Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mayoritas Publik Puas Kinerja Jokowi, Stafsus Mensesneg: Tantangan Pemerintah Semakin Besar

Kompas.com - 17/05/2022, 05:28 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Faldo Maldini mengatakan, harapan publik atas kinerja Presiden Joko Widodo dan pemerintah semakin besar.

Hal ini disampaikannya menanggapi hasil survei dari Indikator Politik Indonesia yang menyebutkan mayoritas masyarakat puas dengan kinerja presiden.

"Tanggung jawab ini yang harus terus dipenuhi. Dalam menjalankan pemerintahan tentunya tantangannya semakin besar. Harapan publik tidak statis, terus meningkat," ujar Faldo dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Senin (16/5/2022).

"Kami maknai angka yang keluar sebagai sebuah motivasi kerja yang juga semakin besar," lanjutnya.

Baca juga: Survei Indikator: Mayoritas Publik Puas Atas Kinerja Jokowi

Dia pun menyampaikan terima kasih kepada setiap orang yang sudah menaruh harapan besar kepada pemerintahan Presiden Jokowi.

Menurut Faldo, harapan publik memang tinggi dan selalu meningkat pada pemerintahan Presiden Jokowi.

"Pekerjaan pengentasan pandemi bisa dinilai publik internasional sangat berhasil, tentunya kami sadar keinginan warga juga semakin besar untuk bangkit kembali," ungkapnya.

"Ini yang harus dijawab. Kami akan jawab keinginan dengan semangat yang signifikan," tambah Faldo.

Diberitakan sebelumnya, Survei Indikator Politik Indonesia melaporkan bahwa mayoritas publik puas atas kinerja Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Survei Indikator: Mayoritas Publik Nilai Keadaan Ekonomi Nasional Buruk

Survei itu merinci, 8 persen responden sangat puas dengan kinerja Jokowi. Kemudian, 50,1 persen responden cukup puas dengan kinerja Jokowi.

“Mayoritas, 58,1 persen merasa cukup atau sangat puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam konferensi pers, Minggu (15/5/2022).

Dalam temuan yang sama juga menyebutkan bahwa 29,1 persen responden kurang puas dengan kinerja Jokowi.

Lalu, disusul 6,1 persen publik sangat tidak puas sama sekali dan 6,7 persen tidak tahu dan tidak jawab.

Adapun alasan publik puas terhadap kinerja Jokowi di antaranya karena telah membangun infrastruktur berupa jalan, jembatan, hingga bendungan.

Baca juga: Hasil Survei Kepuasan terhadap Jokowi Naik dalam Waktu Singkat, Disebut karena Masalah Minyak Goreng

Sementara alasan utama publik merasa tidak puas dengan kinerja Jokowi karena harga-harga kebutuhan pokok meningkat hingga bantuan tidak merata.

Adapun survei dilakukan menggunakan kontak telepon kepada 1.228 responden yang berlangsung pada 5-10 Mei 2022.

Dalam survei ini, margin of error diperkirakan kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com