Salin Artikel

Hasil Pemilu 1977-1997, dari Partai Politik Peserta hingga Pemenang

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemilihan umum (pemilu) di masa pemerintahan Orde Baru tercatat digelar 5 kali, yakni pada 1977, 1982, 1987, 1992, dan terakhir pada 1997.

Saat itu pemerintahan yang dipimpin Presiden Suharto menerapkan penyederhanaan atau penggabungan (fusi) partai politik. Hal itu ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar.

Saat itu ditetapkan hanya ada 2 partai politik peserta pemilu.

Pertama adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan penggabungan dari NU, Parmusi, Perti, dan PSII.

Lalu ada Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang merupakan fusi dari PNI, Parkindo, Partai Katolik, Partai IPKI, dan Partai Murba.

Sedangkan Golongan Karya atau Golkar tidak dikategorikan sebagai partai politik, tetapi ikut mendulang suara dan mempunyai posisi di parlemen. Sejak 1977 juga menandai perhelatan pemilu digelar rutin setiap 5 tahun sekali.

Pemilu 1977

Pemungutan suara tahun 1977 dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 1977.

Metode pembagian kursinya sama seperti pemilu sebelumnya, yaitu mengikuti ketentuan di daerah pemilihan.

Pemilu 1977 berjalan dengan menerapkan empat asas, yaitu asas langsung, umum, bebas, dan rahasia. Sedangkan penyelenggaranya adalah Badan Penyelenggara Pemilu, yang memiliki struktur yang sama dengan penyelenggaraan Pemilu 1971, yaitu PPI ditingkat pusat, PPD I di provinsi, PPD II di kabupaten/kotamadya, PPS di kecamatan, Pantarlih di desa/kelurahan, dan KPPS.

Dari 70.378.750 pemilih, suara yang sah mencapai 63.998.344 suara atau 90,93 persen.

Golkar menjadi pemenang dengan 39.750.096 suara dan 242 kursi di DPR.

Sedangkan PPP meraih 18.743.491 suara dan 99 kursi di DPR.

Posisi ketiga ditempati PDI dengan 5.504.757 suara dan 29 kursi di DPR.

Pemilu 1982

Pemungutan suara dilakukan pada 4 Mei 1982, untuk memilih memilih DPR Pusat, DPRD Tingkat 1 Provinsi, dan DPRD Tingkat II Kabupaten/Kotamadya.

Peserta pemilu juga sama seperti pemilu sebelumnya, yakni PPP, PDI, dan Golkar. Adapun cara pembagian kursi pada Pemilu ini tetap mengacu pada ketentuan Pemilu 1971.

Partai Golkar meraih 48.334.724 suara (242 kursi).

Partai Persatuan Pembangunan mendapat 20.871.880 suara (94 kursi).

Partai Demokrasi Indonesia meraup 5.919.702 suara (24 kursi).

Pemilu 1987

Pemungutan suara Pemilu 1987 diselenggarakan tanggal 23 April 1987 secara serentak di seluruh tanah air. Dari 93.737.633 pemilih, suara yang sah mencapai 85.869.816 atau 91,32 persen.

Cara pembagian kursi juga tidak berubah, yaitu tetap mengacu pada Pemilu sebelumnya.

Saat itu Golkar masih menjadi pemenang dengan 62.783.680 suara dan 299 kursi di DPR.

Sedangkan PPP di tempat kedua dengan 13.701.428 suara dan 61 kursi di DPR.

PDI ada di posisi ketiga dengan 9.384.708 suara dan 40 kursi di DPR.

Pemilu 1992

Proses pemungutan suara digelar pada 9 Juni 1992. Cara pembagian kursi pada Pemilu ini tetap mengacu pada ketentuan sebelumnya.

Saat itu Golkar menang dengan meraih 66.599.331 suara dan 282 kursi di DPR.

Kemudian PPP dengan 16.624.647 suara dan 62 kursi di DPR.

PDI meraih 14.565.556 suara dan 56 kursi di DPR.

Pemilu 1997

Pemilu 1997 adalah yang terakhir yang digelar pada masa Orde Baru. Pemungutan suara diselenggarakan tanggal 29 Mei 1997.

Perolehan suara PDI yang dirundung konflik internal merosot. Para pendukung Megawati Soekarnoputri memilih mengalihkan dukungan kepada PPP, sehingga saat itu koalisi tak resmi mereka dijuluki "Mega Bintang".

Golkar menjadi pemenang dengan 84.187.907 suara dan 325 kursi di DPR.

PPP meraih 25.340.028 suara dan 89 kursi di DPR.

Sedangkan PDI mendapatkan 3.463.225 suara dan 11 kursi di DPR.

Sumber: KPU Kota Baubau

https://nasional.kompas.com/read/2022/05/30/14201821/hasil-pemilu-1977-1997-dari-partai-politik-peserta-hingga-pemenang

Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke