Luhut Disebut Menteri Superior, Jubir Tegaskan Hanya Jalankan Perintah Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi memberikan tanggapan perihal Luhut Binsar Pandjaitan yang disebut sebagai sosok menteri superior karena mempunyai tugas yang banyak. 

Menurut dia, penambahan tugas baru kepada Luhut, terakhir untuk menangani distribusi minyak goreng, merupakan perintah Presiden Joko Widodo.

"Biasa saja. Namanya diperintah Presiden, ya tinggal amankan dan laksanakan saja," ujar Jodi saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (24/5/2022).

"(Tugasnya) Untuk orang banyak kok. Tidak ada kepentingan Pak Luhut selain untuk kebaikan bersama," lanjutnya.

Baca juga: Diminta Jokowi Urusi Minyak Goreng, Luhut: Insya Allah Akan Beres

Jodi pun mengungkapkan, ada banyak menteri koordinator ataupun menteri lain yang juga mengampu beberapa jabatan seperti Luhut.

"Hanya orang paling senang menyorot Pak Luhut, mungkin," tuturnya.

Adapun pemberian tugas baru dari Presiden Jokowi itu diungkapkan Luhut dalam Perayaan Puncak Dies Natalis ke-60 GAMKI secara virtual, yang ditayangkan melalui YouTube GAMKI Balikpapan, Sabtu (21/5/2022).

"Tiba-tiba Presiden (Jokowi) memerintahkan saya untuk mengurus minyak goreng. Jadi sejak tiga hari lalu, saya mulai menangani masalah kelangkaan minyak goreng," kata Luhut.

Baca juga: Luhut Dapat Tugas Baru Urus Minyak Goreng, Apa yang Akan Dilakukan?

Sebelumnya, Jodi Mahardi menjelaskan, Luhut diminta langsung oleh Presiden untuk membantu memastikan ketersediaan minyak goreng, khususnya di Jawa dan Bali.

"Pak Menko Maritim dan Investasi diminta Presiden untuk membantu memastikan ketersediaan dan distribusi minyak goreng sesuai target, di daerah Jawa dan Bali," kata Jodi kepada Kompas.com, Senin (23/5/2022).

Dalam melaksanakan tugas tersebut, kata Jodi, Luhut tak sendiri. Dia juga berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai koordinatornya.

Dilibatkan pula kementerian/lembaga lain untuk mengurus persoalan teknis mulai dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), bahkan Kejaksaan Agung untuk pengawasannya.

Menteri superior

Keputusan Presiden Joko Widodo mendelegasikan tugas untuk mengurus distribusi minyak goreng membuat Luhut dinilai bukan hanya menteri biasa di kabinet.

Sebab, sebelum ini Luhut juga diberi sejumlah tugas dan jabatan berbeda dari Jokowi.

"Penunjukan Luhut di berbagai posisi juga semakin menegaskan Luhut memang sudah berkategorikan 'Menteri Superior' alias Perdana Menteri," kata pengamat politik dari Nusakom Pratama Institut Ari Junaedi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (24/5/2022).

Baca juga: Ditunjuk Jokowi untuk Urus Minyak Goreng, Luhut: Saya Hanya Laksanakan Perintah

Ari mengingatkan, penumpukan tugas kepada satu orang di kabinet tidak baik dari sisi manajemen birokrasi.

Selain itu, pemberian sejumlah tugas berbeda kepada satu orang juga akan berdampak terhadap kinerja dan bertentangan dengan fungsi jabatan yang diemban Luhut saat ini sebagai Menko Marves.

Selain mengurusi persoalan distribusi minyak goreng, Luhut juga tercatat mengemban sejumlah jabatan dalam pemerintahan Presiden Jokowi.

Baca juga: Luhut Dorong 496 Pemda Segera Tayangkan E-Katalog Produk Lokal

Antara lain, Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan Danau Nasional, Koordinator Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali, Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, dan Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Selain itu, Luhut juga pernah menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ad Interim pada 2016 menggantikan Arcandra Tahar yang tersandung masalah kewarganegaraan ganda (Indonesia dan Amerika Serikat), Menteri Perhubungan Ad Interim menggantikan Budi Karya Sumadi yang sempat terinfeksi Covid-19, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim menggantikan Edhy Prabowo yang tersandung kasus korupsi benih lobster.