Jokowi Minta Vaksin Covid-19 yang Kedaluwarsa Segera Dimusnahkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta vaksin Covid-19 yang telah kedaluwarsa segera dimusnahkan.

Hal itu disampaikan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin selepas rapat terbatas soal vaksin kedaluwarsa di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (31/1/2022).

"Tadi kami mengajukan usulan ke bapak presiden agar bisa dilakukan pemusnahan di daerah-daerah untuk vaksin-vaksin yang memang ekspired date-nya sudah lewat," ujar Budi.

"Dan arahan Bapak Presiden agar pemusnahan itu dilakukan sesuai aturan yang berlaku dan didampingi dengan BPKP Jaksa Agung dan aparat-aparat penegak hukum lainnya," kata dia. 

Baca juga: Capaian Baru 25 Persen, Jokowi Minta Vaksinasi Booster Ditingkatkan

Dengan kata lain, pemusnahan vaksin Covid-19 yang sudah kedaluwarsa dilakukan transparan dan terbuka. Prosedurnya juga sesuai dengan aturan yang berlaku.

Budi juga mengungkapkan bahwa presiden menekankan, pemusnahan vaksin Covid-19 kedaluwarsa penting untuk segera dilakukan.

"Agar tidak menghambat program-program vaksinasi berikutnya karena gudang-gudangnya itu penuh," kata Budi.

Dia lantas menyampaikan, hingga April 2022, ada 474 juta dosis vaksin Covid-19 diterima pemerintah.

Baca juga: Korea Utara Menyebut Vaksin Covid-19 Ramuan Cinta Abadi, Bagaimana Bisa?

Dari 474 juta dosis vaksin itu, lebih kurang 130 juta dosis merupakan vaksin hibah atau donasi.

Oleh karena itu, kata Budi, pemerintah tidak mengeluarkan uang untuk memperoleh vaksin donasi itu.

"Sedangkan sisanya sekitar 344 juta itu adalah vaksin yang kita beli. Sebagai informasi itu yang per April ya," ujar dia.

"Tapi sejak April sampai akhir tahun akan ada lagi kedatangan vaksin, yaitu sekitar 74 juta lagi. Dari 74 juta itu sekitar 15 juta adalah sisa kontrak di awal tahun 2021, yang akan terkirim di sesudah bulan Juni sampai akhir tahun (2022)," kata Budi.

Jika dihitung secara garis besar, nantinya ada sekitar 50 juta lebih vaksin Covid-19 hasil hibah yang akan datang di Indonesia.

Meski demikian, Budi mengakui jika vaksin hibah tersebut diberikan oleh negara-negara maju karena mereka kelebihan stock vaksin.

Sementara itu, masa kedaluwarsa vaksin mereka sudah semakin dekat.