Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat PDI-P Peringatkan Koalisi Golkar, PAN, dan PPP Soal Kontestasi Politik...

Kompas.com - 21/05/2022, 08:49 WIB
Ardito Ramadhan,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Terbentuknya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), mendapat peringatan dari Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto.

Hasto mewanti-wanti agar koalisi tersebut tidak mengganggu jalannya pemerintahan Presiden Joko Widodo, terlebih memasukkan agenda politik menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Jangan membawa kontestasi terlalu awal, yang kemudian membuang energi kita bagi perbaikan dan kemajuan bangsa dan negara pasca pandemi. Ini yang kita dorong," kata Hasto saat ditemui di Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (20/5/2022).

Baca juga: PDI-P Ingatkan Koalisi Golkar-PAN-PPP, Hasto: Jangan Bawa Kontestasi Terlalu Awal

Seperti diketahui, Golkar, PAN, dan PPP kini berada di barisan partai politik pendukung pemerintahan Jokowi.

Hasto mengingatkan, pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin berdiri atas kerja sama antarpartai politik dan dengan mandat rakyat yang begitu besar.

Menurut Hasto, PDI-P memiliki tanggung jawab untuk terus mengingatkan mandat rakyat itu terhadap pemerintahan saat ini.

""Dari kerja sama parpol ini, agar apa yang jadi harapan rakyat dijawab oleh Bapak Presiden Jokowi dapat dijalankan," ujar dia.

Hasto mengeklaim partainya belum memikirkan pembentukan koalisi menjelang Pilpres 2024 karena PDI-P masih fokus bergotong royong mewujudkan kepercayaan rakyat.

Baca juga: Hasto: PDI-P Bisa Usung Calon Sendiri, Kami Tak Ikut Berdansa Politik

Ia mengatakan, perolehan suara PDI-P pada Pemilihan Umum 2019 lalu telah melampaui ambang batas pencalonan presiden sehingga dapat mengusung calon presiden sendiri.

"Karena itulah kami tidak ikut dansa politik," ujar dia.

Hasto melanjutkan, pertemuan antara Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan ketum parpol lain, misalnya Ketum Gerindra Prabowo Subianto, hanya sekadar silaturahim pada momentum Lebaran.

"Itu belum koalisi. Koalisi itu dalam perspektif politik ditandai komitmen terhadap kerja sama berdasarkan pada platform politik, agenda-agenda pemerintahan, program-program untuk menjawab persoalan bangsa dan negara," tutur Hasto.

Baca juga: Respons Hasto, PPP Sebut KIB Teguhkan Kesinambungan Arah Pembangunan Pemerintahan Jokowi

Respons KIB

Merespons peringatan Hasto tersebut, ketiga partai anggota KIB menyatakan bahwa koalisi tersebut tidak akan mengganggu jalannya pemerintahan Jokowi.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F Paulus menyatakan, KIB justru telah telah sepakat untuk mendukung pemerintahan Jokowi hingga akhir masa jabatan pada 2024 mendatang.

Ia menyebutkan, Koalisi Indonesia Bersatu juga sepakat untuk melanjutkan program pembangunan era pemerintahan Jokowi pada pemerintahan berikutnya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com