Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Disebut Beri Sinyal Dukungan ke Ganjar, tapi Sadar Politik Itu Dinamis

Kompas.com - 24/05/2022, 13:28 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda, menilai, Presiden Joko Widodo sengaja mengirimkan sinyal politik dukungannya untuk Pilpres 2024 ketika menghadiri acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Relawan Pro Jokowi (Projo).

Dalam acara itu, Jokowi disebut-sebut memberi kode dukungan ke Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pasca-ucapannya yang meminta para relawan tak terburu-buru perihal politik, sekalipun mungkin yang mereka dukung hadir di tengah-tengah Rakernas.

"Pak Jokowi sebenarnya sudah cukup memberi sinyal politik dukungannya, tetapi Pak Jokowi memahami bahwa politik itu dinamis sehingga diselipkan dengan kalimat 'jangan terburu-buru'," kata Hanta kepada Kompas.com, Selasa (24/5/2022).

Baca juga: Jokowi Kasih Kode Capres di Acara Rakernas Projo, PDI-P: Acuan Kami di Ketum

Menurut Hanta, pernyataan Jokowi bisa dimaknai sebagai 3 hal. Pertama, meski telah memberikan sinyal dukungan, Jokowi ingin menjaga situasi politik tetap tenang di tengah kerja-kerjanya sebagai presiden.

Jika Jokowi secara vulgar menyampaikan dukungannya, jelas akan berdampak pada dinamika politik saat ini.

"Sehingga dikhawatirkan akan mengganggu kerja-kerja pemerintah ke depan," ujar Hanta.

Kedua, Jokowi juga tidak ingin mengunci peluang dukungan kepada satu figur saja. Sebab, dia paham bahwa elektabilitas seorang tokoh akan bergerak dinamis.

Apalagi, ada banyak nama yang digadang-gadang punya potensi besar untuk maju sebagai calon presiden.

Baca juga: Jokowi dan Politik Basa-basi ke Ganjar Pranowo Jelang Pemilu 2024...

Merujuk data berbagai survei, selain Ganjar, setidaknya ada 2 figur yang punya elektabilitas tinggi yakni Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Dan Pak Jokowi tentunya ingin memberikan dukungan kepada figur yang berpotensi besar menang agar melanjutkan program beliau, sehingga perlu dicermati dinamika politiknya," tutur Hanta.

Ketiga, menurut Hanta, pernyataan Jokowi yang tidak secara lugas menyatakan dukungan politiknya adalah untuk menjaga dinamika politik di tubuh PDI Perjuangan. Sebab, hingga kini PDI-P belum menentukan dukungannya.

Kendati demikian, Hanta menilai, Jokowi sangat mungkin membentuk poros baru di Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 di luar PDI-P.

Menurut dia, kekuatan Jokowi sebagai king maker terletak pada infrastruktur kekuasaan dan otoritas politiknya untuk mengumpulkan partai-partai politik. Otoritas ini melekat pada diri Jokowi yang menjabat sebagai presiden 2 periode dan hingga kini masih berkuasa.

"Pak Jokowi memang berpotensi besar menjadi salah satu king maker di luar partai politik yang menentukan pada Pilpres 2024, di luar nama Bu Megawati, Pak Prabowo, Pak SBY, dan ada nama Pak Surya Paloh yang memegang tiket partai," kata Hanta.

Hanta berpendapat, ada dua pertimbangan yang memungkinkan Jokowi menjadi king maker. Pertama, Jokowi berkepentingan mencari suksesornya agar bisa meneruskan program-program kerja yang telah ia rintis.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Agenda Prabowo usai Putusan MK: 'Courtesy Call' dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

Agenda Prabowo usai Putusan MK: "Courtesy Call" dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

Nasional
Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Nasional
'MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan...'

"MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan..."

Nasional
Beda Sikap soal Hak Angket Pemilu: PKB Harap Berlanjut, PKS Menunggu, Nasdem Bilang Tak 'Up to Date'

Beda Sikap soal Hak Angket Pemilu: PKB Harap Berlanjut, PKS Menunggu, Nasdem Bilang Tak "Up to Date"

Nasional
Bima Arya Ditunjuk PAN Jadi Kandidat untuk Pilkada Jabar 2024

Bima Arya Ditunjuk PAN Jadi Kandidat untuk Pilkada Jabar 2024

Nasional
Guru Besar UI: Ironis jika PDI-P Gabung ke Kubu Prabowo Usai Putusan MK

Guru Besar UI: Ironis jika PDI-P Gabung ke Kubu Prabowo Usai Putusan MK

Nasional
Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Nasional
Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Nasional
Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Memengaruhi Pemilih Memilih 02

Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Memengaruhi Pemilih Memilih 02

Nasional
Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Nasional
KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

Nasional
Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Nasional
Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Nasional
Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com