Kompas.com - 30/05/2022, 05:13 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Partai (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Al-Habsyi mengatakan, teriakan kader yang menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan “presiden” merupakan sinyal atau frekuensi dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Ia tak menampik bahwa teriakan tersebut tak lepas dari faktor ceruk atau kantong suara Anies ada di PKS.

“Ini frekuensi ke Anies bahwa ceruk Anies ada di PKS bisa-bisa saja apalagi ini Banjabar (kader PKS Banten, Jakarta, Jawa Barat),” kata Aboe dalam konferensi pers usai perayaan Milad ke-20 PKS di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (29/5/2022).

Baca juga: Diajak Gabung KIB, PKS: Bebas dan Lepas, tetapi Jangan ‘Dikunci’

Meski begitu, Aboe menyatakan, PKS ke depan akan melihat dulu beberapa nama calon presiden yang memiliki peluang memenangi Pilpres 2024.

Mengingat, PKS juga mempunyai target kemenangan dalam pesta demokrasi lima tahunan mendatang.

“PKS target resmi supaya target lebih baik. Calon pemimpin tetapi belum arahkan ke satu titik,” ungkap dia.

Baca juga: Soal Jadi Capres 2024, Anies Baswedan: Saya Konsentrasi Selesaikan Tugas di Jakarta

Diberitakan, Anies turut hadir dalam perayaan Milad ke-20 PKS. Anies tiba di lokasi milad sekitar pukul 13.20 WIB.

Kehadiran Anies disambut langsung oleh sejumlah petinggi PKS, termasuk Zulkieflimansyah, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) sekaligus kader PKS yang tengah berada di atas panggung.

“Selamat datang Pak Anies Baswedan,” kata Zulkieflimansyah.

Sambutan hangat Zulkieflimansyah kemudian direspons dengan gemuruh teriakan ribuan kader PKS yang turut hadir di dalam Istora Senayan.

“(Anies) presiden, presiden,” teriak kader PKS.

Anies yang duduk di kursi VIP kemudian memberikan respons dengan melambaikan tangan kepada ribuan kader PKS.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM Keluarkan Rekomendasi agar Pemerintah Perkuat Dukungan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

Komnas HAM Keluarkan Rekomendasi agar Pemerintah Perkuat Dukungan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

Nasional
KPK Buka Peluang Periksa Lembaga Survei yang Dipakai Bupati Bangkalan

KPK Buka Peluang Periksa Lembaga Survei yang Dipakai Bupati Bangkalan

Nasional
Refleksi Komnas HAM 2022: Kebijakan Agraria Banyak Abaikan dan Langgar HAM

Refleksi Komnas HAM 2022: Kebijakan Agraria Banyak Abaikan dan Langgar HAM

Nasional
Klaim Tak Perintahkan Menembak, Ferdy Sambo Dinilai Ingin Gagalkan Status JC Bharada E

Klaim Tak Perintahkan Menembak, Ferdy Sambo Dinilai Ingin Gagalkan Status JC Bharada E

Nasional
Bantah KUHP Picu Wisman Enggan ke Indonesia, Kemenkumham Sebut Kedatangan WNA Bertambah

Bantah KUHP Picu Wisman Enggan ke Indonesia, Kemenkumham Sebut Kedatangan WNA Bertambah

Nasional
Saat Jokowi Bujuk Cucunya Kenakan Beskap ke Akad Nikah Kaesang-Erina...

Saat Jokowi Bujuk Cucunya Kenakan Beskap ke Akad Nikah Kaesang-Erina...

Nasional
Menduga “Kado” Panglima TNI Yudo untuk TNI AL

Menduga “Kado” Panglima TNI Yudo untuk TNI AL

Nasional
Pembentukan KUHP Dinilai Hanya Akomodasi Segelintir Kelompok

Pembentukan KUHP Dinilai Hanya Akomodasi Segelintir Kelompok

Nasional
Taufan Damanik dan Sandrayati Moniaga Akan Diganti dari Tim Ad Hoc Penyelidikan Kasus Munir

Taufan Damanik dan Sandrayati Moniaga Akan Diganti dari Tim Ad Hoc Penyelidikan Kasus Munir

Nasional
Komnas HAM Kawal Penerapan KUHP agar Tak Melanggar HAM

Komnas HAM Kawal Penerapan KUHP agar Tak Melanggar HAM

Nasional
Pasal Penyerangan Harkat dan Martabat Presiden Dinilai Rawan Konflik Kepentingan

Pasal Penyerangan Harkat dan Martabat Presiden Dinilai Rawan Konflik Kepentingan

Nasional
Pakar: Status JC Bharada E Ditentukan Saat Sidang Pembuktian, Masih Ada Peluang Ditolak Hakim

Pakar: Status JC Bharada E Ditentukan Saat Sidang Pembuktian, Masih Ada Peluang Ditolak Hakim

Nasional
400 Penarik Becak dan 35 Penarik Andong Akan Antarkan Tamu ke Resepsi Kaesang-Erina

400 Penarik Becak dan 35 Penarik Andong Akan Antarkan Tamu ke Resepsi Kaesang-Erina

Nasional
Kritik Komnas Perempuan terhadap Hukuman Mati dalam KUHP yang Baru

Kritik Komnas Perempuan terhadap Hukuman Mati dalam KUHP yang Baru

Nasional
Pakar Hukum Prediksi Status JC Bharada E Dikabulkan Hakim karena Keterangannya Konsisten

Pakar Hukum Prediksi Status JC Bharada E Dikabulkan Hakim karena Keterangannya Konsisten

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.