Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi dan Peluangnya sebagai "King Maker" Pilpres 2024 Tanpa Megawati

Kompas.com - 25/05/2022, 09:07 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

Sebab, sebagai partai pemegang saham politik terbesar, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu punya tiket emas menuju panggung pilpres, bahkan tanpa perlu berkoalisi dengan partai lain.

"Pada titik ini keduanya tentu berpeluang mengambil keputusan yang sama dalam mendukung satu figur," ucap Hanta.

Baca juga: Jokowi Dinilai Sudah Beri Kode Ganjar Maju Capres, tapi PDI-Perjuangan Belum Welcome

Baik Jokowi maupun PDI-P, lanjut Hanta, akan mempertimbangkan banyak hal, namun dengan tujuan yang sama untuk menang.

"Pada intinya semua pertimbangan dalam menentukan pilihan politik akan rasional, yakni melihat peluang kemenangan," kata dia.

Respons PDI-P

Sementara, menanggapi spekulasi yang berkembang, Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto menilai, pernyataan Jokowi yang meminta relawannya tak terburu-buru soal politik 2024 merupakan bentuk ajakan untuk memikirkan kepentingan nasional.

Menurut Hasto, saat ini yang seharusnya menjadi fokus utama negara adalah mengatasi pandemi dan persoalan global, bukan pilpres.

"Pertama, melihat konteks situasional bangsa dan negara. Saat ini fokus utama adalah berpacu mengatasi dampak pandemi dan ketidakpastian global. Hal inilah yang ditegaskan Presiden Jokowi sebagai kepentingan nasional yang harus didahulukan," kata Hasto kepada wartawan, Senin (23/5/2022).

Selain itu, Hasto beranggapan bahwa Jokowi juga meminta seluruh pihak untuk mengetahui tahapan Pemilu 2024 sebelum memberikan dukungan terhadap pasangan capres-cawapres.

Baca juga: Saat PDI-P Peringatkan Koalisi Golkar, PAN, dan PPP Soal Kontestasi Politik...

Jokowi, menurut Hasto, juga ingin menjelaskan bahwa terdapat landasan pertimbangan strategis dalam mencari sosok pemimpin. Pencarian sosok itu bisa diusung parpol maupun gabungan parpol atau yang biasa disebut koalisi.

"Selain itu, terkait dengan bagaimana pentingnya kalkulasi politik untuk memastikan kuatnya dukungan rakyat juga menjadi hal yang penting," tambah dia.

Sementara, politisi PDI-P Masinton Pasaribu mengaku, partainya tak mau mencampuri urusan internal Relawan Projo pasca-pernyataan Jokowi dalam Rakernas Projo.

Oleh karenanya, PDI-P tidak bisa menegur Jokowi atas pernyataannya dalam acara tersebut.

"Itu kan (Projo), enggak mau campurilah urusan ormas lain," kata Masinton saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (23/5/2022).

"Kalau ada kemarin (Projo) itu kan bukan forum parpol," ujarnya.

Baca juga: PDI-P Disarankan Tak Terlalu Percaya Diri Hadapi Pilpres 2024

Masinton mengatakan, terkait dukungan capres di 2024, PDI-P akan menunggu perintah Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum partai. Namun, hingga kini, Megawati belum memutuskan siapa tokoh yang akan diusung PDI-P pada pilpres mendatang.

"Kalau kami, keputusan partai itu (soal capres) ada di Bu Ketum. Ya acuan kami itu. Kalau ada (dukungan) kemarin itu kan bukan forum parpol. Itu forum ormas Projo," kata Masinton.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com