Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Daftar Nama Perdana Menteri di Indonesia 1945-1959

Kompas.com - 23/05/2022, 07:03 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam sistem tata negara pemerintahan, Indonesia pernah dikenal jabatan perdana menteri.

Jabatan perdana menteri di Indonesia diterapkan sejak 2 September 1945 sampai 5 Juli 1959.

Sepanjang itu sejumlah orang mengisi posisi jabatan perdana menteri di Indonesia.

Keberadaan jabatan perdana menteri lazim diterapkan di negara-negara yang menganut sistem kabinet parlementer, yakni kabinet yang diangkat dan diberi mandat untuk membentuk pemerintahan oleh legislatif atau parlemen.

Baca juga: Penerapan Teknologi pada Pemilu Diminta Dibarengi Kesiapan Masyarakat

Indonesia pernah menerapkan sistem pemerintahan parlementer. Namun, sistem itu berakhir bersamaan dengan terbitnya Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959, dan sejak itu diterapkan sistem kabinet presidensial.

Pasca Proklamasi dan Revolusi (1945-1949)

Kabinet pertama terbentuk dua pekan setelah proklamasi kemerdekaan. Saat itu, Soekarno dan Moh Hatta yang terpilih sebagai presiden dan wakil presiden menentukan sendiri kabinetnya. Masih di tahun yang sama, akhirnya diputuskan Indonesia perlu memiliki Perdana Menteri untuk memimpin kabinet.

Baca juga: KPU Diingatkan Pakai Teknologi pada Pemilu Bukan untuk Gaya-gayaan

Berikut ini daftar pimpinan atau perdana menteri yang memimpin pemerintahan pada masa pasca proklamasi kemerdekaan dan revolusi.

Soekarno: Kabinet Presidentil (2 September 1945 - 14 November 1945).

Sutan Syahrir

Kabinet Sjahrir I (14 November 1945 - 12 Maret 1946).

Kabinet Sjahrir II (12 Maret 1946 - 2 Oktober 1946).

Kabinet Sjahrir III (2 Oktober 1946 - 3 Juli 1947).

Amir Sjarifuddin

Kabinet Amir Sjarifuddin I (3 Juli 1947 - 11 November 1947).

Kabinet Amir Sjarifuddin II (11 November 1947 - 29 Januari 1948).

Halaman Berikutnya
Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com