Temui Deputi IV KSP, KSPSI Minta Klaster Ketenagakerjaan Dikeluarkan dari UU Ciptaker

JAKARTA, KOMPAS.com - Kantor Staf Presiden (KSP) menerima kedatangan perwakilan massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) pada Kamis (12/5/2022).

Perwakilan massa buruh ditemui oleh Deputi IV KSP Juri Ardiantoro.

Dalam pertemuan tersebut, Sekjen KSPSI Hermanto Achmad menyampaikan beberapa tuntutan buruh.

Baca juga: Revisi UU PPP Dinilai Melawan Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Di antaranya, menolak Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja No 11 tahun 2020, dan meminta klaster ketenagakerjaan dikembalikan ke substansi UU No 13 tahun 2003.

“Sebaiknya klaster ketenagakerjaan dikeluarkan dari UU Ciptaker, karena mendegradasi hak-hak pekerja,” kata Hermanto dilansir dari siaran pers KSP.

Merespons hal itu, Juri Ardiantoro memastikan, aspirasi pekerja/buruh akan disampaikan kepada Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko untuk kemudian dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Revisi UU PPP Dikhawatirkan Jadi Alat Melegitimasi UU Cipta Kerja

Juri juga mengingatkan, tujuan utama Undang-Undang Cipta Kerja yang digagas Presiden Joko Widodo, untuk mempermudah investasi dan membuka lapangan pekerjaan.

"Yang tentunya membawa dampak baik terhadap perekonomian Indonesia dan kesejahteraan masyarakat, khususnya para pekerja/buruh," jelas Juri.

“UU Ciptaker ini barang baru, tentu kita semua butuh penyesuaian dan adaptasi. Tapi semangat UU ini untuk peningkatan investasi dan terbukanya lapangan kerja,” tambahnya.