Perjalanan Polemik Proyek Gorden Rumah Dinas DPR Rp 43,5 Miliar hingga Akhirnya Dibatalkan

"Saya sebagai Ketua Banggar besarannya pasti tahu dan saya ikut bertanggung jawab, dan kemudian proses satuan tiganya di Kesekjenan dengan BURT," ujarnya.

Kritik juga datang dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi). Formappi menilai, lelang proyek pengadaan gorden itu janggal dan hanya sebatas formalitas.

Sebab, yang ditetapkan sebagai pemenang lelang justru perusahaan yang menawarkan harga tertinggi. Dalam suatu proses lelang, umumnya perusahaan yang menawarkan harga terdendah akan dipilih.

"Sangat mungkin tender pengadaan gorden hanya formalitas. Pemenang tender sesungguhnya sudah ditentukan sebelum tender terlaksana," kata peneliti Formappi Djadijono, Kamis (12/5/2022).

"Dengan kata lain, peluang terjadinya kongkalikong untuk mencari keuntungan dari anggaran pengadaan gorden bisa saja dijelaskan melalui sejumlah kejanggalan sepanjang tahapan tender yang digawangi Kesekjenan DPR," tuturnya.

Keraguan semakin menguat karena muncul temuan mengenai profil PT Bertiga Mitra Solusi yang tidak tepat dengan jenis proyek yang dilelang.

Menurut Formappi, PT Bertiga Mitra Solusi merupakan perusahaan yang memiliki kualifikasi di bidang teknologi informasi dan kontraktor.

"Kejanggalan-kejanggalan ini tentu semakin menguatkan kecurigaan atas kualitas pelaksanaan tender," ujar Djadijono.

Dibatalkan

Akhirnya, Selasa (17/5/2022), proyek pengadaan gorden dan blind rumah dinas anggota DPR resmi tak dilanjutkan. Ini menjadi keputusan bersama antara Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR dan Sekretariat Jenderal DPR.

Kesimpulan tersebut didapat setelah BURT dan Kesetjenan DPR menggelar rapat dan diskusi panjang terkait pengadaan gorden.

"Kami baru saja selesai rapat membahas gorden, dan kesimpulannya, BURT memutuskan Sekretariat Jenderal untuk tidak melanjutkan pelaksanaan pengadaan gorden, vitrase, dan blind rumah jabatan RJA DPR RI Kalibata," kata Ketua BURT Agung Budi Santoso dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (17/5/2022).

Baca juga: Usai Gorden Rumah Dinas, DPR Juga Didesak Hentikan Proyek Tak Penting Lain yang Masih Jalan

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua BURT Johan Budi mengatakan bahwa seluruh fraksi di DPR juga sepakat merekomendasikan tidak melanjutkan proyek pengadaan gorden.

"Pimpinan dan anggota BURT, semua fraksi saya kira ya tidak ada fraksi yang ini itu menolak (keputusan). Semua fraksi, tidak melanjutkan pengadaan gorden untuk rumah dinas anggota DPR," tuturnya.

Keputusan DPR ini diapresiasi oleh sejumlah pihak, salah satunya Formappi. Peneliti Formappi Lucius Karus menilai, ini menujukkan bahwa ternyata DPR masih mendengar suara rakyat.

Namun demikian, Lucius berharap, keputusan penghentian proyek ini bukan semata-mata untuk menyenangkan publik sesaat.

Keputusan itu seharusnya muncul dari komitmen BURT untuk memastikan DPR menjadi lembaga terdepan yang mampu menjaga semangat efisiensi anggaran di tengah situasi krisis yang pasca-pandemi.

"Maka mestinya selain menghentikan proyek gorden, proyek-proyek lain yang memboroskan anggaran juga ikut dihentikan oleh BURT," kata Lucius kepada Kompas.com, Rabu (18/5/2022) (18/5/2022).