[POPULER NASIONAL] Klaim Ade Yasin Tak Perintahkan Suap Auditor BPK | KPK Belum Temukan Bukti Peran Ganjar di Korupsi E-KTP

Kompas.com - 29/04/2022, 05:39 WIB

Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

Lihat Foto

Bupati Kabupaten Bogor Ade Yasin mengenakan rompi tahanan KPK usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (28/4/2022) dinihari. KPK menahan delapan tersangka yakni Bupati Bogor Ade Yasin bersama pejabat dan ASN Pemkab Bogor serta pegawai BPK Jawa Barat pasca tertangkap tangan pada Rabu (27/4/2022) malam atas kasus dugaan suap kepada anggota tim audit BPK Perwakilan Jawa Barat dengan nilai total suap Rp1,024 Miliar untuk pengurusan laporan keuangan Pemkab Bogor Tahun Anggaran 2021 agar mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/YU(ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada Kuliah Umum gelaran Universitas Sumatera Utara (USU) di Auditorium USU, Jumat (8/4/2022).

JAKARTA, KOMPAS.com - Berita tentang pernyataan Bupati nonaktif Bogor Ade Yasin selepas menjadi tersangka kasus suap terhadap 4 auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi yang terpopuler pada Kamis (28/4/2022).

Selain itu, pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebut belum mempunyai cukup bukti soal dugaan keterlibatan Gubernur Jawa Tengah sekaligus mantan Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 2009-2013, Ganjar Pranowo, dalam kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) juga menjadi yang cukup banyak dibaca.

1. Bantah Suap Auditor BPK, Ade Yasin: Saya Dipaksa Bertanggung Jawab

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Bogor Ade Yasin sebagai tersangka suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021.

Ade diduga menyuap jajaran pemeriksa dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat untuk melakukan audit pemeriksaan interim (pendahuluan) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2021 Pemkab Bogor.

Hal ini dilakukan dengan tujuan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor bisa meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Uang suap itu diberikan Ade melalui anak buahnya selaku Kasubid Kas Daerah BPKAD Bogor Ihsan Ayatullah dan Sekdis Dinas PUPR Bogor Maulana Adam.

Usai ditetapkan sebagai tersangka, Ade mengaku dipaksa bertanggung jawab atas inisiatif anak buahnya yang melakukan suap terhadap auditor BPK untuk mendapatkan WTP.

Ade mengatakan, tidak pernah memerintahkan anak buahnya untuk memberikan suap kepada jajaran pemeriksa keuangan dari BPK tersebut.

"Saya dipaksa untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan anak buah saya. Sebagai pemimpin, saya harus siap bertanggung jawab," ujar Ade ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (28/4/2022).

"Itu ada inisiatif dari mereka, jadi ini namanya IMB ya, inisiatif membawa bencana," ucapnya melanjutkan.

Ade menjadi tersangka bersama Sekdis PUPR Kabupaten Bogor, Maulana Adam; Kasubid Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor, Ihsan Ayatullah; dan PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Rizki Taufik.

Kemudian, empat auditor BPK perwakilan Jabar yakni Anthon Merdiansyah, Arko Mulawan, Hendra Nur Rahmatullah Karwita, dan Gerri Ginanjar Trie Rahmatullah.

2. KPK Belum Temukan Cukup Bukti Keterlibatan Ganjar Pranowo dalam Kasus Korupsi E-KTP

DOK.Laman USU Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada Kuliah Umum gelaran Universitas Sumatera Utara (USU) di Auditorium USU, Jumat (8/4/2022).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut belum menemukan cukup bukti terkait keterlibatan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam kasus korupsi E-KTP.