Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Daftar Nama Perdana Menteri di Indonesia 1945-1959

Kompas.com - 23/05/2022, 07:03 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam sistem tata negara pemerintahan, Indonesia pernah dikenal jabatan perdana menteri.

Jabatan perdana menteri di Indonesia diterapkan sejak 2 September 1945 sampai 5 Juli 1959.

Sepanjang itu sejumlah orang mengisi posisi jabatan perdana menteri di Indonesia.

Keberadaan jabatan perdana menteri lazim diterapkan di negara-negara yang menganut sistem kabinet parlementer, yakni kabinet yang diangkat dan diberi mandat untuk membentuk pemerintahan oleh legislatif atau parlemen.

Baca juga: Penerapan Teknologi pada Pemilu Diminta Dibarengi Kesiapan Masyarakat

Indonesia pernah menerapkan sistem pemerintahan parlementer. Namun, sistem itu berakhir bersamaan dengan terbitnya Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959, dan sejak itu diterapkan sistem kabinet presidensial.

Pasca Proklamasi dan Revolusi (1945-1949)

Kabinet pertama terbentuk dua pekan setelah proklamasi kemerdekaan. Saat itu, Soekarno dan Moh Hatta yang terpilih sebagai presiden dan wakil presiden menentukan sendiri kabinetnya. Masih di tahun yang sama, akhirnya diputuskan Indonesia perlu memiliki Perdana Menteri untuk memimpin kabinet.

Baca juga: KPU Diingatkan Pakai Teknologi pada Pemilu Bukan untuk Gaya-gayaan

Berikut ini daftar pimpinan atau perdana menteri yang memimpin pemerintahan pada masa pasca proklamasi kemerdekaan dan revolusi.

Soekarno: Kabinet Presidentil (2 September 1945 - 14 November 1945).

Sutan Syahrir

Kabinet Sjahrir I (14 November 1945 - 12 Maret 1946).

Kabinet Sjahrir II (12 Maret 1946 - 2 Oktober 1946).

Kabinet Sjahrir III (2 Oktober 1946 - 3 Juli 1947).

Amir Sjarifuddin

Kabinet Amir Sjarifuddin I (3 Juli 1947 - 11 November 1947).

Kabinet Amir Sjarifuddin II (11 November 1947 - 29 Januari 1948).

Halaman Berikutnya
Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com