (7/6/2022).

"Sangat jelas saat ini kita menghadapi dampak negatif dari konflik ini, terutama di bidang pangan dan energi," ujar Retno.

Baca juga: Di Tengah Pertemuan GPDRR, Menlu Retno Tegaskan Indonesia Hormati Kedaulatan Wilayah Negara

Pada pertemuan tersebut, Retno juga menekankan mengenai pentingnya menghormati prinsip-prisnip kedaulatan dan integritas terirotial.

"Kami sepakat bahwa setiap negara memiliki tanggung jawab untuk membuat lingkungan yang memungkinkan untuk resolusi perdamaian tercapai," ucap Retno.

Hal senada diungkapkan Menlu Saudi. Pangeran Faisal mengatakan, Indonesia dan Arab Saudi akan membangun kerja sama berkelanjutan untuk mengatasi dampak krisis yang disebabkan oleh perang Ukraina.

Di sisi lain, ia pun menekankan pentingnya banyak negara di dunia untuk saling bahu-membahu mengatasi dampak perang tersebut.

"Kita sangat prihatin terkait hal ini, dan tidak hanya kedua negara saja, tetapi banyak negara (yang harus bekerja sama). Karena itu semua negara harus bertanggung jawab terhadap isu-isu ini," ujar Pangeran Faisal.

Adapun pada pertemuan antara kedua menlu tersebut, pembahasan juga dilakukan terkait dengan isu ekonomi serta investasi.

Baca juga: Bertemu Menlu Saudi, Menteri Retno Minta Tambahan Kuota Haji

Untuk isu ekonomi, Menlu Retno mengatakan beberapa upaya yang mungkin dilakukan untuk meningkatkan perdagangan bilateral.

Pasalnya, di tengah pandemi, nilai perdagangan Indonesia dengan Arab Saudi pada tahun 2021 lalu meningkat lebih dari 40 persen dan mencapai 5,5 miliar dollar AS.

"Untuk meningkatkan perdagangan bilateral dan membuatnya lebih imbang, kami juga mendiskusikan kemungkinan akses yang lebih besar terhadap komoditas Indonesia, terutama untuk mobil berpenumpang, minyak sawit, olahan ikan dan unggas, serta menjajaki pengaturan perdagangan bilateral lain," ucap Retno.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com