Pengadaan Gorden Rp 43,5 Miliar Dibatalkan, BURT DPR: Kami Dengar Aspirasi Publik

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Johan Budi mengatakan, DPR mendengarkan aspirasi publik sebelum memutuskan pembatalan proyek pengadaan gorden di rumah dinas anggota DPR di Kalibata, Jakarta Selatan.

Ia menegaskan, keputusan itu juga diambil setelah mendengarkan masukan dari berbagai pihak yang terlibat seperti Sekretaris Jenderal DPR dan inspektorat DPR.

“Kami kan juga wakil rakyat, kami juga mendengar cerita-cerita aspirasi dari publik di mana itu tadi pula (yang disampaikan) pimpinan dan anggota BURT,” papar Johan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (17/5/2022).

Baca juga: Ketika Kontroversi Proyek Gorden Rumah Dinas DPR Terus Berlanjut...

Ia mengungkapkan semua fraksi di DPR pun sepakat untuk menghentikan proyek tersebut.

“Saya kira tidak ada fraksi yang ini itu menolak, semua fraksi (sepakat) untuk tidak melanjutkan pengadaan gorden untuk rumah dinas anggota DPR,” sebut dia.

Adapun terjadi polemik terkait pengadaan proyek gorden untuk anggota DPR itu.

Banyak pihak menilai anggaran yang digunakan terlalu besar. Diketahui pagu anggaran pengadaannya mencapai Rp 48,7 miliar.

Terbaru, Sekjen DPR mengadakan lelang proyek itu dan telah mendapatkan pemenangnya, yaitu PT Bertiga Mitra Solusi yang menawarkan harga Rp 43,5 miliar.

PT Bertiga Mitra Solusi merupakan perusahaan yang memberikan penawaran harga tertinggi.

Baca juga: Proyek Pengadaan Gorden Rumah Dinas Anggota DPR Resmi Tidak Dilanjutkan

Sekjen DPR Indra Iskandar memastikan tidak ada penyelewengan dalam proyek pengadaan gorden itu.

Ia menilai perusahaan yang kalah tender biasa menyebarkan informasi pada aparat penegak hukum dan media, seolah-olah terjadi penyelewengan dalam proses pengadaan.

“Enggak ada hengki pengki, enggak ada urusan ya,” tuturnya 28 Maret 2022.