Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Vaksin Covid-19 yang Kedaluwarsa Segera Dimusnahkan

Kompas.com - 31/05/2022, 13:43 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta vaksin Covid-19 yang telah kedaluwarsa segera dimusnahkan.

Hal itu disampaikan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin selepas rapat terbatas soal vaksin kedaluwarsa di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (31/1/2022).

"Tadi kami mengajukan usulan ke bapak presiden agar bisa dilakukan pemusnahan di daerah-daerah untuk vaksin-vaksin yang memang ekspired date-nya sudah lewat," ujar Budi.

"Dan arahan Bapak Presiden agar pemusnahan itu dilakukan sesuai aturan yang berlaku dan didampingi dengan BPKP Jaksa Agung dan aparat-aparat penegak hukum lainnya," kata dia. 

Baca juga: Capaian Baru 25 Persen, Jokowi Minta Vaksinasi Booster Ditingkatkan

Dengan kata lain, pemusnahan vaksin Covid-19 yang sudah kedaluwarsa dilakukan transparan dan terbuka. Prosedurnya juga sesuai dengan aturan yang berlaku.

Budi juga mengungkapkan bahwa presiden menekankan, pemusnahan vaksin Covid-19 kedaluwarsa penting untuk segera dilakukan.

"Agar tidak menghambat program-program vaksinasi berikutnya karena gudang-gudangnya itu penuh," kata Budi.

Dia lantas menyampaikan, hingga April 2022, ada 474 juta dosis vaksin Covid-19 diterima pemerintah.

Baca juga: Korea Utara Menyebut Vaksin Covid-19 Ramuan Cinta Abadi, Bagaimana Bisa?

Dari 474 juta dosis vaksin itu, lebih kurang 130 juta dosis merupakan vaksin hibah atau donasi.

Oleh karena itu, kata Budi, pemerintah tidak mengeluarkan uang untuk memperoleh vaksin donasi itu.

"Sedangkan sisanya sekitar 344 juta itu adalah vaksin yang kita beli. Sebagai informasi itu yang per April ya," ujar dia.

"Tapi sejak April sampai akhir tahun akan ada lagi kedatangan vaksin, yaitu sekitar 74 juta lagi. Dari 74 juta itu sekitar 15 juta adalah sisa kontrak di awal tahun 2021, yang akan terkirim di sesudah bulan Juni sampai akhir tahun (2022)," kata Budi.

Jika dihitung secara garis besar, nantinya ada sekitar 50 juta lebih vaksin Covid-19 hasil hibah yang akan datang di Indonesia.

Meski demikian, Budi mengakui jika vaksin hibah tersebut diberikan oleh negara-negara maju karena mereka kelebihan stock vaksin.

Sementara itu, masa kedaluwarsa vaksin mereka sudah semakin dekat.

"Kebetulan Indonesia cepat sekali melakukan vaksinasi sehingga negara-negara maju senang mengirimkan vaksin hibahnya ke Indonesia. Mereka tahu akan bisa dimanfaatkan dengan cepat," ucap Budi.

"Nah dengan melambatnya vaksinasi karena sebagian besar rakyat Indonesia sudah divaksinasi, maka sebagian vaksin hibah dan sebagian kecil juga vaksin yang kita beli itu mengalami expired, dan itu masih disimpan di lemari es di seluruh provinsi," papar dia.

Baca juga: Cara Download Sertifikat Vaksin Internasional Arab Saudi untuk Haji di PeduliLindungi

Akibatnya, keberadaan vaksin tersebut memenuhi gudang-gudang yang ada di daerah.

Pemerintah merasa keberadaan vaksin kedaluwarsa yang masih tersimpan di daerah itu akan menghambat penyimpanan jika ada vaksin yang baru datang.

"Sehingga kalau kita mau kirim vaksin yang baru nanti akan terhambat, dan itu mulai terasakan karena sekarang begitu pandemi sudah mulai turun kita mulai melaksanakan vaksinasi rutin dengan bulan imunisasi anak nasional yang kemarin baru kita luncurkan," kata Budi.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Ide "Presidential Club" Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Nasional
Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Nasional
BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

Nasional
Luhut Ingatkan soal Orang 'Toxic', Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Luhut Ingatkan soal Orang "Toxic", Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Nasional
Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

Nasional
[POPULER NASIONAL] Eks Anak Buah SYL Beri Uang Tip untuk Paspampres | Ayah Gus Muhdlor Disebut dalam Sidang Korupsi

[POPULER NASIONAL] Eks Anak Buah SYL Beri Uang Tip untuk Paspampres | Ayah Gus Muhdlor Disebut dalam Sidang Korupsi

Nasional
Ganjar: Saya Anggota Partai, Tak Akan Berhenti Berpolitik

Ganjar: Saya Anggota Partai, Tak Akan Berhenti Berpolitik

Nasional
Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com