Kompas.com - 30/05/2022, 14:20 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemilihan umum (pemilu) di masa pemerintahan Orde Baru tercatat digelar 5 kali, yakni pada 1977, 1982, 1987, 1992, dan terakhir pada 1997.

Saat itu pemerintahan yang dipimpin Presiden Suharto menerapkan penyederhanaan atau penggabungan (fusi) partai politik. Hal itu ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar.

Saat itu ditetapkan hanya ada 2 partai politik peserta pemilu.

Pertama adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan penggabungan dari NU, Parmusi, Perti, dan PSII.

Baca juga: Tahapan Pemilu 2024 Kian Dekat, Publik Optimis Bisa Terlaksana Tepat Waktu

Lalu ada Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang merupakan fusi dari PNI, Parkindo, Partai Katolik, Partai IPKI, dan Partai Murba.

Sedangkan Golongan Karya atau Golkar tidak dikategorikan sebagai partai politik, tetapi ikut mendulang suara dan mempunyai posisi di parlemen. Sejak 1977 juga menandai perhelatan pemilu digelar rutin setiap 5 tahun sekali.

Pemilu 1977

Pemungutan suara tahun 1977 dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 1977.

Metode pembagian kursinya sama seperti pemilu sebelumnya, yaitu mengikuti ketentuan di daerah pemilihan.

Pemilu 1977 berjalan dengan menerapkan empat asas, yaitu asas langsung, umum, bebas, dan rahasia. Sedangkan penyelenggaranya adalah Badan Penyelenggara Pemilu, yang memiliki struktur yang sama dengan penyelenggaraan Pemilu 1971, yaitu PPI ditingkat pusat, PPD I di provinsi, PPD II di kabupaten/kotamadya, PPS di kecamatan, Pantarlih di desa/kelurahan, dan KPPS.

Baca juga: Konsep dan Prosedur Adjudikasi Sengketa Proses Pemilu

Dari 70.378.750 pemilih, suara yang sah mencapai 63.998.344 suara atau 90,93 persen.

Golkar menjadi pemenang dengan 39.750.096 suara dan 242 kursi di DPR.

Sedangkan PPP meraih 18.743.491 suara dan 99 kursi di DPR.

Posisi ketiga ditempati PDI dengan 5.504.757 suara dan 29 kursi di DPR.

Pemilu 1982

Pemungutan suara dilakukan pada 4 Mei 1982, untuk memilih memilih DPR Pusat, DPRD Tingkat 1 Provinsi, dan DPRD Tingkat II Kabupaten/Kotamadya.

Peserta pemilu juga sama seperti pemilu sebelumnya, yakni PPP, PDI, dan Golkar. Adapun cara pembagian kursi pada Pemilu ini tetap mengacu pada ketentuan Pemilu 1971.

Baca juga: Sejarah Pemilu dan Pilpres 2009, dari Peserta hingga Hasil

Partai Golkar meraih 48.334.724 suara (242 kursi).

Partai Persatuan Pembangunan mendapat 20.871.880 suara (94 kursi).

Partai Demokrasi Indonesia meraup 5.919.702 suara (24 kursi).

Pemilu 1987

Pemungutan suara Pemilu 1987 diselenggarakan tanggal 23 April 1987 secara serentak di seluruh tanah air. Dari 93.737.633 pemilih, suara yang sah mencapai 85.869.816 atau 91,32 persen.

Cara pembagian kursi juga tidak berubah, yaitu tetap mengacu pada Pemilu sebelumnya.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 52,4 Persen Responden Nilai Dinamika Politik Hambatan Terbesar Pemilu 2024

Saat itu Golkar masih menjadi pemenang dengan 62.783.680 suara dan 299 kursi di DPR.

Sedangkan PPP di tempat kedua dengan 13.701.428 suara dan 61 kursi di DPR.

PDI ada di posisi ketiga dengan 9.384.708 suara dan 40 kursi di DPR.

Pemilu 1992

Proses pemungutan suara digelar pada 9 Juni 1992. Cara pembagian kursi pada Pemilu ini tetap mengacu pada ketentuan sebelumnya.

Saat itu Golkar menang dengan meraih 66.599.331 suara dan 282 kursi di DPR.

Kemudian PPP dengan 16.624.647 suara dan 62 kursi di DPR.

PDI meraih 14.565.556 suara dan 56 kursi di DPR.

