[POPULER NASIONAL] Klaim Ade Yasin Tak Perintahkan Suap Auditor BPK | KPK Belum Temukan Bukti Peran Ganjar di Korupsi E-KTP

Kompas.com - 29/04/2022, 05:39 WIB

"Itu ada inisiatif dari mereka, jadi ini namanya IMB ya, inisiatif membawa bencana," ucapnya melanjutkan.

Ade menjadi tersangka bersama Sekdis PUPR Kabupaten Bogor, Maulana Adam; Kasubid Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor, Ihsan Ayatullah; dan PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Rizki Taufik.

Kemudian, empat auditor BPK perwakilan Jabar yakni Anthon Merdiansyah, Arko Mulawan, Hendra Nur Rahmatullah Karwita, dan Gerri Ginanjar Trie Rahmatullah.

2. KPK Belum Temukan Cukup Bukti Keterlibatan Ganjar Pranowo dalam Kasus Korupsi E-KTP

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut belum menemukan cukup bukti terkait keterlibatan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam kasus korupsi E-KTP.

“KPK itu bekerja dengan dua kepastian (bukti), sampai hari ini kita belum menemukan adanya bukti. Tidak boleh kita menetapkan seseorang menjadi tersangka tanpa ada bukti,” tutur Ketua KPK Firli Bahuri pada wartawan, Kamis (28/4/2022).

Baca juga: Babak Baru Kasus Korupsi E-KTP Kembali Diusut KPK, 2 Eks Pejabat Ditahan

Ia menyebut KPK bekerja sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

Firli pun tak ingin lembaga antirasuah itu diseret dalam isu-isu yang tak bisa dipertanggung jawabkan.

“Jadi sampai hari ini tidak ada bukti yang mengatakan yang disebut tadi (Ganjar) melakukan suatu tindak pidana, kalau ada kita bawa, tapi sampai hari ini kan tidak ada,” katanya.

Diketahui Ganjar beberapa kali disebut terlibat dalam perkara ini. Terbaru, ia dilaporkan ke KPK oleh Presidium Poros Nasional Pemberantasan Korupsi (PNPK) pada 6 Januari 2021. Ganjar pun menanggapi dengan singkat laporan itu kala dikonfirmasi wartawan 7 Januari 2021 lalu.

Aku kudu ngomong opo yo? (aku harus ngomong apa ya?),” ucapnya.

Baca juga: Di Balik Respons Santai Ganjar Pranowo Saat Dilaporkan soal Dugaan Korupsi E-KTP ke KPK

Adapun kasus korupsi E-KTP disebut merugikan keuangan negara mencapai Rp 2,3 triliun dan menyeret sejumlah nama salah satunya mantan Ketua DPR RI Setya Novanto.

Novanto lantas divonis 15 tahun penjara dan diwajibkan membayar uang pengganti dengan nilai Rp 66 miliar.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.