Di Tengah Pertemuan GPDRR, Menlu Retno Tegaskan Indonesia Hormati Kedaulatan Wilayah Negara

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menggelar sejumlah pertemuan bilateral usai pembukaan 7th Session of Global Platform on Disaster Risk Reduction (GPDRR) di Bali, Rabu (25/5/2022).

Beberapa pejabat yang ditemui antara lain Deputi Sekretaris Jenderal PBB Amina J Mohammed dan Presiden SMU PBB Abdulla Shahid.

Lalu, Sekretaris Jenderal Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (IFRC) Jagan Chapagain dan Penasihat Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Saima Wazed Hossain.

Dalam salah satu sesi pertemuan tersebut, Retno membicarakan mengenai perang Rusia di Ukraina.

Terkait hal itu, Retno menegaskan posisi Indonesia yang menghormati kedaulatan wilayah suatu negara.

Baca juga: Menlu Retno: GPDRR Jadi Ajang Pertukaran Pengalamanan Penanganan Bencana

“Menlu RI kembali tekankan prinsip posisi Indonesia yang konsisten mengenai pentingnya setiap negara menghormati kedaulatan dan integritas wilayah negara lain,” demikian keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri, dikutip dari kemlu.go.id, Kamis (25/5/2022).

Selain itu, Retno menyampaikan kekhawatiran mengenai belum terciptanya enabling environment atau lingkungan yang memungkinkan bagi penyelesaian secara damai melalui negosiasi.

Menurut Retno, menjadi tanggung jawab semua pihak untuk berkontribusi agar enabling environment tersebut dapat segera tercipta.

Sehingga, negosiasi penyelesaian perang Rusia dan Ukraina secara damai dapat berlangsung dan membawa hasil baik.

Di samping itu, Retno juga menyampaikan mengenai multilateralisme yang mendapatkan tantangan besar dengan terjadinya perang di Ukraina. Pendekatan unilateralisme pun semakin mengemuka.

Baca juga: Menlu Retno Sebut Serbia Sepakat Tingkatkan Ekspor Gandum ke Indonesia

Pendekatan take it or leave it dalam berbagai pembahasan draf resolusi, baik di PBB maupun organisasi internasional lainnya juga semakin sering terjadi.

“Menlu RI harapkan PBB dapat terus bekerja menjaga mekanisme multilateralisme, bekerja dengan baik bagi semua negara anggotanya,” kata Kemenlu.