Kompas.com - 27/05/2022, 06:15 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

KATA sentralistik dan otonomi daerah semakin pudar dari kamus politik Indonesia setelah 20 tahun reformasi.

Sayangnya hal itu bukan menandakan kita telah selesai dengan dua hal yang digemakan para demonstran di seantero negeri menjelang kejatuhan rezim Orde Baru dan awal dimulainya era reformasi.

Karut-marut penunjukan penjabat (Pj) kepala daerah mengingatkan pada frasa “reformasi telah mati” yang ramai diseru mahasiswa dalam beberapa bulan terakhir.

Pengisian Pj kepala daerah, terutama bupati dan wali kota, dengan sempurna mengembalikan ingatan kita pada istilah dwifungsi ABRI dan droping pejabat dari pusat.

Jenderal Besar (Purn) Soeharto sangat senang mengisi jabatan-jabatan sipil di daerah dengan anggota ABRI (kini TNI minus Polri) aktif.

Baca juga: Ojo Kesusu dan Jokowi yang Terburu-buru

Di samping untuk mengamankan kekuasaannya, pola ini juga mencerminkan ketidakpercayaan Soeharto kepada pejabat di daerah, terutama sipil.

Diawali dengan semangat untuk menyerentakan pemilihan kepala daerah agar setiap tahun tidak disibukan dengan kontestasi politik, lahirlah putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara serentak dalam satu kurun waktu.

Putusan ini kemudian dimasukan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (UU Pilkada).

Konsekuensi dari penyerentakan pilkada tahun 2024, terjadi kevakuman kekuasaan di daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir tahun 2022 dan 2023.

Tercatat ada 271 daerah yang akan dipimpin oleh Pj kepala daerah. Untuk tahun 2022 saja terdapat 7 provinsi dan 94 kabupaten/kota yang akan diisi oleh Pj kepala daerah.

Jika merujuk pada aturan yang ada, mekanisme pengisian Pj kepala daerah sebenarnya jelas dan gamblang.

Namun karena ditengarai masuk kepentingan-kepentingan terselubung dengan tujuan di luar semangat penyerentakan pemilu, pengangkatan Pj kepala daerah akhirnya menimbulkan friksi seperti penolakan dari gubernur untuk melantik Pj bupati karena usulan calonnya diabaikan oleh Mendagri.

Baca juga: Apa yang Dicari, Jenderal Andika?

Lebih berbahaya lagi jika tujuan terselubung itu didorong keinginan untuk mengadopsi pola Orde Baru dalam mengamankan kekuasaan.

Sebab sejatinya syarat menjadi Pj kepala daerah sudah tertuang di dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada di mana Pj gubernur berasal dari pimpinan tingkat madya.

Sedangkan untuk Pj bupati dan wali kota diisi dari pimpinan tingkat pratama.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Jalin Kerja Sama dengan Anti-Corruption and Civil Rights Commission Korea Selatan

KPK Jalin Kerja Sama dengan Anti-Corruption and Civil Rights Commission Korea Selatan

Nasional
DPR Harap UU Provinsi Baru di Papua Diundangkan Usai Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu 2024 Ditutup

DPR Harap UU Provinsi Baru di Papua Diundangkan Usai Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu 2024 Ditutup

Nasional
Putusan MA, PT Antam Mesti Ganti Rugi 1,1 Ton Emas ke Budi Said

Putusan MA, PT Antam Mesti Ganti Rugi 1,1 Ton Emas ke Budi Said

Nasional
Cegah Penyebaran PMK, Masyarakat Diminta Tak Konsumsi Bagian Kaki hingga Jeroan Hewan-hewan Ini

Cegah Penyebaran PMK, Masyarakat Diminta Tak Konsumsi Bagian Kaki hingga Jeroan Hewan-hewan Ini

Nasional
Ketua DPR Kecam Masih Adanya Tindakan Pencabulan di Dunia Pendidikan

Ketua DPR Kecam Masih Adanya Tindakan Pencabulan di Dunia Pendidikan

Nasional
Jaksa Ungkap Ada “Uang Keseriusan” untuk Urus Pinjaman Dana PEN Kolaka Timur

Jaksa Ungkap Ada “Uang Keseriusan” untuk Urus Pinjaman Dana PEN Kolaka Timur

Nasional
Bicara 'Track Record' Puan, Bambang Pacul: 7 Tahun Lalu Apa Dikau Percaya Jokowi Jadi Presiden?

Bicara "Track Record" Puan, Bambang Pacul: 7 Tahun Lalu Apa Dikau Percaya Jokowi Jadi Presiden?

Nasional
Wabah PMK, Pemda Diminta Siapkan Santunan bagi Warga yang Ternaknya Dimusnahkan

Wabah PMK, Pemda Diminta Siapkan Santunan bagi Warga yang Ternaknya Dimusnahkan

Nasional
UPDATE 7 Juli: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,28 Persen, Ketiga 24,64 Persen

UPDATE 7 Juli: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,28 Persen, Ketiga 24,64 Persen

Nasional
Satgas: Seluruh Wilayah Jatim, Jateng, dan Bangka Belitung Terinfeksi Virus PMK

Satgas: Seluruh Wilayah Jatim, Jateng, dan Bangka Belitung Terinfeksi Virus PMK

Nasional
Sebut Pemekaran Papua Tak Terlalu Pengaruhi Anggaran Pemilu 2024, KPU: Kantor Bisa Pinjam

Sebut Pemekaran Papua Tak Terlalu Pengaruhi Anggaran Pemilu 2024, KPU: Kantor Bisa Pinjam

Nasional
PKPU Pendaftaran dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2024 Disetujui

PKPU Pendaftaran dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2024 Disetujui

Nasional
Kejagung Periksa 9 Saksi dalam Kasus Korupsi Izin Ekspor Minyak Goreng

Kejagung Periksa 9 Saksi dalam Kasus Korupsi Izin Ekspor Minyak Goreng

Nasional
Tutup Masa Sidang, Puan Ungkap DPR Sahkan 11 RUU Jadi UU

Tutup Masa Sidang, Puan Ungkap DPR Sahkan 11 RUU Jadi UU

Nasional
Mengenal Safari Wukuf Bagi Jemaah Haji yang Sakit atau Uzur

Mengenal Safari Wukuf Bagi Jemaah Haji yang Sakit atau Uzur

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.