Jokowi Resmi Lantik Dewan Pengarah, Kepala dan Wakil Kepala BPIP 2022-2027

Kompas.com - 07/06/2022, 13:58 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo melantik delapan orang Dewan Pengarah serta Kepala serta Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) periode 2022-2027 di Istana Negara, Selasa (7/6/2022).

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 58B Tahun 2022

Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Pengarah, Kepala dan Wakil Kepala BPIP yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti.

Dewan Pengarah yang dilantik yakni :

1. Prof. Dr. (H.C.) Hj. Megawati Soekarnoputri sebagai ketua.

2. Jenderal TNI (Purn.) Try Sutrisno sebagai anggota.

3. Mayor Jenderal TNI (Purn.) Wisnu Bawa Tenaya sebagai anggota.

4. Prof. Dr. K.H. Said Aqil Siradj, M.A sebagai anggota.

5. Dr. (H.C.) Sudhamek AWS, S.E., S.H sebagai anggota.

6. Pdt. Dr. Andreas Anangguru Yewangoe sebagai anggota.

7. Rikard Bangun, Ph.D sebagai anggota

8. Prof. Dr. Muhammad Amin Abdullah sebagai anggota.

Baca juga: Wapres Minta BPIP Tanamkan Nilai Pancasila kepada Pengusaha

Kemudian, Kepala dan Wakil Kepala BPIP yang dilantik yakni Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D, dan DR. Drs. Karjono, S.H., M.Hum.

Kepada para pejabat yang dilantik tersebut diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan undang-undang (UU).

Usai pembacaan Keppres tersebut, Kepala dan Wakil Kepala BPIP mengucapkan sumpah dan janji yang dipimpin oleh Presiden Jokowi.

"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia menghayati dan mengamalkan Pancasila dalam menjakankan tugas dan kehidupan sehari-hari. Bahwa saya, akan setia kepada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara," demikian sumpah jabatan tersebut

"Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya kan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela sehingga saya menjadi teladan insan Pancasilais," lanjut para pejabat tersebut.

Baca juga: Muhaimin Nilai BPIP Belum Efektif Satukan Bangsa, Masih Ada Api dalam Sekam

Dilansir dari laman resminya, BPIP adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila.

Selain itu, BPIP juga melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.

BPIP merupakan revitalisasi dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKPIP).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KUHP Hasil Revisi Tak Langsung Berlaku, Ada Waktu 3 Tahun untuk Sosialisasi

KUHP Hasil Revisi Tak Langsung Berlaku, Ada Waktu 3 Tahun untuk Sosialisasi

Nasional
Densus 88 Imbau Warga Tetap Tenang Pasca-ledakan Bom Bunuh di Polsek Astanaanyar Bandung

Densus 88 Imbau Warga Tetap Tenang Pasca-ledakan Bom Bunuh di Polsek Astanaanyar Bandung

Nasional
Pemerintah Akan Kembali Lakukan Sero Survei untuk Tentukan Kelanjutan Penanganan Pandemi

Pemerintah Akan Kembali Lakukan Sero Survei untuk Tentukan Kelanjutan Penanganan Pandemi

Nasional
Densus 88: Kami Kerja Cepat Dalami Bom Bunuh Diri di Polsek Astanaanyar

Densus 88: Kami Kerja Cepat Dalami Bom Bunuh Diri di Polsek Astanaanyar

Nasional
Jokowi Minta Mendagri Peringatkan Daerah soal Kendalikan Inflasi

Jokowi Minta Mendagri Peringatkan Daerah soal Kendalikan Inflasi

Nasional
Bom Bunuh Diri di Mapolsek Astanaanyar Bandung, Densus 88 Langsung Olah TKP

Bom Bunuh Diri di Mapolsek Astanaanyar Bandung, Densus 88 Langsung Olah TKP

Nasional
Ditemukan Bagian Tubuh di Lokasi Bom Bunuh Diri Polsek Astanaanyar Bandung

Ditemukan Bagian Tubuh di Lokasi Bom Bunuh Diri Polsek Astanaanyar Bandung

Nasional
Zulhas: Pilpres Jangan Dijadikan Berhala Baru

Zulhas: Pilpres Jangan Dijadikan Berhala Baru

Nasional
Bom Bunuh Diri Meledak di Mapolsek Astanaanyar Bandung

Bom Bunuh Diri Meledak di Mapolsek Astanaanyar Bandung

Nasional
Pekerja Migran Indonesia Solusi Resesi

Pekerja Migran Indonesia Solusi Resesi

Nasional
Saling Rayu antara Gerindra dan PKS di Tengah Isu Rujuk

Saling Rayu antara Gerindra dan PKS di Tengah Isu Rujuk

Nasional
Misteri Perempuan Menangis di Rumah Bangka: Diungkap Richard Eliezer, Dibantah Ferdy Sambo

Misteri Perempuan Menangis di Rumah Bangka: Diungkap Richard Eliezer, Dibantah Ferdy Sambo

Nasional
KUHP Hasil Revisi, Sebarkan Informasi Tak Pasti Diancam 2 Tahun Bui, Berita Bohong 6 Tahun

KUHP Hasil Revisi, Sebarkan Informasi Tak Pasti Diancam 2 Tahun Bui, Berita Bohong 6 Tahun

Nasional
Luapan Kekecewaan Polisi yang Merasa 'Dikadali' Sambo, dari Jenderal sampai Peraih Adhi Makayasa

Luapan Kekecewaan Polisi yang Merasa "Dikadali" Sambo, dari Jenderal sampai Peraih Adhi Makayasa

Nasional
KUHP Hasil Revisi, Mabuk di Muka Umum dan Ikuti Orang Lain Didenda Maksimal Rp 10 Juta

KUHP Hasil Revisi, Mabuk di Muka Umum dan Ikuti Orang Lain Didenda Maksimal Rp 10 Juta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.