Politikus PDI-P Anggap Tak Tepat Penunjukan Luhut Urusi Polemik Minyak Goreng

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus PDI-P Deddy Yevri Sitorus menganggap, penunjukan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan (LBP), untuk mengurusi polemik minyak goreng, tidaklah tepat.

Deddy menganggap tidak tepat karena Luhut sudah banyak pekerjaan sebagai menteri koordinator. Terlebih, polemik minyak goreng ini merupakan domain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan jajaran.

"Selain menambah beban kerja LBP yang sudah menumpuk, penunjukan itu juga dari sisi waktu hanya akan membuat Luhut seperti satu-satunya solusi pemerintahan dan berpotensi menimbulkan disharmoni dalam kabinet,” ujar Deddy lewat keterangan pers, Selasa (24/5/2022).

Baca juga: Luhut Diperintah Jokowi Urus Masalah Minyak Goreng, Apa Tugasnya?

Anggota Komisi VI DPR RI ini juga menyatakan bahwa penunjukan ini problematik karena Luhut dikenal dekat dengan figur-figur yang saat ini bermasalah hukum dalam kasus minyak goreng.

Oleh karenanya, Deddy menilai, penunjukan Luhut dinilai bakal kontraproduktif dalam penyelesaian kasus hukum yang tengah berlangsung lantaran Luhut dipersepsikan sebagai bagian dari masalah.

“Saya khawatir, sebentar lagi isu kedekatan Pak Luhut dengan para pemain sawit akan menjadi buah bibir ditengah masyarakat,” kata Deddy.

“Jika itu terjadi, kasihan Pak LBP yang sudah banyak tanggung jawab kembali jadi sasaran rumor lagi," ujarnya.

Baca juga: Luhut Turun Tangan Bantu Pendistribusian Minyak Goreng

Deddy beranggapan, masalah minyak goreng terkait dengan konsistensi penegakan hukum dan membenahi rantai pasokan, serta cadangan bahan baku minyak goreng.

"Tugas dan kewajiban kementerian, lembaga, aparat penegak hukum, pemda sudah sangat jelas. Musuh dari kelangkaan itu adalah regulasi yang tidak dilaksanakan, sinergi yang tidak berjalan, hingga akhirnya membuka ruang bagi spekulasi, manipulasi dan penyeludupan," jelas Deddy.