Baca juga: Honor Petugas KPPS Naik 3 Kali Lipat pada Pemilu 2024, Jadi Rp 1.500.000

Pemilu 1997

Pemilu 1997 adalah yang terakhir yang digelar pada masa Orde Baru. Pemungutan suara diselenggarakan tanggal 29 Mei 1997.

Perolehan suara PDI yang dirundung konflik internal merosot. Para pendukung Megawati Soekarnoputri memilih mengalihkan dukungan kepada PPP, sehingga saat itu koalisi tak resmi mereka dijuluki "Mega Bintang".

Baca juga: Jadwal dan Tahapan Pemilu 2024 Terbaru Rancangan KPU

Golkar menjadi pemenang dengan 84.187.907 suara dan 325 kursi di DPR.

PPP meraih 25.340.028 suara dan 89 kursi di DPR.

Sedangkan PDI mendapatkan 3.463.225 suara dan 11 kursi di DPR.

Sumber: KPU Kota Baubau

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Petani Keluhkan Harga Kopra Turun, Jokowi: Naik Turunnya Harga Komoditas Sulit Diintervensi

Petani Keluhkan Harga Kopra Turun, Jokowi: Naik Turunnya Harga Komoditas Sulit Diintervensi

Nasional
KPK Geledah 4 Tempat di Semarang, Salatiga, dan Yogyakarta Terkait Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK Geledah 4 Tempat di Semarang, Salatiga, dan Yogyakarta Terkait Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

Nasional
Jalani 'Fit and Proper Test', Nyoman Wara Ingin KPK Fokus Tindak Kasus Korupsi yang Rugikan Negara

Jalani "Fit and Proper Test", Nyoman Wara Ingin KPK Fokus Tindak Kasus Korupsi yang Rugikan Negara

Nasional
Capim KPK Johanis Tanak Pilih Utamakan Pencegahan: Uang Negara Keluar Banyak saat Tangani Kasus Korupsi

Capim KPK Johanis Tanak Pilih Utamakan Pencegahan: Uang Negara Keluar Banyak saat Tangani Kasus Korupsi

Nasional
Perkara Lukas Enembe, Demokrat: Pemberantasan Korupsi Tunduk Hukum Negara Bukan Parpol

Perkara Lukas Enembe, Demokrat: Pemberantasan Korupsi Tunduk Hukum Negara Bukan Parpol

Nasional
Tok, Komisi III DPR Pilih Johanis Tanak Gantikan Lili Pintauli di KPK

Tok, Komisi III DPR Pilih Johanis Tanak Gantikan Lili Pintauli di KPK

Nasional
Deretan Kebijakan Kontroversial Mendikbud Ristek Nadiem Makarim

Deretan Kebijakan Kontroversial Mendikbud Ristek Nadiem Makarim

Nasional
Hal-hal Memberatkan dalam Vonis Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto

Hal-hal Memberatkan dalam Vonis Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto

Nasional
Ralat, Polri Sebut AKBP Raindra Ajukan Banding atas Sanksi Demosi 4 Tahun

Ralat, Polri Sebut AKBP Raindra Ajukan Banding atas Sanksi Demosi 4 Tahun

Nasional
Sekjen Ungkap Kesalahan Fatal Pamdal yang Bikin IPW Merasa Tak Boleh Masuk ke DPR

Sekjen Ungkap Kesalahan Fatal Pamdal yang Bikin IPW Merasa Tak Boleh Masuk ke DPR

Nasional
Berkas Kasus Brigadir J Lengkap, Mahfud: Mari Kawal sampai Akhir

Berkas Kasus Brigadir J Lengkap, Mahfud: Mari Kawal sampai Akhir

Nasional
Capim KPK Noman Wara: Korupsi Tak Hanya Rugikan Pelaku, tapi Juga Keluarga

Capim KPK Noman Wara: Korupsi Tak Hanya Rugikan Pelaku, tapi Juga Keluarga

Nasional
Detik-detik Pelanggaran HAM Berat di Paniai: Oknum TNI Tembak Warga dan Tikam dari Dekat

Detik-detik Pelanggaran HAM Berat di Paniai: Oknum TNI Tembak Warga dan Tikam dari Dekat

Nasional
Gerindra Legawa bila Anies Berpaling ke Parpol Lain pada Pilpres 2024

Gerindra Legawa bila Anies Berpaling ke Parpol Lain pada Pilpres 2024

Nasional
'Fit and Proper Test' Capim KPK di Komisi III, Sejumlah Fraksi Lakukan Rotasi

"Fit and Proper Test" Capim KPK di Komisi III, Sejumlah Fraksi Lakukan Rotasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.