Perjalanan Polemik Proyek Gorden Rumah Dinas DPR Rp 43,5 Miliar hingga Akhirnya Dibatalkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan proyek pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR RI di Kalibata, Jakarta Selatan, yang bernilai Rp 43,5 miliar.

Ini merupakan keputusan bersama antara Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR dan Sekretariat Jenderal DPR. Seluruh fraksi di DPR RI juga disebut setuju atas pembatalan ini.

Sejak rencana proyek pengadaan gorden ini diketahui publik, DPR banjir kritik. Namun, kala itu proyek terus berjalan, bahkan pemenang tender telah ditetapkan.

Butuh waktu hampir 2 bulan bagi DPR hingga akhirnya mau mendengar aspirasi publik dan menghentikan proyek ini.

Baca juga: Proyek Pengadaan Gorden Rumah Dinas Anggota DPR Resmi Tidak Dilanjutkan

Berikut perjalanan proyek pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR RI senilai Rp 43,5 miliar yang sejak awal menuai sorotan hingga akhirnya dibatalkan.

Awal diketahui

Ihwal pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR RI pertama kali diketahui publik pada akhir Maret 2022.

Dalam situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) DPR, lpse.dpr.go.id, terdapat lelang proyek berupa "Penggantian Grodyn dan Blind DPR RI Kalibata".

Pagu paket proyek tersebut sebesar Rp 48.745.624.000 dan nilai harga perkiraan sendiri (HPS) paket sebesar Rp 45.767.446.332,84. Proyek ini akan dianggarkan melalui APBN 2022.

Baca juga: Formappi Sebut Pengadaan Gorden Rumah Dinas DPR Janggal, Tendernya Hanya Formalitas

Kala itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan, pihaknya menganggarkan proyek ini karena gorden di rumah dinas DPR sudah lama tidak diganti.

"Gorden itu dari 2015 sampai dengan sekarang, rumah dinas itu belum pernah diganti. Jadi gorden itu ada yang masih ada, ada yang tidak ada," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (28/3/2022).

Dasco mengatakan, proyek pengadaan gorden baru dianggarkan lantaran pada tahun-tahun sebelumnya anggarannya tak mencukupi.

Rp 90 juta tiap rumah

Menurut keterangan Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar saat itu, anggaran pengadaan gorden sebesar Rp 48,7 miliar akan digunakan untuk 505 unit rumah dinas anggota DPR.

Dengan anggaran tersebut, nilai satu set gorden untuk satu rumah sekitar Rp 80 juta di luar pajak, atau Rp 90 juta jika dihitung dengan pajak.

Baca juga: Tanggapi Sekjen DPR soal Proyek Gorden, MAKI Singgung Modus Meloloskan Pihak Tertentu saat Lelang

Indra menjelaskan, setiap rumah akan mendapat 11 item gorden yang akan dipasang di jendela ruang tamu, pintu jendela ruang keluarga, jendela ruang kerja, ruang tidur utama, jendela dapur, dan jendela void tangga di lantai satu.

Kemudian, di lantai dua, gorden akan dipasang di jendela tiga ruang tidur anak, jendela void ruang keluarga, dan jendela ruang tidur asisten rumah tangga.

"Rp 48 miliar itu bukan Rp 48 miliar itu adalah gorden dalam 1-2 rumah, tapi 505 rumah dengan 11 item di setiap rumah," kata Indra dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (28/3/2022).

Indra mengeklaim, aspek perencanaan seperti desain, bahan, spek teknis, hingga harga perkiraan dalam proyek ini disusun oleh konsultan perencana dan telah sesuai prosedur.

Pemenang tender ditetapkan

Awal Mei 2022, publik mengetahui pemenang tender proyek pengadaan gorden di rumah dinas anggota DPR RI.

PT Bertiga Mitra Solusi ditetapkan sebagai pemenang. Dalam proses lelang, perusahaan itu menjadi penawar dengan harga tertinggi senilai Rp 43,5 miliar.

Baca juga: Sekjen DPR Beberkan Kronologi Penetapan Penawar Tertinggi Menangkan Lelang Pengadaan Gorden