Penjelasan Sekjen DPR Soal Anggaran Rp 4,5 Miliar untuk Pengecatan Dome Gedung Nusantara

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menganggarkan sebesar Rp 4,5 miliar untuk pengecatan dome gedung Nusantara.

Adapun hal tersebut diketahui dari situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) DPR yang dilihat Kompas.com pada Selasa (17/5/2022).

"Nilai pagu paket Rp 4.560.000.000 dan Nilai HPS Paket Rp 4.501.240.786,80," tulis situs LPSE DPR.

Pengadaan proyek pengecatan itu ditandai dengan kode tender 735087 bernama "Pengecatan Dome Gedung Nusantara DPR RI".

Dilihat situs tersebut, tender sudah masuk pada tahap pengumuman pascakualifikasi mulai 12 hingga 19 Mei 2022.

Baca juga: Pengadaan Gorden Rp 43,5 Miliar Dibatalkan, BURT DPR: Kami Dengar Aspirasi Publik

Adapun lokasi pekerjaan berada di Gedung DPR RI Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 1, Jakarta Pusat.

Tanggapan Sekjen DPR

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar menilai proyek tersebut bukan hanya untuk pengecatan dome gedung Nusantara.

Melainkan juga waterproofing gedung Nusantara yang perlu dikerjakan sebagai bagian perawatan gedung.

"Waterproofing terhadap dome gedung nusantara atau gedung kura-kura yang kita kenal itu pada tahun 2015 terakhir. Nah saat ini banyak bagian-bagian itu karena itu adalah bangunan heritage yang harus kita rawat," jelas Indra di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa.

Indra menuturkan, dome gedung DPR itu kini sudah banyak bagian yang rusak seperti mengelupas.

Sehingga, perlu dilakukan perawatan agar tidak menimbulkan keretakan pada bagian-bagian itu.

Baca juga: Proyek Pengadaan Gorden Rumah Dinas Anggota DPR Resmi Tidak Dilanjutkan

"Termasuk di dalamnya jamur yang itu masuk ke dalam struktur beton tersebut. Sehingga kita melakukan kembali waterproofing," tutur Indra.

Di sisi lain, Indra mengatakan bahwa proyek tersebut diperlukan sebagai bagian dari persiapan DPR menerima tamu kenegaraan.

Utamanya dalam rangka menjelang P20 atau pertemuan parlemen dunia yang akan digelar beberapa waktu ke depan di Indonesia.

"Persiapan acara kenegaraan yang akan dilaksanakan pada 6 Agustus itu nota APBN pemerintah presiden, kemudian tanggal 5-6 Oktober itu akan ada pertemuan P20 yang dihadiri 20 kepala parlemen dunia plus undangan 20 kepala parlemen dunia. Sekitar 40 ketua parlemen dunia pada 5-6 Oktober," jelas Indra.